Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Tinjauan Kriminologi terhadap Peredaran dan Penggunaan Narkotika dan Psikotropika yang dilakukan oleh Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendari Rahim, Abdul Jabar; Samosir, Agustinus
KERTHA WICAKSANA Vol 13, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.13.1.917.6-11

Abstract

Kejahatan Narkotika dan Psikotropika, merupakan kejahatan kemanusian yang sangat berat, mempunyai dampak luar biasa, terutama pada generasi muda suatu bangsa yang beradab. Fokus penelitian ini adalah mengungkap kejahatan narkotik lintas negara yang penyebaran dan perdagangan gelapnya dilakukan lintas batas negara. Penelitian ini juga mengungkap cara menegakan supremasi hukum dalam memberantas peredaran dan penggunaan narkotika dan psikotropika di Kendari. Hasil analisis menunjukkan bahwa perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana yang lebih canggih dalam pengoptimalkan pencegahan peredaran Narkoba di Kota Kendari. Penyuluhan dan pencegahan juga harus diberikan lebih intensif di kantor-kantor pemerintahan, di sekolah, maupun di kampus. Pengawasan dari pihak kepolisian dan pemberian hukuman yang maksimal terhadap para pengedar narkotika juga menjadi kunci utama pemberantasan narkoba di Kendari. Kata kunci : Kriminologi, peredaran narkotika, kota Kendari Narcotics and Psychotropic crimes, which are very serious humanitarian crimes, have tremendous impacts, especially in the younger generation of a civilized nation. The focus of this research is to uncover cross-country narcotics crimes whose distribution and illicit trade are carried out across national borders. This study also revealed how to uphold the rule of law in combating the circulation and use of narcotics and psychotropic substances in Kendari. The results of the analysis show that there is a need for more sophisticated facilities and infrastructure to be optimized in the prevention of drug trafficking in Kendari City. Counseling and prevention must also be given more intensively in government offices, in schools, and on campus. Supervision by the police and giving maximum punishment to narcotics dealers is also the main key to eradicating drugs in Kendari. Keywords: Criminology, drug trafficking, Kendari city
Tinjauan Kriminologi terhadap Peredaran dan Penggunaan Narkotika dan Psikotropika yang dilakukan oleh Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendari Abdul Jabar Rahim; Agustinus Samosir
KERTHA WICAKSANA Vol. 13 No. 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.13.1.2019.6-11

Abstract

Kejahatan Narkotika dan Psikotropika, merupakan kejahatan kemanusian yang sangat berat, mempunyai dampak luar biasa, terutama pada generasi muda suatu bangsa yang beradab. Fokus penelitian ini adalah mengungkap kejahatan narkotik lintas negara yang penyebaran dan perdagangan gelapnya dilakukan lintas batas negara. Penelitian ini juga mengungkap cara menegakan supremasi hukum dalam memberantas peredaran dan penggunaan narkotika dan psikotropika di Kendari. Hasil analisis menunjukkan bahwa perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana yang lebih canggih dalam pengoptimalkan pencegahan peredaran Narkoba di Kota Kendari. Penyuluhan dan pencegahan juga harus diberikan lebih intensif di kantor-kantor pemerintahan, di sekolah, maupun di kampus. Pengawasan dari pihak kepolisian dan pemberian hukuman yang maksimal terhadap para pengedar narkotika juga menjadi kunci utama pemberantasan narkoba di Kendari. Kata kunci : Kriminologi, peredaran narkotika, kota Kendari Narcotics and Psychotropic crimes, which are very serious humanitarian crimes, have tremendous impacts, especially in the younger generation of a civilized nation. The focus of this research is to uncover cross-country narcotics crimes whose distribution and illicit trade are carried out across national borders. This study also revealed how to uphold the rule of law in combating the circulation and use of narcotics and psychotropic substances in Kendari. The results of the analysis show that there is a need for more sophisticated facilities and infrastructure to be optimized in the prevention of drug trafficking in Kendari City. Counseling and prevention must also be given more intensively in government offices, in schools, and on campus. Supervision by the police and giving maximum punishment to narcotics dealers is also the main key to eradicating drugs in Kendari. Keywords: Criminology, drug trafficking, Kendari city
PENJATUHAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KEJAHATAN NARKOBA DI TINJAU DARI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM Agustinus Samosir; Abdul Jabar Rahim; Ardi Muthahir; Aidil Fitriyani
Law Journal (LAJOUR) Vol 2 No 1 (2021): Law Journal (LAJOUR) April 2021
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/law.v2i1.63

