Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penyuluhan Hukum Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Jalur Non Litigasi di Kec. Uepai Kab. Konawe Ariadi, Agus; Lahadi, Jaya Satria; Saranani, Abdul Mutalib; Misnar, Siti; Harlita, Harlita; Hartono, Hasim
BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jb.v5i4.10864

Abstract

Permasalahan tanah atau konflik agraria menjadi isu nasional yang sangat memperihatinkan menjadi skala prioritas untuk diselesaikan, kehadiran pemerintah untuk menyelesaikan khususnya bidang pertanahan seperti mengacu pada Undang-undang No 51/Prp/1960 di berikan kewenagan kepada para bupati/ walikota untuk secara arif dan bijaksana menyelesaikan sengketa tanah yang dikauasai secara illegal  diperlukan bentuk lain (alternatif) untuk menyelesaikan sengketa pertanahan di negara ini khususnya seperti yang terjadi di daerah Kabupaten Konawe yang merupakan bagian pemekaran sebelumnya dati II Kendari Sulawesi Tenggara persoalan yang terjadi di daerah ini khususnya di kec. Uepai yaitu adanya saling klaim antara Masyarakat lokal dan Masyarakat transmigrasi terkait masalah persoalan tanah,  sehingga perlu diupayakan  penyelesaian berupa solusi penanganan dengan segera dan tuntas. Tujuan Pengabdian Masyarakat adalah meningkatkan pengetahuan dengan memberikan penyuluhan tentang kebijakan hukum penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan melalui jalur non litigasi kegiatan ini dilakukan dengan memberikan penyuluhan untuk dapat memberian pemahaman dan wawasan kepada Masyarakat terhadap perlindungan hukum khususnya bidang pertanahan baik presfektif pidana maupun perdata,Metode yang digunakan dalam penyuluhan ini yaitu ceramah (Luring/Tatap muka), Diksusi,  Tanya Jawab, dan Metode interaktif hasil dari pengabdian ini menunjukan bahwa peningkatan dan respon warga Masyarakat atau peserta penyuluhan adanya peningkatan pengetahuan dan kaingin tahuan Masyarakat dengan bentuk respon yang positif pada saat kegiatan dilaksanakan
Tinjauan Yuridis terhadap Surat Jual Beli Tanah Bersertifikat yang Dibuat oleh Kepala Desa Saranani, Abdul Mutalib
Jurnal Ilmiah Dikdaya Vol 12, No 2 (2022): September
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/dikdaya.v12i2.354

Abstract

This research is entitled Juridical Review of Certificates of Sale and Purchase of Certified Land Made by Village Heads (Study of Case Decisions No: 2/Pdt.G/2018/PN.Unh). The objectives to be achieved in this study include to find out the factors causing the certificate of sale and purchase of certified land made by the village head in Konawe Regency and in addition to knowing the legal strength of the certified land sale and purchase certificate made by the village head in land disputes in the District Court Unaaha Konawe Regency. The results in this study are the factor in the occurrence of certificates of sale and purchase of certified land made by the village head, which is partly because some community members think that buying and selling land through PPAT requires quite a large fee, the mechanism is convoluted and the time period is too long, compared to the process of buying and selling land in front of the village head is considered easier to manage, costs less and the process is faster. Second, based on the Unaaha District Court Decision in civil case No.2/Pdt.G/2018/PN.UNH, before the panel of judges passed a decision regarding the land dispute between Hasbulah and Hombo and friends, first considered the plaintiff's claim, proving both the documents as well as the witnesses presented by the plaintiff, the fact was found that the land belonging to the plaintiff Hasbullah which was obtained from the sale and purchase of certified land for which the sale and purchase certificate was drawn up by the village head, is legally owned by the plaintiff Hasbullah. Thus the certificate of sale and purchase of certified land made by the village head has the legal force of proof in land disputes at the Unaaha District Court.