Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik
Dewi, Tias Rahma
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK: PROGRAM DESAK ANIES UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI GENERASI MUDA DALAM PEMILIHAN PRESIDEN 2024 Dewi, Tias Rahma; Ramadhani, Najwa Adhwa; Misbah, Revalyza Revalyza; Pramessella, Mega Arinda; Khalif, Syahdan Raga; Aji, Muhammad Prakoso
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 7, No 3 (2024): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v7i3.58348

Abstract

Komunikasi politik adalah proses penyampaian pesan kepada audiens dengan tujuan mempengaruhi opini dan pengambilan keputusan dalam proses politik. Desak Anies merupakan salah satu program kampanye sekaligus menjadi strategi komunikasi politik oleh calon presiden Anies Baswedan yang dibentuk oleh gerakan anak muda yaitu Ubah Bareng. Program Desak Anies yang dilakukan oleh Anies Baswedan ini sebagai pendekatan interaktif yang melibatkan dialog langsung dengan masyarakat dan generasi muda untuk mendengarkan aspirasi dan menjawab segala permasalahan yang ada di masyarakat. Generasi muda menjadi fokus pada penelitian ini karena generasi muda dinilai mempunyai potensi besar dalam menentukan arah politik masa depan bangsa Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan melakukan pengumpulan data melalui teknik wawancara langsung dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Desak Anies sebagai strategi komunikasi politik Anies berhasil menarik minat generasi muda untuk berpartisipasi aktif dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik dengan melalui modifikasi acara dengan kesan yang santai namun serius. Penelitian ini menunjukkan bahwa program Desak Anies dapat meningkatkan keterlibatan generasi muda dalam politik, serta menjadikan konsep Desak Anies sebagai patron dan budaya baru dalam strategi komunikasi politik di masa mendatang.  Political communication is the process of conveying messages to an audience to influence opinions and decision-making in the political process. Desak Anies is one of the campaign programs and also a political communication strategy by presidential candidate Anies Baswedan, formed by the youth movement called Ubah Bareng. The Desak Anies program conducted by Anies Baswedan serves as an interactive approach that involves direct dialogue with the community and the younger generation to listen to aspirations and address all the issues present in society. The youth generation is the focus of this research because they are considered to have great potential in determining the political direction of Indonesia's future. This research uses a descriptive qualitative method, collecting data through direct interviews and literature studies. The research results show that the Desak Anies program, as a political communication strategy for Anies, successfully attracted the interest of the younger generation to actively participate and engage in the political decision-making process by modifying the events to have a relaxed yet serious impression. This research shows that the Desak Anies program can increase youth engagement in politics, as well as establish the Desak Anies concept as a new patron and culture in future political communication strategies.
ANALISIS DEEP ECOLOGY ARNE NAESS TERHADAP PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA UNTUK MELINDUNGI EKOSISTEM DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Dewi, Tias Rahma; Ramadhani, Najwa Adhwa; Shakira, Bella Ola; Jamal, Dhea Kamila Nur; Aisyah, Mutiara; Hidayat, Irgi Fahrezi; Angela, Deni
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 9, No 2 (2024): Journal Of Government: Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gov.v9i2.7634

Abstract

Pembangunan Ibu Kota Nusantara merupakan sebuah upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengurangi ketimpangan dan menghilangkan Jawasentris. Kalimantan Timur terpilih menjadi kawasan untuk pembangunan Ibu Kota baru karena termasuk wilayah yang strategis dan letaknya yang tepat untuk membangun sentral pemerintahan yang baru dan berkelanjutan. Kalimantan sebagai salah satu paru-paru dunia yang terkenal akan hutannya yang membentang luas serta didalamnya terdapat flora dan fauna endemik. Pembangunan ibu kota ini menimbulkan permasalahan baru karena merusak lingkungan akibat deforestasi terhadap hutan. Hal ini menjadi fokus utama peneliti karena dalam implementasi pembangunan Ibu Kota Nusantara ini, pemerintah kurang memerhatikan aspek keseimbangan antara kepentingan manusia dengan alam. Deep Ecology menekankan seluruh makhluk hidup memiliki nilai dan hak yang sama untuk dihargai terlepas alam mempunyai manfaat bagi manusia. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis konsep Deep Ecology Arne Naess terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara untuk melindungi ekosistem dan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis sumber data sekunder yaitu studi pustaka dari literatur mengenai Ibu Kota Nusantara. Penelitian ini menunjukkan penerapan prinsip Deep Ecology dapat memberikan panduan dalam merancang pembangunan yang lebih ramah lingkungan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan integrasi Deep Ecology dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara untuk mencapai keseimbangan antara manusia dan alam.
DAMPAK DINASTI POLITIK TERHADAP DEMOKRASI LOKAL: KEKUASAAN POLITIK KELUARGA RATU ATUT DI PROVINSI BANTEN Remanu, Alifah Jasmine Kallista; Ramadhani, Najwa Adhwa; Dewi, Tias Rahma; Azzahra, Ahren Jasmine; Ridwan, Ridwan
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 10, No 2 (2025): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gov.v10i2.8427

