Articles
<![CDATA[IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/ PUU-VIII/2010 TERHADAP ANAK LUAR KAWIN DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI SEMARANG DAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG ]]>
<![CDATA[Gayaputri, Azelia]]>;
<![CDATA[Widanarti, Herni]]>;
<![CDATA[Mas'ut, Mas'ut]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (286.194 KB)
<![CDATA[Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah menurut pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebut sebagai anak tidak sah atau anak luar kawin. Konsekuensi dari perkawinan tersebut kepada anak luar kawin membawa akibat hukum terhadap hubungan keperdataan dan perlindungan anak. Sebelum Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 46/ PUU-VIII/2010 anak luar kawin telah dirugikan hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara. Dengan adanya putusan ini maka anak luar kawin memperoleh persamaan derajat dengan anak sah pada umunya. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini mengenai perlindungan anak luar kawin sebelum dikeluarkannya putusan tersebut serta bagaimana implementasinya di wilayah Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Agama Semarang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif komparatif. Pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumen dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan anak luar kawin sebelum putusan ini hanya sebatas mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi ini belum dapat diterapkan di wilayah Pengadilan Negeri Semarang karena bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh hakim dan nilai yang ada di dalam masyarakat, tetapi dapat di terapkan di wilayah Pengadilan Agama Semarang, selama perkawinan tersebut sah menurut Hukum Islam. Perlu adanya sosialisasi hukum perkawinan agar tidak merugikan kepentingan anak di masa depan.]]>
<![CDATA[IMPLIKASI HUKUM KETIDAKPATUHAN GUDANG BARU TERHADAP PUTUSAN MA DALAM PERKARA SENGKETA MEREK DAGANG DENGAN GUDANG GARAM ]]>
<![CDATA[Dhafin, Muhammad]]>;
<![CDATA[Saptono, Hendro]]>;
<![CDATA[Mas'ut, Mas'ut]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/dlj.2023.39704
<![CDATA[Merek memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. Pelanggaran atas merek jika dilakukan akan memunculkan sanksi. Pelanggaran merek di Indonesia dapat dimasukkan sebagai kasus kriminal maupun perdata. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Hakim dalam Putusan MA Nomor 104 PK/Pid.Sus/2015 adalah memutus sengketa merek Gudang Garam dan Gudang Baru. Terdapat hal mendasar yang menjadi penyebab terjadinya Dissenting opinion hakim Mahkamah Agung yaitu terkait penyelesaian sengketa merek antara ranah pidana dan perdata, serta perhitungan mengenai awal dalam penentuan kedaluwarsa. Sedangkan pada Putusan MA Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 jelas bahwa dalam Perkara Sengketa Merek Dagang produk Tergugat tersebut telah menimbulkan kebingungan masyarakat dan secara yuridis hak atas suatu merek hanya diberikan kepada pendaftaran yang beritikad baik. Implikasi hukum ketidakpatuhan Gudang Baru terhadap Putusan MA Nomor 104 PK/Pid.Sus/2015 dalam Perkara Sengketa Merek Dagang dengan PT. Gudang Garam Tbk adalah putusan Pengadilan Niaga. Peninjauan kembali dalam sengketa tersebut memberikan perlindungan hukum HKI atas PT. Gudang Garam Tbk. Putusan Mahkamah Agung Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 hanya memerintahkan pembatalan merek Gudang Baru, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk terjadi pelanggaran merek ke depannya.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERBANDINGAN PELAKSANAAN PENETAPAN DIKABULKAN DAN DITOLAK TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN STUDI DI PENGADILAN AGAMA BANTUL ]]>
<![CDATA[Suci, Vebricia Rahmah]]>;
<![CDATA[Widanarti, Herni]]>;
<![CDATA[Mas'ut, Mas'ut]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/dlj.2024.43419
<![CDATA[Indonesia dengan keberagaman suku, agama dan budaya dalam menghadapi permasalahan ekonomi rendah serta tingkat pendidikan yang belum merata, sebagian disebabkan oleh kesulitan biaya pendidikan. Hal ini menyebabkan banyaknya kasus putus sekolah dan praktik perkawinan di bawah umur. Untuk mengatasi hal itu, diperlukan batasan usia perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada Pasal 7 ayat (1), yaitu bagi laki-laki dan perempuan telah berusia 19 (sembilan belas) tahun. Tetapi faktanya banyak ditemukan penyimpangan, Pasal 7 ayat (2) memberikan peluang melakukan perkawinan di bawah umur dengan adanya permohonan dispensasi kawin. Tujuannya untuk mengetahui apakah Hakim dalam memberikan penetapan dapat mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin tersebut, serta mengetahui perbandingan pelaksanaan permohonan dispensasi kawin terhadap penetapan yang menimbulkan akibat hukum. Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan jenis datanya bersumber pada hukum sekunder maupun hukum primer yang dijelaskan secara deskriptif analitis dengan pola deduktif. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat ditarik adalah atas dasar pertimbangan Hakim terhadap penetapan permohonan dispensasi kawin, tidak semuanya permohonan itu dikabulkan tetapi ada juga ditolak. Hakim sejauh ini baru bisa mengabulkan apabila anak tersebut dalam keadaan hamil yang mengakibatkan akibat hukum timbul aib bagi keluarga kedua belah pihak, dan dalam penetapan ditolak terdapat tidak adanya alasan darurat yang beralasan hukum sehingga tidak memiliki akibat hukum.]]>
