Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERAN INDUSTRI KEUANGAN NON-BANK BERBASIS SYARIAH SEBAGAI PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA Bintara Tamtama Putra; M. Gossan Daffa Majid
JURNAL AKADEMIK EKONOMI DAN MANAJEMEN Vol. 1 No. 4 (2024): Desember
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jaem.v1i4.3319

Abstract

Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) syariah, yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai sektor ekonomi yang melibatkan berbagai aktivitas di bidang industri asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, memiliki ciri khas yang mencakup penerapan prinsip-prinsip syariah dalam semua aspek kegiatan operasionalnya. Dalam konteks ini, IKNB syariah membuka peluang yang luas bagi pengelolaan aset filantropi Islam secara optimal, yang sebelumnya belum dimanfaatkan sepenuhnya dalam investasi jangka panjang. Tulisan ini akan membahas mengenai bermacam bentuk turunan dari IKNB Syariah dan juga peran dari IKNB Syariah dalam perkembangan perbankan syariah di Indonesia yang dikaji menggunakan penelitian hukum normatif. Setelah dilakukan penelitian, dapat diperoleh informasi bahwa bentu-bentuk IKNB Syariah yang berkembang di sektor perbankan ialah Lembaga Asuransi Syariah, Lembaga Pembiayaan Syariah, Dana Tabungan Syariah, Fintech Syariah, Lembaga Keuangan Syariah Spesifik, dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Peran IKNB Syariah dalam mendukung pecepatan layanan perbankan, antara lain: Mendukung inklusi keuangan, Penyediaan produk layanan finansial yang inovatif, diversifikasi pilihan konsumen, sebagai kontribusi terhadap ekonomi berkelanjutan, dan memperluas akses pembiayaan
Perbedaan Kebijakan Pendaftaran Tanah di Indonesia, Malaysia dan Singapura: Efektivitas dan Tantangannya. Mohammad Firdaus Syahputra; Bintara Tamtama Putra; Alvin Dwi Arianto
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 2 No. 1 (2025): Februari
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v2i1.3334

Abstract

Abstract. This article analyzes the differences in land registration policies in Indonesia, Malaysia and Singapore, focusing on the effectiveness and challenges in each country. Despite similar goals in providing legal certainty and protecting land ownership rights, the three countries have adopted different approaches. In Indonesia, the registration process is still hampered by bureaucracy and a continuous lack of human resources; Malaysia has used the simpler Torrens system but faces some technical issues; while Singapore has a highly efficient digital system, but still faces privacy and data security challenges. Policy effectiveness in all three countries is influenced by the legal system, technology, and government readiness. Keywords: Indonesia; Land Registration; Malaysia; Singapore; Abstrak. Artikel ini menganalisis perbedaan dari kebijakan pendaftaran tanah di Indonesia, Malaysia, dan Singapura, dengan fokus pada efektivitas dan tantangan di masing-masing negara tersebut. Meskipun bertujuan serupa dalam memberikan kepastian hukum dan melindungi hak kepemilikan tanah, ketiga negara ini menerapkan pendekatan yang berbeda-beda. Di Indonesia sendiri, proses pendaftaran masih terkendala birokrasi dan kurangnya sumber daya manusia secara terus menerus; Malaysia sendiri telah menggunakan sistem Torrens yang lebih sederhana namun menghadapi beberapa masalah teknis; sedangkan Singapura telah memiliki sistem digital yang sangat efisien, namun tetap menghadapi tantangan privasi dan keamanan data. Efektivitas kebijakan di ketiga negara dipengaruhi oleh sistem hukum, teknologi, dan kesiapan pemerintah) Kata Kunci: Indonesia; Malaysia; Pendaftaran Tanah;