Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Indonesian Research Journal on Education Multidisciplinary Journals
Ariadi, Agus
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Penyuluhan Hukum Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Jalur Non Litigasi di Kec. Uepai Kab. Konawe Ariadi, Agus; Lahadi, Jaya Satria; Saranani, Abdul Mutalib; Misnar, Siti; Harlita, Harlita; Hartono, Hasim
BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jb.v5i4.10864

Abstract

Permasalahan tanah atau konflik agraria menjadi isu nasional yang sangat memperihatinkan menjadi skala prioritas untuk diselesaikan, kehadiran pemerintah untuk menyelesaikan khususnya bidang pertanahan seperti mengacu pada Undang-undang No 51/Prp/1960 di berikan kewenagan kepada para bupati/ walikota untuk secara arif dan bijaksana menyelesaikan sengketa tanah yang dikauasai secara illegal  diperlukan bentuk lain (alternatif) untuk menyelesaikan sengketa pertanahan di negara ini khususnya seperti yang terjadi di daerah Kabupaten Konawe yang merupakan bagian pemekaran sebelumnya dati II Kendari Sulawesi Tenggara persoalan yang terjadi di daerah ini khususnya di kec. Uepai yaitu adanya saling klaim antara Masyarakat lokal dan Masyarakat transmigrasi terkait masalah persoalan tanah,  sehingga perlu diupayakan  penyelesaian berupa solusi penanganan dengan segera dan tuntas. Tujuan Pengabdian Masyarakat adalah meningkatkan pengetahuan dengan memberikan penyuluhan tentang kebijakan hukum penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan melalui jalur non litigasi kegiatan ini dilakukan dengan memberikan penyuluhan untuk dapat memberian pemahaman dan wawasan kepada Masyarakat terhadap perlindungan hukum khususnya bidang pertanahan baik presfektif pidana maupun perdata,Metode yang digunakan dalam penyuluhan ini yaitu ceramah (Luring/Tatap muka), Diksusi,  Tanya Jawab, dan Metode interaktif hasil dari pengabdian ini menunjukan bahwa peningkatan dan respon warga Masyarakat atau peserta penyuluhan adanya peningkatan pengetahuan dan kaingin tahuan Masyarakat dengan bentuk respon yang positif pada saat kegiatan dilaksanakan
PENDAMPINGAN PENESEHAT HUKUM BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Ariadi, Agus
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol. 4 No. 2 (2019)
Publisher : Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine the legal application of child offenders in conflict with the law at the level of investigation, prosecution and trial in the Unaaha District Court and what are the legal consequences if a child offender is in conflict with the law if not accompanied by a legal advisor in a Case Study Number 8 / Pid.Sus-Anak / 2017 / PN. This research is a normative legal research that is perspective with a legislative approach and a case approach. The type of data used is secondary data. Secondary data sources used include primary legal materials and secondary legal materials. Data collection techniques used are literature study techniques. The analysis technique used in this study is a syllogism method that uses deductive thinking patterns. The results of this study indicate that the Child Criminal Justice System Law requires mentoring legal counsel by looking at the subject of the perpetrator, which means that all children in conflict with the law with any indictment must be accompanied by advocates or other legal aid providers. law if it is not fulfilled. Law No. 11 of 2012 has closed the gap for judges / judges to examine cases of child defendants who are not being accompanied by lawyers or other legal aid providers.
IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA MELALUI PENDEKATAN KEARIFAN LOKAL: Indonesian Tomalili, Rahmanuddin; Ariadi, Agus
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol. 6 No. 4 (2021)
Publisher : Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk menganalisis, menjelaskan dan menemukan hakikat restorative justice dalam penegakan hukum pidana melalui pendekatan kearifan lokal. Metode Penelitian ini adalah adalah penelitian hukum sosiologis (Socio-legal research) atau termasuk penelitian non doktriner, yang memandang hukum sebagai gejala sosio empirik yang teramati dalam pengalaman. Hukum tidak dipandang sebagai bentuk norma yang abstrak dan normatif belaka, melainkan sebagai gejala empirik yang dapat diamati pelaksanaannya, yang mempengaruhi restorative justice dalam penegakan hukum pidana melalui pendekatan kearifan lokal, sebagai suatu proses tersendiri dalam masyarakat, yang bertujuan mempertahankan hukum dan ketertiban. Hasil Penelitian Pada Implementasi Restorative Justice Dalam Perspektif Hukum Pidana Melalui Pendekatan Kearifan Lokal bahwa penyelesaian kasus yang menggunakan sarana di luar dari sistem peradilan pidana dirasa lebih efektif , dengan memanfaatkan instrumen musyawarah antara pihak yang bermasalah guna memulihkan keseimbangan masyarakat yang telah terganggu akibat adanya perbuatan yang melawan hukum di ikuti dengan penegakan hukum pidana, maka sebaiknya aparat penegak hukum lebih mendorong kepada para pihak yang berkepentingan, untuk memanfaatkan pendekatan restorative justice di dalam penyelesaian suatu tindak pidana dengan berdasarkan pada kewenangan diskresi yang dimilikinya.
Fungsi Kontrol Pers Media Harian Rakyat Sultra Terhadap Kebijakan Penanganan Bencana Banjir Pemerintah Kota Kendari Marhum, Umar; Tomalili, Rahmanuddin; Hasjad, Hasjad; Ariadi, Agus
Indonesian Research Journal on Education Vol. 4 No. 3 (2024): irje 2024
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/irje.v4i3.996

