Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Kebijakan Operasi Kereta Api: Studi Kasus pada Lintas Bandung-Cicalengka Raharjanto, Yunanda; Hertasning, Bram; Fidilia, Shaula
Jurnal Penelitian Transportasi Darat Vol. 27 No. 1 (2025): Jurnal Penelitian Transportasi Darat
Publisher : Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi, Formerly by Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25104/jptd.v27i1.2282

Abstract

Pembangunan jalur ganda (double track) dan revitalisasi stasiun pada segmen Kiaracondong–Cicalengka di lintas Bandung–Cicalengka diproyeksikan akan membawa dampak signifikan terhadap pola operasi dan kapasitas layanan kereta api di wilayah tersebut. Untuk menilai dampak tersebut, dilakukan kajian terhadap kapasitas lintas pasca-pembangunan dengan menggunakan empat acuan utama, yaitu: SK Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Darat) tentang pedoman teknis pengendalian lalu lintas di lokasi potensi kecelakaan di perlintasan sebidang dengan kereta api. No. KA.407/AJ.401/DRJD/2018 dan SK Ditjen Darat tentang pedoman teknis perlintasan sebidang antara jalan dan jalur kereta api. No. KP.770 Tahun 2005, UIC Code 406 are method for railway line capacity analysis and estimation, dan SNI 03-6795-2002 mengenai Metode Pengujian Untuk Menentukan Tanah Ekspansif. Keempat pedoman ini memberikan pendekatan yang berbeda namun saling melengkapi dalam pengukuran kapasitas jalur dan evaluasi kinerja operasi kereta api. Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh petak jalan pada lintas Bandung–Cicalengka, termasuk segmen yang sedang ditingkatkan, belum mengalami kejenuhan kapasitas. Indikator-indikator utama seperti waktu okupansi (occupancy time), tingkat kejenuhan (saturation level), grafik kompresi perjalanan, dan evaluasi headway, semuanya menunjukkan bahwa lintas ini masih memiliki kapasitas cadangan yang cukup besar. Artinya, secara teknis, masih dimungkinkan untuk menambah jumlah perjalanan kereta api baik untuk layanan komuter maupun antarkota. Kesimpulan ini menjadi dasar penting dalam perencanaan pengembangan layanan, terutama dalam menjawab pertumbuhan permintaan transportasi di wilayah Bandung Raya. Dengan kapasitas yang memadai, Pemerintah dan operator kereta api dapat merancang peningkatan frekuensi layanan secara bertahap, disertai dengan manajemen operasi yang lebih efisien guna mendukung mobilitas masyarakat dan integrasi transportasi perkotaan.
Implementasi Manajemen Transportasi Publik Di Provinsi DKI Jakarta(Studi Kasus Integrasi Antar Moda Angkutan Darat) Pratomo, Wisnu Budhi; Hertasning, Bram; Fidilia, Shaula; Anggraeni, Devi
Jurnal Penelitian Transportasi Darat Vol. 26 No. 2 (2024): Jurnal Penelitian Transportasi Darat
Publisher : Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi, Formerly by Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25104/jptd.v26i2.2375

Abstract

Kemacetan lalu lintas di DKI Jakarta saat ini semakin luas baik dari aspek ruang maupun aspek waktu dan bahkan kemacetan pun sudah merambah ke wilayah penyangga. Tidak hanya jalan protokol saja yang mengalami kemacetan, namun sudah masuk ke jalan lingkungan. Pertumbuhan kendaraan pribadi yg pesat tidak diimbangi dengan jumlah pertumbuhan jalan. Disamping itu, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum menunjukkan upaya jangka panjang untuk mencegah terjadinya kecamatan dan hanya berfokus pada mengatasi kemacetan. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan bagaimana implementasi manajemen transportasi publik di Provinsi DKI Jakarta, mengetahui apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat optimalisasi manajemen transportasi publik di Provinsi DKI Jakarta guna menangani masalah publik yang berkaitan dengan aspek transportasi, dan memberikan alternatif atau solusi perbaikan dalam upaya untuk mewujudkan kemajuan pelayanan publik di sektor transportasi di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif dengan alat pengumpulan data yaitu wawancara secara mendalam. Hasil yang didapat adalah dari sisi Implementasi manajemen transportasi publik di Provinsi DKI Jakarta telah menunjukkan progress yang baik, akan tetapi masih memerlukan peningkatan dalam beberapa aspek, seperti perluasan jaringan, integrasi moda transportasi, dan peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan dan birokrasi dan regulasi menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam upaya optimalisasi manajemen transportasi publik.