Abstract

Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui apa itu narkoba dan bagaimana penetapan pidana mati akibat dari tindak pidana narkoba, serta bagaimana sudut pandang hukum dan sosial atau sosiologi hukum tentang hukuman mati terdakwa narkoba. Jurnal ini difokuskan hanya pada hukuman mati terdakwa narkoba serta dari pespektif sosiologi hukumnya. Menjadi pusat perhatian dalam hal ini yaitu hukuman mati terdakwa narkoba yang dijatuhkan sepanjang kurun waktu 2 Januari 2020 sampai dengan November 2020 dengan jumlah sebanyak 42 Orang. Hasil yang di dapat menunjukkan bahwa Hukuman mati menurut pendapat para ahli menyatakan bahwa hukuman mati dibenarkan apabila pelaku tindak pidana (kejahatan) telah memperlihatkan dari perbuatannya bahwa ia adalah individu yang sangat berbahaya bagi masyarakat. Oleh karenanya harus dibuat tidak berdaya lagi dengan cara dikeluarkan dari masyarakat atau dari pergaulan hidup. Selanjutnya dalam kasus tindak pidana narkoba yang dianggap sebagai kejahatan yang paling serius dan bahkan akibat yang ditimbulkan dapat menghancurkan masa depan anak bangsa. Hukuman mati bagi pelaku pidana narkoba adalah salah satu hukuman yang masih diterapkan di Indonesia di samping beberapa jenis hukuman lain. Meskipun kontroversial, hukuman mati di Negara ini bukanlah hukuman yang dilarang. Karena itu, dalam pandangan sosiologi hukum, khususnya teori pilihan rasional, sikap dan tindakan masyarakat Indonesia memilih menerapkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkoba dapat dibenarkan, sekalipun di negara lain pidana mati tersebut sudah ditiadakan atau dihapuskan.
TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PEKERJAAN SWAKELOLA Hairwansyah Arif; Ali Rizky; Abdul Jabar Rahim
Journal Publicuho Vol. 7 No. 1 (2024): February - April - Journal Publicuho
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35817/publicuho.v7i1.373

Abstract

The purpose of this writing is to determine criminal acts of corruption in self-managed work, especially misuse of funds and manipulation of data, requiring a holistic approach. This research uses normative legal research methods. Normative research is research carried out by examining library materials. The data used in this research is secondary data which includes primary legal materials, namely statutory regulations. Then this research also uses secondary legal materials, namely legal materials that provide an explanation of primary legal materials. The research results show that in the face of criminal acts of corruption using data manipulation, steps that strengthen supervision and control over the reporting and project documentation process are very important. Providing an integrated and transparent information system will help minimize the risk of data manipulation by providing easier and more transparent access to project information for related parties. Apart from that, increasing the capacity and integrity of auditors and law enforcers in detecting and taking action against data manipulation practices will be key in tackling criminal acts of corruption.
Criminological Review of the Influence of Kameko Drink on Juvenile Perpetrators of Assault Crimes Saharuddin, Saharuddin; Rahim, Abdul Jabar; Kamaruddin, Kamaruddin
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol 5 No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v5i1.2713

