Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diponegoro Law Journal Riwayat: Educational Journal of History and Humanities
Suci, Vebricia Rahmah
Unknown Affiliation
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
ANALISIS PERBANDINGAN PELAKSANAAN PENETAPAN DIKABULKAN DAN DITOLAK TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN STUDI DI PENGADILAN AGAMA BANTUL Suci, Vebricia Rahmah; Widanarti, Herni; Mas'ut, Mas'ut
Diponegoro Law Journal Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2024.43419

Abstract

Indonesia dengan keberagaman suku, agama dan budaya dalam menghadapi permasalahan ekonomi rendah serta tingkat pendidikan yang belum merata, sebagian disebabkan oleh kesulitan biaya pendidikan. Hal ini menyebabkan banyaknya kasus putus sekolah dan praktik perkawinan di bawah umur. Untuk mengatasi hal itu, diperlukan batasan usia perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada Pasal 7 ayat (1), yaitu bagi laki-laki dan perempuan telah berusia 19 (sembilan belas) tahun. Tetapi faktanya banyak ditemukan penyimpangan, Pasal 7 ayat (2) memberikan peluang melakukan perkawinan di bawah umur dengan adanya permohonan dispensasi kawin. Tujuannya untuk mengetahui apakah Hakim dalam memberikan penetapan dapat mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin tersebut, serta mengetahui perbandingan pelaksanaan permohonan dispensasi kawin terhadap penetapan yang menimbulkan akibat hukum. Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan jenis datanya bersumber pada hukum sekunder maupun hukum primer yang dijelaskan secara deskriptif analitis dengan pola deduktif. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat ditarik adalah atas dasar pertimbangan Hakim terhadap penetapan permohonan dispensasi kawin, tidak semuanya permohonan itu dikabulkan tetapi ada juga ditolak. Hakim sejauh ini baru bisa mengabulkan apabila anak tersebut dalam keadaan hamil yang mengakibatkan akibat hukum timbul aib bagi keluarga kedua belah pihak, dan dalam penetapan ditolak terdapat tidak adanya alasan darurat yang beralasan hukum sehingga tidak memiliki akibat hukum.
Reformulasi Pengaturan Legitieme Portie dalam Hukum Waris Perdata Barat untuk Mewujudkan Keadilan Substantif di Indonesia (Studi Kasus Sengketa Waris Keluarga Campuran di Surabaya) Suci, Vebricia Rahmah; Yunanto, Yunanto
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, In proggress
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.49890

Abstract

The incongruity between the concept of legitieme portie in Western civil inheritance law and the principles of substantive justice that have developed within the Indonesian legal system reflects a fundamental need for legal reform. The legitieme portie, as regulated in the Burgerlijk Wetboek (BW), is absolute in nature and emphasizes the inviolable rights of certain heirs without considering social, economic, or moral dimensions. This rigidity often results in substantive injustice and generates conflicts in the distribution of inheritance. This study employs a normative legal research method with statutory, conceptual, and comparative approaches to analyze the regulation of legitieme portie and its relevance within the national legal context. The findings reveal that the application of Western civil inheritance law remains rooted in individualistic values that are incompatible with the principles of kinship and social justice underpinning Indonesias legal philosophy. Therefore, a reformulation of legitieme portie is necessary so that it is no longer understood as an absolute right but as a minimum guarantee for the welfare of weaker heirs, taking into account their contributions and moral responsibilities. By integrating the principles of substantive justice grounded in Pancasila values, Indonesias inheritance law can evolve into a more humanistic, adaptive, and socially just legal system.
Co-Authors ary yunanto Herni Widanarti Mas'ut, Mas'ut