Garuda - Garba Rujukan Digital

Analisis Keekonomian Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap pada Stasiun Yogyakarta Darmawan, Arief; Nyoto, Edi; Setyo, Dhina; Raharjanto, Yunanda
AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584) Vol 4 No 02 (2024): Al-Mikraj, Jurnal Studi Islam dan Humaniora
Publisher : Pascasarjana Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almikraj.v4i02.4867

This study examines the use of a Hybrid Rooftop Solar Power Plant (HRSP) at Yogyakarta Station as a strategic step towards the utilization of renewable energy. The background of this research is highlighted by the global urgency of global warming and climate change, which have wide-ranging impacts on various aspects of life, including the energy sector. As a tropical country, Indonesia has a significant potential in the use of renewable energy, especially solar energy. Yogyakarta Station, as one of the main railway stations in Indonesia serving thousands of passengers daily, requires a high electricity supply, currently predominantly fueled by fossil fuels from PLN. The use of these fossil fuels contributes to the increase in greenhouse gas emissions, a major cause of global warming.This study focuses on the economic analysis of utilizing a Hybrid Rooftop Solar Power Plant (HRSP) at Yogyakarta Station as a strategic step towards renewable energy. The station, a key element in mass transportation, requires a significant supply of electrical energy, currently mostly derived from fossil fuels, contributing to greenhouse gas emissions. The HRSP is proposed as an environmentally friendly alternative, combining solar energy with other sources for sustainable electricity supply. Although it entails a substantial initial investment, technical and economic analyses indicate economic viability, with a Net Present Cost (NPC) of IDR 2,152,699,000.00 and a Cost of Energy (COE) of IDR 1,071.96. With the solar energy potential in the Special Region of Yogyakarta, implementing HRSP could be an economical and sustainable step to replace fossil energy sources at the railway station.

Analisis Kebijakan Operasi Kereta Api: Studi Kasus pada Lintas Bandung-Cicalengka Raharjanto, Yunanda; Hertasning, Bram; Fidilia, Shaula
Jurnal Penelitian Transportasi Darat Vol. 27 No. 1 (2025): Jurnal Penelitian Transportasi Darat
Publisher : Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi, Formerly by Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25104/jptd.v27i1.2282

Pembangunan jalur ganda (double track) dan revitalisasi stasiun pada segmen Kiaracondong–Cicalengka di lintas Bandung–Cicalengka diproyeksikan akan membawa dampak signifikan terhadap pola operasi dan kapasitas layanan kereta api di wilayah tersebut. Untuk menilai dampak tersebut, dilakukan kajian terhadap kapasitas lintas pasca-pembangunan dengan menggunakan empat acuan utama, yaitu: SK Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Darat) tentang pedoman teknis pengendalian lalu lintas di lokasi potensi kecelakaan di perlintasan sebidang dengan kereta api. No. KA.407/AJ.401/DRJD/2018 dan SK Ditjen Darat tentang pedoman teknis perlintasan sebidang antara jalan dan jalur kereta api. No. KP.770 Tahun 2005, UIC Code 406 are method for railway line capacity analysis and estimation, dan SNI 03-6795-2002 mengenai Metode Pengujian Untuk Menentukan Tanah Ekspansif. Keempat pedoman ini memberikan pendekatan yang berbeda namun saling melengkapi dalam pengukuran kapasitas jalur dan evaluasi kinerja operasi kereta api. Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh petak jalan pada lintas Bandung–Cicalengka, termasuk segmen yang sedang ditingkatkan, belum mengalami kejenuhan kapasitas. Indikator-indikator utama seperti waktu okupansi (occupancy time), tingkat kejenuhan (saturation level), grafik kompresi perjalanan, dan evaluasi headway, semuanya menunjukkan bahwa lintas ini masih memiliki kapasitas cadangan yang cukup besar. Artinya, secara teknis, masih dimungkinkan untuk menambah jumlah perjalanan kereta api baik untuk layanan komuter maupun antarkota. Kesimpulan ini menjadi dasar penting dalam perencanaan pengembangan layanan, terutama dalam menjawab pertumbuhan permintaan transportasi di wilayah Bandung Raya. Dengan kapasitas yang memadai, Pemerintah dan operator kereta api dapat merancang peningkatan frekuensi layanan secara bertahap, disertai dengan manajemen operasi yang lebih efisien guna mendukung mobilitas masyarakat dan integrasi transportasi perkotaan.