<![CDATA[The Effect of Digital Zakat and Zakat Education on Muzakki Compliance in Zakat Payment ]]>
<![CDATA[Judijanto, Loso]]>;
<![CDATA[Abdullah, Rais]]>;
<![CDATA[Mas'ut, Mas'ut]]>;
<![CDATA[Hendratri, Bhaswarendra Guntur]]>
<![CDATA[ West Science Islamic Studies Vol. 3 No. 01 (2025): West Science Islamic Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[Westscience Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58812/wsiss.v3i01.1618
<![CDATA[This study investigates the impact of digital zakat platforms and zakat education on muzakki compliance in fulfilling their zakat obligations. Utilizing a quantitative approach, data were collected from 90 respondents through a structured questionnaire using a Likert scale (1–5). The analysis was conducted using Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS 3). The findings reveal that both digital zakat and zakat education significantly and positively influence compliance, with zakat education exhibiting a stronger impact. Digital zakat enhances accessibility, transparency, and convenience, while zakat education fosters awareness and understanding of zakat's religious and social significance. The study highlights the importance of integrating technology and education to optimize zakat management. These results provide valuable insights for policymakers, zakat institutions, and digital platform developers to enhance compliance and maximize zakat's societal benefits.]]>
<![CDATA[Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi, Pemahaman Akuntansi, dan Lama Usaha terhadap Sak EMKM di Kota Medan ]]>
<![CDATA[Iqbal, Imam Maulana]]>;
<![CDATA[K, Heny Triastuti]]>;
<![CDATA[Mas'ut, Mas'ut]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/jptam.v9i1.26264
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai elemen yang memengaruhi penggunaan keuangan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK-EMKM). Penelitian ini berfokus pada penggunaan teknologi informasi, Pemahaman akuntansi, dan Lama usaha terhadap SAK-EMKM di Kota Medan. Temuan dari penelitiann inii menunjukkan bahwaa penggunaan teknologi informasi dan pemahaman akuntansi memberikan dampak positif terhadap SAK-EMKM, sedangkan lama usaha tidak menunjukkan pengaruh positif terhadap SAK-EMKM.]]>
<![CDATA[HUKUM WAKAF TANAH DAN PENSERTIFIKATANNYA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Mas'ut, Mas'ut]]>
<![CDATA[ Diponegoro Private Law Review Vol 1, No 1 (2017): DPLR ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Waqf is a legal act of wakif to separate and / or surrender some of his property to be used permanently or for a certain period of time in accordance with its importance for the purpose of worship and / or general welfare according to sharia. While in the Islamic Law Compilation of waqf is the act of a person or group of persons or law that separates part of his or her belongings and institutes them for the purpose of worship or other common purposes in accordance with the teachings of Islam.The wakaf land application process is made after wakif wakaf pledge wakaf to nadzir waqf before the Authorization Pledge of the Wakaf Pledge (PPAIW). Upon PPAIW to make a Wakaf Pledge Act, PPAIW on behalf of nadzir filed an application at the Local Authority Office of the District / City by enclosing some of the requirements; the certificate of land concerned, the Wakaf Pledge Deed, and the letter of confirmation from the KUA of the local subdistrict on the relevant nadzir. Keywords : wakaf, nadzir, waqf land certificate, deed of pledge of waqf.]]>
<![CDATA[Peran Remaja Dalam Memaksimalkan Fungsi Mushola Pada Masa Pandemi ]]>
<![CDATA[Mas'ut, Mas'ut]]>;
<![CDATA[Lutfiana Rahmawati, Fina]]>;
<![CDATA[Fuad U., Muhamad]]>
<![CDATA[ Ngaliman: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1 No 2 (2022): Ngaliman, Agustus 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53429/ngaliman.v1i2.614
