<![CDATA[This journal explores the effectiveness of integrated law enforcement in eradicating criminal acts of corruption and money laundering in Indonesia. Corruption and money laundering are two crimes that are interrelated and have a detrimental impact on the economy and public trust. Integrated law enforcement, which involves collaboration between various law enforcement agencies, government, and civil society, is expected to increase effectiveness in dealing with these two types of crime. In this analysis, we identified various challenges faced in law enforcement, including weak monitoring systems, lack of coordination between institutions, as well as a culture of corruption that is still entrenched. The latest release of the Corruption Perception Index (IPK) shows that Indonesia is still facing serious challenges in eradicating corruption, with many cases going unsolved and perpetrators not being fairly punished. In addition, money laundering is often carried out in sophisticated ways, taking advantage of gaps in existing regulations and financial systems. This journal also discusses various strategies that have been implemented at the global level and how these strategies can be adapted for the Indonesian context. Through a comprehensive and collaborative approach, it is hoped that integrated law enforcement can provide better results in eradicating criminal acts of corruption and money laundering. This journal concludes that the success of law enforcement does not only depend on legal aspects, but also on active community participation and strong political commitment to create an environment free from corruption. Thus, integrated law enforcement can be the key to creating social justice and encouraging sustainable development in Indonesia.ABSTRAKJurnal ini mengeksplorasi efektivitas penanganan penegakan hukum terpadu dalam memberantas tindak pidana korupsi dan pencucian uang di Indonesia. Tindak pidana korupsi dan pencucian uang merupakan dua kejahatan yang saling terkait dan memiliki dampak yang merugikan terhadap perekonomian dan kepercayaan publik. Penegakan hukum terpadu, yang melibatkan kolaborasi antara berbagai lembaga penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat sipil, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dalam menangani kedua jenis kejahatan ini. Dalam analisis ini, kami mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum, termasuk lemahnya sistem pengawasan, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta budaya korupsi yang masih mengakar. Hasil rilis terbaru dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK) menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam memberantas korupsi, dengan banyak kasus yang tidak terungkap dan pelaku yang tidak dihukum secara adil. Selain itu, pencucian uang sering kali dilakukan dengan cara yang canggih, memanfaatkan celah dalam regulasi dan sistem keuangan yang ada. Jurnal ini juga membahas berbagai strategi yang telah diterapkan di tingkat global dan bagaimana strategi tersebut dapat diadaptasi untuk konteks Indonesia. Melalui pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, diharapkan penegakan hukum terpadu dapat memberikan hasil yang lebih baik dalam memberantas tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Jurnal ini menyimpulkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada aspek hukum, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat dan komitmen politik yang kuat untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi. Dengan demikian, penegakan hukum terpadu dapat menjadi kunci dalam menciptakan keadilan sosial dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia.]]>