Abstract

The aim of this research is to determine the factors influencing children's consumption of Kameko drink in the legal jurisdiction of Kulisusu sector and to determine the efforts of the Kulisusu sector police in preventing the circulation of Kameko drink among children. The approach method used in this study are using several approaches as whole unities, which are statute approach, case approach, and conceptual approach The research was conducted in the Kulisusu sector police area. The data sources consist of primary data supported by secondary data. Data collection techniques used were interviews and observations. The analysis technique used is qualitative descriptive method. The results of this research show that the factors influencing children's consumption of Kameko drink in the legal jurisdiction of Kulisusu sector can be grouped into determining factors and supporting factors. consuming alcohol makes children unable to focus on school, disrupt their studies, experience memory or memory problems, and increase the risk of suicide. Efforts made to combat the circulation of Kameko drink in the legal jurisdiction of Kulisusu sector include preventive and repressive measures.
PENJATUHAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KEJAHATAN NARKOBA DI TINJAU DARI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM Samosir, Agustinus; Rahim, Abdul Jabar; Muthahir, Ardi; Fitriyani, Aidil
Law Journal (LAJOUR) Vol 2 No 1 (2021): Law Journal (LAJOUR) April 2021
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/law.v2i1.63

Abstract

Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui apa itu narkoba dan bagaimana penetapan pidana mati akibat dari tindak pidana narkoba, serta bagaimana sudut pandang hukum dan sosial atau sosiologi hukum tentang hukuman mati terdakwa narkoba. Jurnal ini difokuskan hanya pada hukuman mati terdakwa narkoba serta dari pespektif sosiologi hukumnya. Menjadi pusat perhatian dalam hal ini yaitu hukuman mati terdakwa narkoba yang dijatuhkan sepanjang kurun waktu 2 Januari 2020 sampai dengan November 2020 dengan jumlah sebanyak 42 Orang. Hasil yang di dapat menunjukkan bahwa Hukuman mati menurut pendapat para ahli menyatakan bahwa hukuman mati dibenarkan apabila pelaku tindak pidana (kejahatan) telah memperlihatkan dari perbuatannya bahwa ia adalah individu yang sangat berbahaya bagi masyarakat. Oleh karenanya harus dibuat tidak berdaya lagi dengan cara dikeluarkan dari masyarakat atau dari pergaulan hidup. Selanjutnya dalam kasus tindak pidana narkoba yang dianggap sebagai kejahatan yang paling serius dan bahkan akibat yang ditimbulkan dapat menghancurkan masa depan anak bangsa. Hukuman mati bagi pelaku pidana narkoba adalah salah satu hukuman yang masih diterapkan di Indonesia di samping beberapa jenis hukuman lain. Meskipun kontroversial, hukuman mati di Negara ini bukanlah hukuman yang dilarang. Karena itu, dalam pandangan sosiologi hukum, khususnya teori pilihan rasional, sikap dan tindakan masyarakat Indonesia memilih menerapkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkoba dapat dibenarkan, sekalipun di negara lain pidana mati tersebut sudah ditiadakan atau dihapuskan.
Analisis dasar pertimbangan yuridis hakim terhadap tindakan pihak kepolisian yang mengakibatkan kematian korban Maaruf, Maaruf; Abdul Jabar Rahim; Gamlan Dagani
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i1.1448

