Garuda - Garba Rujukan Digital

PENJATUHAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KEJAHATAN NARKOBA DI TINJAU DARI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM Agustinus Samosir; Abdul Jabar Rahim; Ardi Muthahir; Aidil Fitriyani
Law Journal (LAJOUR) Vol 2 No 1 (2021): Law Journal (LAJOUR) April 2021
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/law.v2i1.63

Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui apa itu narkoba dan bagaimana penetapan pidana mati akibat dari tindak pidana narkoba, serta bagaimana sudut pandang hukum dan sosial atau sosiologi hukum tentang hukuman mati terdakwa narkoba. Jurnal ini difokuskan hanya pada hukuman mati terdakwa narkoba serta dari pespektif sosiologi hukumnya. Menjadi pusat perhatian dalam hal ini yaitu hukuman mati terdakwa narkoba yang dijatuhkan sepanjang kurun waktu 2 Januari 2020 sampai dengan November 2020 dengan jumlah sebanyak 42 Orang. Hasil yang di dapat menunjukkan bahwa Hukuman mati menurut pendapat para ahli menyatakan bahwa hukuman mati dibenarkan apabila pelaku tindak pidana (kejahatan) telah memperlihatkan dari perbuatannya bahwa ia adalah individu yang sangat berbahaya bagi masyarakat. Oleh karenanya harus dibuat tidak berdaya lagi dengan cara dikeluarkan dari masyarakat atau dari pergaulan hidup. Selanjutnya dalam kasus tindak pidana narkoba yang dianggap sebagai kejahatan yang paling serius dan bahkan akibat yang ditimbulkan dapat menghancurkan masa depan anak bangsa. Hukuman mati bagi pelaku pidana narkoba adalah salah satu hukuman yang masih diterapkan di Indonesia di samping beberapa jenis hukuman lain. Meskipun kontroversial, hukuman mati di Negara ini bukanlah hukuman yang dilarang. Karena itu, dalam pandangan sosiologi hukum, khususnya teori pilihan rasional, sikap dan tindakan masyarakat Indonesia memilih menerapkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkoba dapat dibenarkan, sekalipun di negara lain pidana mati tersebut sudah ditiadakan atau dihapuskan.

TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PEKERJAAN SWAKELOLA Hairwansyah Arif; Ali Rizky; Abdul Jabar Rahim
Journal Publicuho Vol. 7 No. 1 (2024): February - April - Journal Publicuho
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35817/publicuho.v7i1.373

The purpose of this writing is to determine criminal acts of corruption in self-managed work, especially misuse of funds and manipulation of data, requiring a holistic approach. This research uses normative legal research methods. Normative research is research carried out by examining library materials. The data used in this research is secondary data which includes primary legal materials, namely statutory regulations. Then this research also uses secondary legal materials, namely legal materials that provide an explanation of primary legal materials. The research results show that in the face of criminal acts of corruption using data manipulation, steps that strengthen supervision and control over the reporting and project documentation process are very important. Providing an integrated and transparent information system will help minimize the risk of data manipulation by providing easier and more transparent access to project information for related parties. Apart from that, increasing the capacity and integrity of auditors and law enforcers in detecting and taking action against data manipulation practices will be key in tackling criminal acts of corruption.

Criminological Review of the Influence of Kameko Drink on Juvenile Perpetrators of Assault Crimes Saharuddin, Saharuddin; Rahim, Abdul Jabar; Kamaruddin, Kamaruddin
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol 5 No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v5i1.2713

The aim of this research is to determine the factors influencing children's consumption of Kameko drink in the legal jurisdiction of Kulisusu sector and to determine the efforts of the Kulisusu sector police in preventing the circulation of Kameko drink among children. The approach method used in this study are using several approaches as whole unities, which are statute approach, case approach, and conceptual approach The research was conducted in the Kulisusu sector police area. The data sources consist of primary data supported by secondary data. Data collection techniques used were interviews and observations. The analysis technique used is qualitative descriptive method. The results of this research show that the factors influencing children's consumption of Kameko drink in the legal jurisdiction of Kulisusu sector can be grouped into determining factors and supporting factors. consuming alcohol makes children unable to focus on school, disrupt their studies, experience memory or memory problems, and increase the risk of suicide. Efforts made to combat the circulation of Kameko drink in the legal jurisdiction of Kulisusu sector include preventive and repressive measures.

PENJATUHAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KEJAHATAN NARKOBA DI TINJAU DARI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM Samosir, Agustinus; Rahim, Abdul Jabar; Muthahir, Ardi; Fitriyani, Aidil
Law Journal (LAJOUR) Vol 2 No 1 (2021): Law Journal (LAJOUR) April 2021
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/law.v2i1.63

Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui apa itu narkoba dan bagaimana penetapan pidana mati akibat dari tindak pidana narkoba, serta bagaimana sudut pandang hukum dan sosial atau sosiologi hukum tentang hukuman mati terdakwa narkoba. Jurnal ini difokuskan hanya pada hukuman mati terdakwa narkoba serta dari pespektif sosiologi hukumnya. Menjadi pusat perhatian dalam hal ini yaitu hukuman mati terdakwa narkoba yang dijatuhkan sepanjang kurun waktu 2 Januari 2020 sampai dengan November 2020 dengan jumlah sebanyak 42 Orang. Hasil yang di dapat menunjukkan bahwa Hukuman mati menurut pendapat para ahli menyatakan bahwa hukuman mati dibenarkan apabila pelaku tindak pidana (kejahatan) telah memperlihatkan dari perbuatannya bahwa ia adalah individu yang sangat berbahaya bagi masyarakat. Oleh karenanya harus dibuat tidak berdaya lagi dengan cara dikeluarkan dari masyarakat atau dari pergaulan hidup. Selanjutnya dalam kasus tindak pidana narkoba yang dianggap sebagai kejahatan yang paling serius dan bahkan akibat yang ditimbulkan dapat menghancurkan masa depan anak bangsa. Hukuman mati bagi pelaku pidana narkoba adalah salah satu hukuman yang masih diterapkan di Indonesia di samping beberapa jenis hukuman lain. Meskipun kontroversial, hukuman mati di Negara ini bukanlah hukuman yang dilarang. Karena itu, dalam pandangan sosiologi hukum, khususnya teori pilihan rasional, sikap dan tindakan masyarakat Indonesia memilih menerapkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkoba dapat dibenarkan, sekalipun di negara lain pidana mati tersebut sudah ditiadakan atau dihapuskan.

Criminological Review of the Influence of Kameko Drink on Juvenile Perpetrators of Assault Crimes Saharuddin, Saharuddin; Rahim, Abdul Jabar; Kamaruddin, Kamaruddin
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 5 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v5i1.2713

The aim of this research is to determine the factors influencing children's consumption of Kameko drink in the legal jurisdiction of Kulisusu sector and to determine the efforts of the Kulisusu sector police in preventing the circulation of Kameko drink among children. The approach method used in this study are using several approaches as whole unities, which are statute approach, case approach, and conceptual approach The research was conducted in the Kulisusu sector police area. The data sources consist of primary data supported by secondary data. Data collection techniques used were interviews and observations. The analysis technique used is qualitative descriptive method. The results of this research show that the factors influencing children's consumption of Kameko drink in the legal jurisdiction of Kulisusu sector can be grouped into determining factors and supporting factors. consuming alcohol makes children unable to focus on school, disrupt their studies, experience memory or memory problems, and increase the risk of suicide. Efforts made to combat the circulation of Kameko drink in the legal jurisdiction of Kulisusu sector include preventive and repressive measures.

Principle of Beneficial Owner in Corporate Crime Muhammad Saleh; Abdul Jabar Rahim; arifai
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.5879

This study aims to analyze the application of the principle of beneficial owners in corporate crimes in Indonesia. The background of this research focuses on the challenges of identifying beneficial owners within corporate structures that are often used to commit crimes, including money laundering and corruption. The method used is normative legal research with a juridical approach, where data is collected from laws and regulations and case studies. The results show that although the principle of beneficial owners has been regulated in positive law, its implementation is still not effective. This is due to a lack of understanding and compliance from corporations as well as weaknesses in supervision by the relevant authorities. This study recommends the need for reforms in regulations and increased supervisory capacity to ensure that beneficial owners can be identified and held legally accountable in cases of corporate crimes.

Kegunaan Overmacht (Pemaksaan) dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Atas Perintah Jabatan di Indonesia Rudy; Ariai; Abdul Jabar Rahim
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 2 (2023): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study aims to analyze the usefulness of the concept of overmacht (coercion) in the context of accountability for corruption crimes committed based on official orders. In law enforcement practice, there is often an excuse from corrupt perpetrators that their actions were carried out due to pressure from their positions or orders from superiors. This raises conceptual questions about the limits of individual responsibility and the existence of excuses for forgiveness in Indonesian criminal law. This research uses normative legal research methods with a statutory approach and a conceptual approach and is analyzed using a systematic and teleological interpretation of the provisions of Article 48 and Article 51 of the Criminal Code. The analysis is also associated with the principle of criminal accountability and the principle of substantive justice. The results of the study show that overmacht can only be used as a basis for eliminating wrongdoing if the pressure of position eliminates the freedom of the perpetrator's will. Bureaucratic pressure or institutional loyalty alone is not enough to justify corrupt acts. Thus, the application of overmacht in corruption cases must be carefully assessed by judges based on the context and intensity of office pressure. This study recommends the need to reformulate legal norms in the Corruption Law and strengthen education on office ethics, so that the concept of overmacht is not abused but still functions as an instrument of substantive justice in the Indonesian criminal law system.

