Remanu, Alifah Jasmine Kallista
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANALISIS STRATEGI DAN UPAYA FEDERASI SERIKAT BURUH DEMOKRATIK KERAKYATAN (F-SEDAR) DALAM MEMPERJUANGKAN HAK-HAK PEKERJA AICE Remanu, Alifah Jasmine Kallista; Rosano, Kayla Azalia Putri; Santoso, Adjie Gilang; Nuraeni, Silvia; Kusuma, Ardli Johan
Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial dan Ilmu Politik Vol. 1 No. 7 (2024): Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Isu-isu terkait dengan pelanggaran hak-hak pekerja masih menjadi permasalahan krusial yang sering ditemukan di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat pada kasus PT Alpen Food Industry (AFI) atau yang kerap dikenal sebagai es krim AICE. Dalam hal ini Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (F-SEDAR) memiliki peran penting dalam memperjuangkan hak-hak para pekerja AICE yang dilanggar oleh pihak perusahaan terkait dengan upah rendah, jam kerja berlebihan, diskriminasi terhadap pekerja perempuan, dan kurangnya keselamatan serta perlindungan di tempat kerja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi dan upaya F-SEDAR dalam memperjuangkan hak-hak pekerja AICE. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus dan analisis tematik untuk dapat menganalisis secara mendalam fenomena terkait pentingnya keterwakilan para pekerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa F-SEDAR melakukan strategi dan upaya berupa demonstrasi, kampanye, penyebaran informasi melalui media sosial, dan pelaporan ke lembaga-lemabag terkait. Penelitian ini merekomendasikan terkait dengan meningkatkan penguatan kerjasama antara pemerintah, serikat buruh, dan perusahaan terkait dengan perlindungan hak-hak buruh.
DAMPAK DINASTI POLITIK TERHADAP DEMOKRASI LOKAL: KEKUASAAN POLITIK KELUARGA RATU ATUT DI PROVINSI BANTEN Remanu, Alifah Jasmine Kallista; Ramadhani, Najwa Adhwa; Dewi, Tias Rahma; Azzahra, Ahren Jasmine; Ridwan, Ridwan
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 10, No 2 (2025): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gov.v10i2.8427

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana praktik politik dinasti dijalankan oleh keluarga Ratu Atut, serta dampaknya terhadap demokrasi lokal di Provinsi Banten. Dinasti politik merupakan praktik kekuasaan yang dijalankan oleh elite politik yang mempunyai hubungan darah atau perkawinan serta berlangsung selama beberapa tahun untuk menduduki jabatan-jabatan strategis guna mempertahankan kekuasaan didalam suatu wilayah. Dalam kasus keluarga Ratu Atut di Banten, mereka membangun jaringan kekuasaan yang kuat melalui kepemimpinannya di Banten selama beberapa periode dan menempati posisi-posisi yang strategis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Peneliti menggunakan metode kualitatif karena dianggap relevan untuk memahami secara mendalam praktik dinasti politik Ratu Atut dan keluarganya sehingga dapat memengaruhi demokrasi lokal di Banten. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dinasti politik dapat berpengaruh terhadap demokrasi tingkat lokal. Dinasti politik yang dilakukan keluarga Ratu Atut menyimpang dari prinsip demokrasi yang seharusnya menjadi landasan utama dalam pelaksanaan desentralisasi. Praktik ini menyebabkan dampak negatif yang signifikan terhadap Sumber Daya Alam (SDA) yang berpotensi merugikan masyarakat Provinsi Banten. Selain itu, praktik ini juga berdampak pada terbatasnya kontestasi politik yang adil dan terbuka, menghambat partisipasi politik, melemahkan akuntabilitas, serta mendorong pengambilan keputusan yang berpihak pada kepentingan keluarga. Konsentrasi kekuasaan inilah yang pada akhirnya membuka ruang untuk mereka melakukan praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan hal ini, diperlukan peran pemerintah lokal untuk meningkatkan pendidikan politik masyarakat agar lebih peduli terhadap rekam jejak dan kompetensi dari calon pada pemilihan umum serta peningkatan regulasi khusus untuk membatasi praktik politik dinasti untuk menciptakan ruang yang adil, transparan, dan aspiratif bagi masyarakat.