Analisis Keekonomian Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap pada Stasiun Yogyakarta Darmawan, Arief; Nyoto, Edi; Setyo, Dhina; Raharjanto, Yunanda
AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora Vol. 4 No. 02 (2024): Al-Mikraj, Jurnal Studi Islam dan Humaniora
Publisher : Pascasarjana Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almikraj.v4i02.4867

This study examines the use of a Hybrid Rooftop Solar Power Plant (HRSP) at Yogyakarta Station as a strategic step towards the utilization of renewable energy. The background of this research is highlighted by the global urgency of global warming and climate change, which have wide-ranging impacts on various aspects of life, including the energy sector. As a tropical country, Indonesia has a significant potential in the use of renewable energy, especially solar energy. Yogyakarta Station, as one of the main railway stations in Indonesia serving thousands of passengers daily, requires a high electricity supply, currently predominantly fueled by fossil fuels from PLN. The use of these fossil fuels contributes to the increase in greenhouse gas emissions, a major cause of global warming.This study focuses on the economic analysis of utilizing a Hybrid Rooftop Solar Power Plant (HRSP) at Yogyakarta Station as a strategic step towards renewable energy. The station, a key element in mass transportation, requires a significant supply of electrical energy, currently mostly derived from fossil fuels, contributing to greenhouse gas emissions. The HRSP is proposed as an environmentally friendly alternative, combining solar energy with other sources for sustainable electricity supply. Although it entails a substantial initial investment, technical and economic analyses indicate economic viability, with a Net Present Cost (NPC) of IDR 2,152,699,000.00 and a Cost of Energy (COE) of IDR 1,071.96. With the solar energy potential in the Special Region of Yogyakarta, implementing HRSP could be an economical and sustainable step to replace fossil energy sources at the railway station.

Implementasi Kebijakan Hukum untuk Meningkatkan Pengaturan dan Penertiban pada Jalan Nasional: Studi Kasus pada Ketertiban Lalu Lintas dan Mobilitas Masyarakat Raharjanto, Yunanda; Hertasning, Bram; Yogatama, Febrianto Fatah
Jurnal Penelitian Transportasi Darat Vol. 25 No. 2 (2023): Jurnal Penelitian Transportasi Darat
Publisher : Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi, Formerly by Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25104/jptd.v25i2.2281

Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan hukum terkait kewenangan dalam pengaturan dan penertiban pada jalan nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif atau doktrinal. Tujuan dari penelitian ini yaitu menghasilkan implementasi kebijakan hukum yang sesuai dengan aturan jalan Nasional sehingga terjadi ketertiban lalu lintas dan mobilitas yang aman dan selamat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara yuridis, pemerintah pusat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 memiliki kewenangan sebagai pengawas dan pengelola jalan nasional. Pemerintah daerah secara yuridis juga memiliki kewenangan dalam menegakkan ketertiban umum melalui lembaga terkait yang tercantum dalam peraturan daerah mengenai ketertiban umum. Penggunaan ruang manfaat dan ruang milik jalan di jalan nasional di luar fungsi lalu lintas perlu ditertibkan karena dampaknya yang signifikan terhadap timbulnya kemacetan. Implementasi regulasi dan koordinasi antarsektor sangat penting guna menertibkan lalu lintas dan mengelola jalan nasional sebagai salah satu upaya dalam mendukung mobilitas masyarakat yang aman dan nyaman.

Title

Found 4 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 4 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search