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana praktik politik dinasti dijalankan oleh keluarga Ratu Atut, serta dampaknya terhadap demokrasi lokal di Provinsi Banten. Dinasti politik merupakan praktik kekuasaan yang dijalankan oleh elite politik yang mempunyai hubungan darah atau perkawinan serta berlangsung selama beberapa tahun untuk menduduki jabatan-jabatan strategis guna mempertahankan kekuasaan didalam suatu wilayah. Dalam kasus keluarga Ratu Atut di Banten, mereka membangun jaringan kekuasaan yang kuat melalui kepemimpinannya di Banten selama beberapa periode dan menempati posisi-posisi yang strategis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Peneliti menggunakan metode kualitatif karena dianggap relevan untuk memahami secara mendalam praktik dinasti politik Ratu Atut dan keluarganya sehingga dapat memengaruhi demokrasi lokal di Banten. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dinasti politik dapat berpengaruh terhadap demokrasi tingkat lokal. Dinasti politik yang dilakukan keluarga Ratu Atut menyimpang dari prinsip demokrasi yang seharusnya menjadi landasan utama dalam pelaksanaan desentralisasi. Praktik ini menyebabkan dampak negatif yang signifikan terhadap Sumber Daya Alam (SDA) yang berpotensi merugikan masyarakat Provinsi Banten. Selain itu, praktik ini juga berdampak pada terbatasnya kontestasi politik yang adil dan terbuka, menghambat partisipasi politik, melemahkan akuntabilitas, serta mendorong pengambilan keputusan yang berpihak pada kepentingan keluarga. Konsentrasi kekuasaan inilah yang pada akhirnya membuka ruang untuk mereka melakukan praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan hal ini, diperlukan peran pemerintah lokal untuk meningkatkan pendidikan politik masyarakat agar lebih peduli terhadap rekam jejak dan kompetensi dari calon pada pemilihan umum serta peningkatan regulasi khusus untuk membatasi praktik politik dinasti untuk menciptakan ruang yang adil, transparan, dan aspiratif bagi masyarakat.
Dinamika Keterwakilan Perempuan dalam Proses Pembentukan UU TPKS 2022: Partisipasi dan Implikasinya terhadap Substansi Kebijakan Salma, Zahra Hanifah; Misbah, Revalyza; Dewi, Tias Rahma; Wulandari, Lia
Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik Vol. 8 No. 2 (2025): Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial dan Politik
Publisher : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FKIP, Universitas Banten Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47080/mm1j5a75

Abstract

Sexual violence is a form of human rights violation that is complex and continues to increase, especially against women. According to data from SIMFONI PPA and the National Commission on Violence Against Women (Komnas Perempuan), sexual violence cases peaked in 2022, highlighting the urgent need for more progressive legal protection. This study aims to analyze the dynamics of women's representation in the formation process of the 2022 Law on Sexual Violence Crimes (UU TPKS) and examine the implications of their participation on the substance and implementation of the policy. The research employs a descriptive qualitative approach using library research methods. The findings indicate that women, including legislators, activists, academics, and civil society organizations, play a strategic role in initiating, advocating for, and overseeing the discussion of the UU TPKS. Their involvement is not merely symbolic but also significantly influences the substance of the policy, making it more responsive to victims by prioritizing gender justice principles and a victim-centered approach. Additionally, women's participation strengthens the implementation of the law through the monitoring of regulations, training for officials, and ensuring victims' rights to protection, support, and recovery. This study emphasizes that women's representation in the legislative process is not just about numbers but about substantive representation that can determine the quality and direction of policies. Therefore, it is essential to continue encouraging the presence of women in public policy-making processes in Indonesia.
Co-Authors Abdul Ghofur Aisyah, Mutiara Azzahra, Ahren Jasmine Deni Angela Hidayat, Irgi Fahrezi Jamal, Dhea Kamila Nur Khalif, Syahdan Raga Lia Wulandari Misbah, Revalyza Misbah, Revalyza Revalyza Muhammad Prakoso Aji Pramessella, Mega Arinda Prastin, Ismoyo Sekar Ramadhani, Najwa Adhwa Remanu, Alifah Jasmine Kallista Ridwan, Ridwan Salma, Zahra Hanifah Shakira, Bella Ola