<![CDATA[Moderation of religion is a middle way of religion in accordance with the meaning of moderation earlier. With religious moderation. A person is not extreme and does not exaggerate when carrying out his religious teachings. People who practice it are called moderates. However, at this time we are experiencing pandemic constraints which have disrupted all activities in society because of the protocols that must be followed. This assistance aims to make the mosque in Prayungan Village, Lengkong District, Nganjuk Regency more prosperous. Making the prayer room not only a routine place for carrying out mahdoh worship, but also a center for social activities. In the end we tried to embrace village youth to provide an understanding of the functions and roles of a musola, and in the end there were positive activities from the community service activities that we carried out, then many people were happy about these activities.]]>
<![CDATA[PENGARUH KUALITAS KONSULTASI PAJAK, KAMPANYE PAJAK MELALUI MEDIA SOSIAL DAN PELAPORAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ]]>
<![CDATA[Khoiriah, Ummi]]>;
<![CDATA[Mas'ut, Mas'ut]]>;
<![CDATA[Cibro, Sri Rizkina]]>;
<![CDATA[Ridwan, Chairina]]>
<![CDATA[ Bisnis-Net Vol 8, No 1: JUNI 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Dharmawangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46576/bn.v8i1.5796
<![CDATA[ Pajak adalah sumber penerimaan negara yang bersifat memaksa yang digunakan untuk menjahterakan rakyat. Konsultan pajak berperan penting dalam membantu pajak dalam memenuhi kebutuhannya. Layanan konsultasi pajak berkualitas tinggi, yang mencakup pengetahuan teknis, pengalaman, komunikasi efektif, etika profesional, dan biaya layanan, dapat meningkatkan kepuasan klien dan penjualan pajak. Dalam sistem pendidikan Indonesia yang belum berkembang, konsultasi guru berfungsi sebagai sumber daya, membantu guru dalam memahami dan melaksanakan tanggung jawab mereka. Kampanye pajak menggunakan media sosial merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap permasalahan tersebut. Pajak harus diukur dalam penyelesaian SPT benar, pelaporan tepat waktu, tidak ada tunggakan pajak. Faktor internal dan eksternal mempengaruhi pekerjaan pajak, yang terbagi menjadi tugas formil dan tugas material. It is hoped that by providing high-quality pajak consultation services the level of pajak in Indonesia would rise.]]>
<![CDATA[DAMPAK NIKAH SIRRI TERHADAP HAK WARIS ANAK DALAM PERSPEKTIF FIQIH DAN HUKUM POSITIF ]]>
<![CDATA[Mas'ut, Mas'ut]]>
<![CDATA[ Diponegoro Private Law Review Vol 2, No 1 (2018): DPLR ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Marriage is an institution that unites between a man with a woman to be husband and wife in fostering and forming a family sakinah mawaddah and rahmah There are still many people who make marriages that are not in accordance with the pillars and conditions of marriage in accordance with religious teachings. And so there is a marriage that is in accordance with the pillars and religious requirements, but not registered in the Officer of Marriage Certificate in the Office of Religious Affairs. Such marriages are commonly called marriage sirri or marriage under the hands. The marriage of sirah will result in the law of the born child, which is not subject to legal protection of the rights of the child, including the right to obtain inheritance from his real father. However, if viewed with the glass eyes jurisprudence children born are considered to still get his rights from his father, including can inherit his father's property. Keyword : The Marriage of Sirri,Inheritance Rights]]>
<![CDATA[Peran Tenaga Kerja Perempuan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Perspektif Islam ]]>
<![CDATA[Mas'ut, Mas'ut]]>;
<![CDATA[Moza Ikthiar, Shaney]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Economics Studies and Practices Vol. 4 No. 1 (2025): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam YPBWI Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54180/jiesp.2025.4.1.97-104
<![CDATA[Abstract: This research was conducted to find out how big a role female workers play in improving welfare, especially those at the Shuttlecock company. This research uses qualitative research. In obtaining data, the researcher took primary data obtained through a direct observation process at the Shuttlecock company. Apart from that, the researcher also conducted interviews with company managers and employees of the Shuttlecock company. The results of this research show that female workers At the Shuttlecock company it plays a very important role in improving the welfare of its family, this role is demonstrated by the Shuttlecock company by giving women full labor rights without any differentiation from other groups of employees. At the Shuttlecock company, female workers have the opportunity to work in a supportive environment. They also receive decent wages on a par with men, and have the right to leave and rest breaks in accordance with labor regulations. In this way, the income of female workers is able to meet their daily needs.]]>