Abstract

Penelitian ini menganalisis pertimbangan yuridis hakim dalam putusan nomor 939/Pid/2022/PN JKT.SEL, yang melibatkan seorang anggota kepolisian sebagai terdakwa dalam kasus pembelaan terpaksa (Noodweer) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Noodweer Exces). Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami penerapan hukum yang adil dan proporsional dalam konteks penggunaan kekuatan oleh aparat penegak hukum, khususnya dalam situasi darurat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dasar pertimbangan hakim dan menentukan apakah tindakan terdakwa memenuhi kriteria pembelaan terpaksa yang sah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif dengan analisis perundang-undangan dan studi kasus, di mana data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber hukum dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan terdakwa yang menembak korban di bagian vital tubuh dinilai tidak proporsional dan tidak sesuai dengan prinsip subsidiaritas, mengingat korban tidak bersenjata dan hanya menyerang dengan tangan kosong. Dissenting opinion dari hakim juga menekankan bahwa penggunaan senjata api dalam konteks ini tidak dapat dibenarkan. Rekomendasi dari penelitian ini adalah agar permohonan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) seharusnya diterima untuk memastikan keadilan dan penerapan hukum yang sesuai. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan dan praktik penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam hal penggunaan kekuatan oleh aparat penegak hukum.
Criminological Review of the Influence of Kameko Drink on Juvenile Perpetrators of Assault Crimes Saharuddin, Saharuddin; Rahim, Abdul Jabar; Kamaruddin, Kamaruddin
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 5 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v5i1.2713

Abstract

The aim of this research is to determine the factors influencing children's consumption of Kameko drink in the legal jurisdiction of Kulisusu sector and to determine the efforts of the Kulisusu sector police in preventing the circulation of Kameko drink among children. The approach method used in this study are using several approaches as whole unities, which are statute approach, case approach, and conceptual approach The research was conducted in the Kulisusu sector police area. The data sources consist of primary data supported by secondary data. Data collection techniques used were interviews and observations. The analysis technique used is qualitative descriptive method. The results of this research show that the factors influencing children's consumption of Kameko drink in the legal jurisdiction of Kulisusu sector can be grouped into determining factors and supporting factors. consuming alcohol makes children unable to focus on school, disrupt their studies, experience memory or memory problems, and increase the risk of suicide. Efforts made to combat the circulation of Kameko drink in the legal jurisdiction of Kulisusu sector include preventive and repressive measures.
Principle of Beneficial Owner in Corporate Crime Muhammad Saleh; Abdul Jabar Rahim; arifai
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.5879

Abstract

This study aims to analyze the application of the principle of beneficial owners in corporate crimes in Indonesia. The background of this research focuses on the challenges of identifying beneficial owners within corporate structures that are often used to commit crimes, including money laundering and corruption. The method used is normative legal research with a juridical approach, where data is collected from laws and regulations and case studies. The results show that although the principle of beneficial owners has been regulated in positive law, its implementation is still not effective. This is due to a lack of understanding and compliance from corporations as well as weaknesses in supervision by the relevant authorities. This study recommends the need for reforms in regulations and increased supervisory capacity to ensure that beneficial owners can be identified and held legally accountable in cases of corporate crimes.
Kegunaan Overmacht (Pemaksaan) dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Atas Perintah Jabatan di Indonesia Rudy; Ariai; Abdul Jabar Rahim
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 2 (2023): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the usefulness of the concept of overmacht (coercion) in the context of accountability for corruption crimes committed based on official orders. In law enforcement practice, there is often an excuse from corrupt perpetrators that their actions were carried out due to pressure from their positions or orders from superiors. This raises conceptual questions about the limits of individual responsibility and the existence of excuses for forgiveness in Indonesian criminal law. This research uses normative legal research methods with a statutory approach and a conceptual approach and is analyzed using a systematic and teleological interpretation of the provisions of Article 48 and Article 51 of the Criminal Code. The analysis is also associated with the principle of criminal accountability and the principle of substantive justice. The results of the study show that overmacht can only be used as a basis for eliminating wrongdoing if the pressure of position eliminates the freedom of the perpetrator's will. Bureaucratic pressure or institutional loyalty alone is not enough to justify corrupt acts. Thus, the application of overmacht in corruption cases must be carefully assessed by judges based on the context and intensity of office pressure. This study recommends the need to reformulate legal norms in the Corruption Law and strengthen education on office ethics, so that the concept of overmacht is not abused but still functions as an instrument of substantive justice in the Indonesian criminal law system.