Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP PINJAMAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE Ramadan Saputra; Kamaruddin; Faisal Abdaud
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 3 No. 1 (2024): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v3i1.690

Abstract

Latar belakang penelitian ini berkaitan dengan maraknya praktik pinjaman online yang melibatkan korporasi sebagai pihak yang memfasilitasi transaksi tersebut. Fenomena ini sering kali menimbulkan masalah hukum, terutama terkait dengan pertanggungjawaban pidana yang dikenakan kepada korporasi. Di sisi lain, pendekatan hukum yang konvensional sering kali tidak mampu memberikan solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat, termasuk para konsumen yang dirugikan. Oleh karena itu, penerapan perspektif restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana korporasi atas pinjaman online perlu untuk diteliti lebih lanju. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap praktik pinjaman online serta mengeksplorasi potensi penerapan restorative justice dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur yang menelaah berbagai sumber hukum, jurnal, buku, serta dokumen terkait lainnya. Penelitian ini menganalisis aspek-aspek hukum yang relevan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dan mengkaji bagaimana prinsip restorative justice dapat menjadi alternatif penyelesaian yang lebih humanis dan efekt. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi atas pinjaman online perlu dilihat dari sudut pandang yang lebih luas, dengan mempertimbangkan aspek tanggung jawab sosial korporasi dan dampaknya terhadap masyarakat. Selain itu, penerapan restorative justice dapat memberikan solusi yang lebih berimbang antara kepentingan hukum, sosial, dan ekonomi, serta dapat membantu mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh pinjaman online.
Legal Analysis of the Crime of Sexual Intercourse Against a Child by a Stepfather (Decision Study Number 13/Pid.Sus/2023/PN Wgw) Saritma, Yogi Witma; Faisal Abdaud; Rahim, Abdul Jabar
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i1.5369

Abstract

Children must be protected from all sorts of cruel treatment that lead to violations of human rights since they are the future generation of the country and are its buds, potential, and young people. Children that get harsh treatment will never grow or develop in the future. In Indonesia, instances involving the inhumane treatment of children are common. Case number 13/Pid.Sus/2023/PN Wgw is one such case that is pending at the Wangi-Wangi District Court. This case involves the stepfather (DEFENDANT LL) engaging in illicit sexual relations with a minor (CHILD VICTIM A). Whether the judge's decision to charge the defendant with a crime was in line with the law at hand is the wording of the research problem. Furthermore, how is the case Number 13/Pid.Sus/2023/PN Wgw analyzed using the theories of ratio decidendi and child protection? Using both a statutory and a case approach, this research methodology is normative. The Judge Panel in case number 13/Pid.Sus/2023/PN Wgw sentenced DEFENDANT LL in conformity with the law that was in effect at the time. dependent on the first alternative indictment article's definition of a criminal act, this is dependent on all of those components being met. Based on a child protection theory analysis of case number 13/Pid.Sus/2023/PN Wgw, it can be concluded that defendant LL's acts have stunted the physical, mental, and social development of child victim A. Meanwhile, the judges have examined the facts based on the evidence presented during the trial, applying the Ratio Decidendi Theory. As a result, they are confident in declaring that DEFENDANT LL has been legally and credibly proven to have committed a criminal act against CHILD VICTIM A.