Zainuddin, Abd Haris
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Evaluasi Kebijakan Alih Fungsi Lahan Menjadi Lahan Pertanian Di Kabupaten Enrekang Muharram HAM, Mahar; HB, Erlina; Zainuddin, Abd Haris; Daud, Anna Maria
Kybernology : Journal of Government Studies Vol 4, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/kjgs.v4i2.16766

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Evaluasi Kebijakan Alih fungsi Lahan Menjadi Lahan Pertanian di Kabupaten Enrekang dengan mengacu pada indikator Evaluasi Kebijakan yaitu Input, Proses, Output, dan (Dampak). Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara Deskriftif tentang Evaluasi Kebijakan Alih fungsi Lahan Menjadi Lahan Pertanian di Kabupaten Enrekang. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara, dan data sekunder diambil dari dokumen, catatan, laporan, dan arsip resmi yang dapat didukung dengan keutuhan data primer. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari indikator yang di ambil penulis untuk mengukur evaluasi Keijakan yang di lakukan alih fungsi lahan menjadi lahan pertanian di kabupaten enrekang yaitu : 1) Adanya perluasan lahan untuk di alihkan ke pertanian bawang dengan di dukung oleh fungsi dinas pertanian kabupaten Enrekang untuk meningkatkan stabilitas pangan, tidak ada hubungan secara langsung, dan di perkuat oleh UUD perlindungan lahan pertanian berkelanjutan tahun 2019 untuk meningkatkan stabilitas pangan, dan tidak ada hubungan secara langsung mengenai komunikasi dan pierizinan lahan yang di fungsikan menjadi pertanian bawang karena kepemilikan lahan tersebut. 2) Tingginya permintaan terhadap lahan pertanian, sehingga terjadi persaingan pemanfaatan antar sektor pertanian dan non pertanian. Dinas Pertanian kabupaten Enrekang berfungsi untuk mengeluarkan surat izin pertanian, izin alih fungsi, izin usaha pertanian, pembukaan lahan dan izin lainnya terkait pertanian untuk peningkatan (PAD) daerah, Kemudian di perkuat oleh UUD tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertaniaan berkelanjutan, dan peraturan daerah (PD Enrekang No 1, 2014). 3) Masyarakat sampai saat ini memilih untuk melakukan perluasan lahan pertanian karena pertanianm menjadi pertanian yang sangat menguntungkan bagi penduduk sekitar dengan tujuan untuk kebutuhan ekonomi dan kesejahteraan tanpa adanya aturan dan himbauan pemerintah yang melarang dan mengendalikan perluasan lahan di kabupaten Enrekang. 4)Dampak negatif yang di timbulkan akibat dari alih fungsi lahan yang di lakukan masyarakat untuk pertanian di kabupaten Enrekang yaitu angka terjadinya bencana longsor dan banjir semakin meningkat di akibatkan resapan air semakin menipis karena perluasan lahan tersebut.
Evaluasi Kebijakan Alih Fungsi Lahan Menjadi Lahan Pertanian Di Kabupaten Enrekang Muharram HAM, Mahar; HB, Erlina; Zainuddin, Abd Haris; Daud, Anna Maria
Kybernology : Journal of Government Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/kjgs.v4i2.16766

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Evaluasi Kebijakan Alih fungsi Lahan Menjadi Lahan Pertanian di Kabupaten Enrekang dengan mengacu pada indikator Evaluasi Kebijakan yaitu Input, Proses, Output, dan (Dampak). Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara Deskriftif tentang Evaluasi Kebijakan Alih fungsi Lahan Menjadi Lahan Pertanian di Kabupaten Enrekang. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara, dan data sekunder diambil dari dokumen, catatan, laporan, dan arsip resmi yang dapat didukung dengan keutuhan data primer. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari indikator yang di ambil penulis untuk mengukur evaluasi Keijakan yang di lakukan alih fungsi lahan menjadi lahan pertanian di kabupaten enrekang yaitu : 1) Adanya perluasan lahan untuk di alihkan ke pertanian bawang dengan di dukung oleh fungsi dinas pertanian kabupaten Enrekang untuk meningkatkan stabilitas pangan, tidak ada hubungan secara langsung, dan di perkuat oleh UUD perlindungan lahan pertanian berkelanjutan tahun 2019 untuk meningkatkan stabilitas pangan, dan tidak ada hubungan secara langsung mengenai komunikasi dan pierizinan lahan yang di fungsikan menjadi pertanian bawang karena kepemilikan lahan tersebut. 2) Tingginya permintaan terhadap lahan pertanian, sehingga terjadi persaingan pemanfaatan antar sektor pertanian dan non pertanian. Dinas Pertanian kabupaten Enrekang berfungsi untuk mengeluarkan surat izin pertanian, izin alih fungsi, izin usaha pertanian, pembukaan lahan dan izin lainnya terkait pertanian untuk peningkatan (PAD) daerah, Kemudian di perkuat oleh UUD tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertaniaan berkelanjutan, dan peraturan daerah (PD Enrekang No 1, 2014). 3) Masyarakat sampai saat ini memilih untuk melakukan perluasan lahan pertanian karena pertanianm menjadi pertanian yang sangat menguntungkan bagi penduduk sekitar dengan tujuan untuk kebutuhan ekonomi dan kesejahteraan tanpa adanya aturan dan himbauan pemerintah yang melarang dan mengendalikan perluasan lahan di kabupaten Enrekang. 4)Dampak negatif yang di timbulkan akibat dari alih fungsi lahan yang di lakukan masyarakat untuk pertanian di kabupaten Enrekang yaitu angka terjadinya bencana longsor dan banjir semakin meningkat di akibatkan resapan air semakin menipis karena perluasan lahan tersebut.
Politik Makna dalam Pemberitaan Sekolah Rakyat: Analisis Komunikasi Media Online Tribun-Timur.com Kamsar, Kamsar; Zainuddin, Abd Haris; Jamal, Muh Nurqadri
EDU SOCIETY: JURNAL PENDIDIKAN, ILMU SOSIAL DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 5 No. 3 (2025): Oktober 2025 - Januari 2026
Publisher : Association of Islamic Education Managers (Permapendis) Indonesia, North Sumatra Province

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56832/edu.v5i3.2686

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis politik makna dalam pemberitaan Program Sekolah Rakyat pada media online Tribun-Timur.com dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini memadukan analisis framing model Entman dan analisis wacana kritis Fairclough untuk mengkaji bagaimana kebijakan pendidikan direpresentasikan, aktor negara ditampilkan, serta makna sosial tentang peran negara dalam pendidikan dibangun melalui teks media. Data penelitian berupa teks berita Tribun-Timur.com yang dipilih secara purposive, mencakup fase peluncuran program, tantangan implementasi, kritik publik, hingga narasi dampak kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberitaan Sekolah Rakyat merefleksikan praktik politik makna melalui konstruksi narasi dan framing kebijakan. Pada fase awal, Sekolah Rakyat cenderung dibingkai sebagai simbol kehadiran negara yang berpihak pada kelompok rentan, dengan pendidikan dimaknai sebagai instrumen keadilan sosial. Seiring waktu, muncul narasi tantangan dan kritik publik yang menghadirkan pengujian terhadap efektivitas dan keberlanjutan kebijakan. Di tengah dinamika tersebut, media juga menampilkan kembali narasi dampak dan testimoni aktor lokal sebagai bentuk penguatan legitimasi kebijakan. Penelitian ini menegaskan peran media online sebagai arena produksi dan negosiasi makna dalam diskursus kebijakan pendidikan.