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fungsi pers Harian Rakyat Sultra dalam menjalankan fungsi kontrolnya terhadap kebijakan Pemerintah Kota Kendari dibidang penanganan bencana banjir di Kota Kendari serta untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan Pers Harian Rakyat Sultra dalam menjalankan fungsi kontrolnya sebagai bentuk pressure kebijakan Pemerintah Kota Kendari terhadap masalah penanganan bencana banjir di Kota Kendari. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Maret sampai dengan Mei 2023 di kantor Harian Rakyat Sultra, penelitian ini lebih komprehensif dan obyektif, karena data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif lalu dideskripsikan. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa, media Harian Rakyat Sultra dalam mengemban fungsi kontrol pers, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Pokok Pers No : 40 Tahun 1999 tentang Pers dibidang lingkungan, khususnya dalam hal menyuarakan masalah penagananan banjir yang terus melanda masyarakat Kota Kendari, pada setiap musim hujan dengan intensitas tinggi, belum maksimal. Walaupun pada dibidang lain seperti Pendidikan, Bisnis dan Politik telah dilakukannya secara maksimal, karena adanya rubrikasi khusus yang disiapkan. Sementara rubrik lingkungan, khususnya penanganan masalah banjir di Kota Kendari hanya ditempatkan pada rubrik halaman Metro, yang merupakan gabungan dari semua berita peristiwa di Kota Kendari. Tidak adanya rubrik halaman khusus tentang lingkungan pada media Harian Rakyat Sultra, alasan adanya unsur fungsi bisnis media dalam sebuah penetapan rubrik menjadi faktor penyebab minimnya jumlah berita harian Rakyat Sultra dalam menyorot isu kebijakan pemerintah kota Kendari terhadap masalah banjir dan penanganannya.
Tanggung Jawab Perusahaan dalam Memastikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Menurut Hukum Perdata Sobahul, Fibrayir Dalika; Ariadi, Agus
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 4 (2026): November - January
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i4.4074

Abstract

Penelitian ini membahas tanggung jawab perusahaan dalam memastikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) menurut perspektif hukum perdata. Tujuan penelitian adalah mengetahui bentuk tanggung jawab perusahaan dalam menjamin keselamatan dan kesehatan kerja serta konsekuensi hukum yang muncul apabila terjadi kelalaian dalam penerapannya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan terhadap berbagai regulasi, antara lain KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, serta Permenaker Nomor 11 Tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab perusahaan dalam K3 merupakan kewajiban hukum bersifat preventif maupun represif. Tanggung jawab preventif diwujudkan melalui upaya pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja dengan menyediakan perlindungan, alat keselamatan, pelatihan, dan evaluasi risiko. Sementara itu, tanggung jawab represif muncul ketika terjadi kecelakaan atau kerugian, yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa sanksi perdata, pidana, maupun administratif. Kelalaian perusahaan dalam memenuhi standar K3 dapat memicu gugatan ganti rugi berdasarkan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, penerapan K3 yang komprehensif dan konsisten diperlukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan melindungi hak tenaga kerja. Penelitian ini juga menekankan pentingnya pengawasan pemerintah dan penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3) sebagai instrumen untuk meminimalkan kecelakaan kerja, meningkatkan kepastian perlindungan hukum bagi pekerja, serta memastikan perusahaan menjalankan kewajiban hukumnya secara bertanggung jawab.
Analysis Of The Vrijspraak Decision Of The Bireuen District Court Number : 202/Pid.Sus/2024/Pn Bir And Examination Of The Public Prosecutor's Cassation Decision Number: 7506 K/Pid.Sus/2025: - Putra, Muhammad Iqbal Mannur; Ariadi, Agus
Multidisciplinary Journals Vol. 2 No. 4 (2025): Desember
Publisher : Universitas Dehasen Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/mj.v2i4.1086

Abstract

This study aims to analyze in depth the dynamics of criminal procedural law in narcotics cases through a case study of the Bireuen District Court's Vrijspraak Decision Number : 202/Pid.Sus/2024/PN Bir and an examination of the Cassation decision submitted by the Public Prosecutor, namely the Supreme Court Decision Number : 7506 K/Pid.Sus/2025. This study uses a normative legal research method, which analyzes court decisions as positive rules. The case approach is used to critically compare the ratio decidendi of two court decisions at different levels. The results of the study indicate that the Bireuen District Court erred in applying the doctrine of limited negative evidence by prioritizing the lack of physical control of narcotics (insufficient valid evidence), which resulted in the failure to form a conviction in the judge. The Public Prosecutor challenged the decision by arguing an error in the application of the law (onjuiste toepassing van het recht). The Supreme Court, as judex juris, corrected the error in the ruling by confirming that the element of "intermediary" had been fulfilled through the defendant's functional role in the criminal network, even though evidence was found on another party. This correction affirmed the Supreme Court's role as guardian of the unity of substantive law.
Co-Authors Harlita Harlita Hartono, Hasim Hasjad Lahadi, Jaya Satria Misnar, Siti Putra, Muhammad Iqbal Mannur Saranani, Abdul Mutalib Sobahul, Fibrayir Dalika Tomalili, Rahmanuddin UMAR MARHUM