Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Indonesia Law Reform Journal (ILREJ)
perkasa, surya rimba
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Absentee Land Ownership: Problem or Solution for Indonesia Farmers perkasa, surya rimba; Koeswahyono, Imam; Masykur, Mohammad Hamidi
Indonesia Law Reform Journal Vol. 4 No. 3 (2024): November, 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/ilrej.v4i3.36282

Abstract

Food Resilience is a critical aspect of national sustainability programs. Indonesia has a large and diverse population necessitates prioritizing food resilience as a primary focus of government programs. Food security can be achieved by empowering the predominantly farming population of Indonesia. In this regard, the government can utilize Absentee Land to achieve food resilience goals and improve the welfare of farmers. However, the utilization of Absentee Land is hindered by regulations restricting land ownership to civil servants. These regulations pose a significant obstacle to farmers who seek to engage in or expand agricultural endeavors. The conflicts arising from these regulations constitute the most substantial barrier to farmers' efforts to realize food resilience programs in Indonesia. This research uses a normative legal research method, focusing on the Absentee Land through statutory and case approaches. The results of this research indicate that regulations regarding Absentee Land has no longer relevant given the current state of affairs, as they impede the maximization of food resilience, particularly for farmers in the agricultural sector. Abstrak Ketahanan pangan merupakan hal yang sangat penting dalam program keberlangsungan bangsa. Populasi besar dan sangat beragam yang ada di Indonesia menjadikan ketahanan pangan ini harus menjadi prioritas utama dalam program pemerintah. Ketahanan pangan ini dapat diterapkan dengan cara memberdayakan masyarakat Indonesia yang kebanyakan berprofesi sebagai petani. Dalam hal ini pemerintah bisa memanfaatkan Tanah Absentee dalam mencapai tujuan ketahanan pangan dan dapat mensejahterakan petani. Namun dalam pemanfaatan tanah Absentee ini masih terhalang oleh peraturan yang menghambat kepemilikan tanah Absentee untuk para petani. Adanya peraturan tentang kepemilikan tanah Absentee yang hanya dapat dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil menjadi halangan bagi petani yang akan menjalankan atau mengembangkan usaha dalam pertanian. Konflik dalam peraturan kepemilikan tanah Absentee ini adalah hambatan terbesar dalam usaha petani mewujudkan program ketahanan pangan di Indonesia. Penelitian ini akan menggunakan peneltian hukum normatif, dimana dalam studi ini akan menggali penelitian dari tanah Absentee dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini bahwa peraturan yang mengatur tentang tanah Absentee ini sudah tidak relevan diterapkan dengan keadaan saat ini karena ketahanan pangan sektor pertanian khususnya bagi petani tidak dapat dimaksimalkan.
Agricultural Absentee Land Ownership Rules: Problem or Solution for Farmers on Food Resilience Program? Perkasa, Surya Rimba; Koeswahyono, Imam; Masykur, Mohammad Hamidi
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 10 No. 2 (2024): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/bhumi.v10i2.783

Abstract

Abstract: Food resilience is a critical aspect of national sustainability programs. with large and diverse population, Indonesia needs to prioritize food resilience as a primary focus of government programs. Empowering Indonesia's predominantly farming population is one way to achieve food resilience. In this regard, the government can utilize absentee land to achieve food resilience goals and improve the welfare of farmers. However, regulations restricting land ownership to civil servants under Article 3 of Government Regulation No. 224 of 1961 hinder the utilization of absentee land. These regulations pose a significant obstacle to farmers who seek to engage in or expand agricultural endeavors. The conflicts arising from these regulations constitute the most substantial barrier to farmers' efforts to realize food resilience programs in Indonesia. This research uses a normative legal research method, focusing on the absent land through statutory and case approaches. The results of this research suggest that absentee land regulations are no longer relevant given the current state of affairs, as they impede the maximization of food resilience, particularly for farmers in the agricultural sector. Keywords: Absentee Land, Farm Land, Food Resilience
Penguatan Kelembagaan dalam Optimalisasi Fungsi dan Manfaat PSU Perumahan dan Permukiman di Kelurahan Karangbesuki Herlindah, Herlindah; Supriyadi, Supriyadi; Jauharoh, Arini; Maulana, Iqbal; Perkasa, Surya Rimba; Fauzan, Fauzan; Affandi, Felix Rafiansyah; Ghiffari, Ahmad Tsaqief
E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 16, No 2 (2025): E-DIMAS
Publisher : Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/e-dimas.v16i2.20432

Abstract

Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Brawijaya kepada pihak dalam lingkup Kelurahan Karangbesuki, dilatarbelakangi atas tanggung jawab pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan juga masih rendahnya pemahaman masyarakat khususnya terhadap Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU). Kegiatan ini dilaksanakan dua tahap. Tahap pertama yaitu penginventarisasian dengan diskusi terbatas dari tim pengabdi dan juga lembaga yang berkaitan dengan PSU, kemudian dilanjutkan tahap kedua yaitu workshop. Tujuan pengabdian Masyarakat ini adalah memberikan gambaran secara jelas mengenai PSU dan melakukan inventarisasi PSU serta luaran modul yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam penyelenggaraan PSU. Hasil dan kesimpulan yang didapatkan adalah masyarakat yang diwakili pihak Rukun Warga telah memahami mengenai PSU dan beberapa solusi dari persoalan PSU.
Co-Authors Affandi, Felix Rafiansyah Fauzan . Ghiffari, Ahmad Tsaqief Herlindah, Herlindah Imam Koeswahyono Iqbal Maulana Jauharoh, Arini Masykur, Mohammad Hamidi Supriyadi Supriyadi