Legal Analysis of the Crime of Sexual Intercourse Against a Child by a Stepfather (Decision Study Number 13/Pid.Sus/2023/PN Wgw) Saritma, Yogi Witma; Faisal Abdaud; Rahim, Abdul Jabar
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i1.5369

Children must be protected from all sorts of cruel treatment that lead to violations of human rights since they are the future generation of the country and are its buds, potential, and young people. Children that get harsh treatment will never grow or develop in the future. In Indonesia, instances involving the inhumane treatment of children are common. Case number 13/Pid.Sus/2023/PN Wgw is one such case that is pending at the Wangi-Wangi District Court. This case involves the stepfather (DEFENDANT LL) engaging in illicit sexual relations with a minor (CHILD VICTIM A). Whether the judge's decision to charge the defendant with a crime was in line with the law at hand is the wording of the research problem. Furthermore, how is the case Number 13/Pid.Sus/2023/PN Wgw analyzed using the theories of ratio decidendi and child protection? Using both a statutory and a case approach, this research methodology is normative. The Judge Panel in case number 13/Pid.Sus/2023/PN Wgw sentenced DEFENDANT LL in conformity with the law that was in effect at the time. dependent on the first alternative indictment article's definition of a criminal act, this is dependent on all of those components being met. Based on a child protection theory analysis of case number 13/Pid.Sus/2023/PN Wgw, it can be concluded that defendant LL's acts have stunted the physical, mental, and social development of child victim A. Meanwhile, the judges have examined the facts based on the evidence presented during the trial, applying the Ratio Decidendi Theory. As a result, they are confident in declaring that DEFENDANT LL has been legally and credibly proven to have committed a criminal act against CHILD VICTIM A.

Gratification Delics: Assessing the Existence of Legal & Moral Norms Rusdan, Muhammad; Arifai, Arifai; Rahim, Abdul Jabar
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i1.5382

This paper aims to examine the offense of gratification when viewed from normal morals and legal norms. The results of the study show that in essence, the gratification offense is not only contrary to Article 12B of the anti-corruption law as a legal norm, but also violates moral norms. The natural law school believes that the offense of gratification is a violation of moral norms such as the value of justice, while the positivism school considers it a violation of legal norms. Ethically, the offense of gratification is an act that is inappropriate and contrary to public morality. The perpetrators of gratification offenses are driven by the nature of hedonism which only seeks outward pleasure without adhering to moral values that such actions can harm the wider community.

Euforia Kolektif dan Kriminalitas Situasional: Studi Kriminologi Budaya Dalam Acara Joget di Kecamatan Sampolowa Kabupaten Buton Selatan Jofir, Jofir; Mpesau, Alasman; Rahim, Abdul Jabar; Ruslan, Ruslan
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i3.7957

Kriminalitas dalam ruang tradisi adat Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan merupakan fenomena berulang yang tidak dapat dilepaskan dari dinamika budaya lokal. Tradisi joget yang seharusnya menjadi arena euforia kolektif dan pertukaran simbolik justru kerap berubah menjadi ruang lahirnya tindak kekerasan situasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis pola kriminalitas dalam acara joget serta mengkaji respons masyarakat melalui mekanisme penyelesaian berbasis adat. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris-normatif yang mengintegrasikan analisis bahan hukum primer dan sekunder mencakup peraturan perundang-undangan, hukum adat, jurnal, dan literatur kriminologi dengan data lapangan berupa wawancara mendalam dan observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak kriminal yang terjadi merupakan produk interaksi antara euforia kolektif, konsumsi alkohol, anonimitas sosial, dan melemahnya kontrol sosial informal. Data Polsek Sampolawa mencatat 51 kasus kriminal periode 2021-2026, dengan pola fluktuatif yang berkorelasi dengan intensitas penyelenggaraan acara joget. Masyarakat lebih memilih penyelesaian melalui musyawarah adat sebagai wujud keadilan restoratif lokal yang menekankan pemulihan harmoni sosial. Studi ini menegaskan pentingnya pendekatan integratif yang memadukan hukum positif dengan kearifan budaya lokal dalam penanganan kriminalitas berbasis konteks.

Title

Found 12 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search