Garuda - Garba Rujukan Digital

Persimpangan antara Supremasi Konstitusi dengan Sistem Pembentukan Hukum: The Intersection Between the Supremacy of the Constitution and the Legal Drafting System Syafa’at Anugrah Pradana; Indah Fitriani Sukri; Husni, Husni; Ahmad Daufal
APHTN-HAN Vol 3 No 2 (2024): JAPHTN-HAN, July 2024
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55292/japhtnhan.v3i2.161

Artikel ini membahas kekuatan supremasi konstitusi dalam pembentukan hukum, dan merefleksikan persimpangan antar peraturan dari para pembentuk peraturan dalam menghasilkan produk hukum di Indonesia. Adapun perumusan masalah dalam artikel ini menguraikan rumusan masalah Pertama, bagaimana persimpangan antara supremasi konstitusi dengan sistem pembentukan hukum di Indonesia? Kedua, bagaimana refleksi kritis terhadap produk hukum yang sering kali misinterpretasi?. Metode analisis yang digunakan oleh penulis naskah Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis yang digunakan adalah secara deskriptif. Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach) pembentukan hukum yang dibahas dalam teori Gustav Redbruch terkait ambiguitas perundang-undangan. Kesimpulan dari artikel ini, dalam pembentukan peraturan hukum, proses penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam filsafat hukum ke dalam norma hukum tergantung pada derajat pengakuan dan penilaian terhadap nilai-nilai tersebut oleh pembentuk peraturan hukum tersebut. Kegagalan dalam mengenali nilai-nilai tersebut dapat menimbulkan kesenjangan antara cita-cita hukum dengan norma-norma hukum yang diciptakan. Oleh karena itu, di Indonesia yang mempunyai cita hukum Pancasila dan norma dasar nasional, maka peraturan yang dikeluarkan hendaknya membentuk dan dibentuk oleh nilai-nilai yang terkandung dalam cita hukum tersebut.

Legal Regulation of Building Utilization Policy in Parepare City: Between Plan and Reality Ifa Nurul Ilmah; Indah Fitriani Sukri; La Ode Muhammad Taufiq Afoeli
JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara Volume 3 Nomor 2 April 2025
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam Negeri Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/sultan_htn.v3i2.12950

This research examines the utilization of buildings in Parepare City based on Regional Regulation No. 5/2014 on Building and the effectiveness of supervision conducted by the local government. This research uses a qualitative approach with a social/empirical method. Data were obtained through observation, interviews, and documentation. The results showed that building utilization in Parepare City is not always in accordance with the initial designation. Some buildings have changed functions, such as the culinary market building which turned into a public service office to optimize its utilization, Building 202 which was abandoned after a change in function, and the Jiwasraya building which is not operating due to bankruptcy. Supervision by the PUPR Office is structured, but still faces obstacles in changing the function of buildings and the lack of optimal socialization and supervision. In the perspective of Siyasah Idariyah, the Parepare City Government is responsible for maintaining spatial order and protecting the community from the negative impact of building conversion. The principles of shura and accountability are applied in policy making, with the use of technology and persuasive approaches to increase public awareness. This step is in line with the principles of benefit and responsibility in Islam.

REFORMULASI PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DESA DI KECAMATAN MATTIRO BULU KABUPATEN PINRANG Hasanuddin Hasim; Indah Fitriani Sukri; Muh. Aslam Syah; Usmaida; Dhea Patricia
JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara Volume 1 Nomor 2 April 2023
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam Negeri Parepare

Tulisan ini merupakan tulisan yang bergerak sebagai laporan pengabdian kepada masyarakat dari program studi hukum tata negara. Target kegiatannya adalah untuk mengadakan reformulasi penyusunan rancangan peraturan desa di Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang. Hal ini penting untuk dilakukan dengan menilai bahwa minimnya pembentukan peraturan desa pada desa yang berada di Kecamatan Mattiro Bulu. Hal tersebut terjadi karena disebabkan polemik kurangnya tenaga ahli dan tidak terbentuknya budaya hukum yang sesuai dengan budaya hukum yang ada dalam mekanisme formiil dalam pembentukan peraturan desa yakni Undang-Undang No. 16 Tahun 2014 tentang Desa juncto Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 16 Tahun 2014 juncto Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa. Metode yang digunakan yakni metode ceramah dengan mengaktifkan ruang diskusi dengan mekanisme tanya jawab antara pemateri dan peserta. Adapun peserta yakni Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa dari seluruh Desa di Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang. Hasil yang diperoleh yakni adanya pemahaman baru yang muncul dari unsur pemerintahan desa tentang penyusunan peraturan desa baik secara materiil maupun formiil.

Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah: Persimpangan Antara Hak Asasi dan Demokrasi Farida Azzahra; Indah Fitriani Sukri
APHTN-HAN Vol 1 No 1 (2022): JAPHTN-HAN, January 2022
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55292/japhtnhan.v1i1.27

Jika ditinjau secara hukum, praktik politik kekerabatan atau lazim juga disebut sebagai politik dinasti bahwasanya merupakan praktik politik yang konstitusional di Indonesia. Sebelumnya, terdapat upaya untuk menghambat pertumbuhan politik dinasti melalui Pasal 7 huruf Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur mengenai persyaratan calon kepala daerah. Namun, pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015, perkembangan politik dinasti pada Pemilihan Kepala Daerah semakin massif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Yuridis Normatif (Legal Research) dengan pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Dalam penelitian ini ditemukan praktik politik dinasti di Indonesia telah berlangsung sejak zama pra reformasi. Sebelumnya politik dinasti cenderung terjadi di pemerintahan pusat, namun kini praktik politik dinasti lazim ditemukan pada pemerintahan daerah. Masifnya praktik politik dinasti di daerah ini dikhawatirkan dapat menciderai prinsip demokrasi yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan dan praktik korupsi yang kemudian berdampak pada menurunnya tata kelola pemerintahan di daerah. Untuk itu, diperlukan upaya untuk menghambat praktik politik dinasti di Indonesia.

Persimpangan antara Supremasi Konstitusi dengan Sistem Pembentukan Hukum: The Intersection Between the Supremacy of the Constitution and the Legal Drafting System Syafa’at Anugrah Pradana; Indah Fitriani Sukri; Husni, Husni; Ahmad Daufal
APHTN-HAN Vol 3 No 2 (2024): JAPHTN-HAN, July 2024
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55292/japhtnhan.v3i2.161

Artikel ini membahas kekuatan supremasi konstitusi dalam pembentukan hukum, dan merefleksikan persimpangan antar peraturan dari para pembentuk peraturan dalam menghasilkan produk hukum di Indonesia. Adapun perumusan masalah dalam artikel ini menguraikan rumusan masalah Pertama, bagaimana persimpangan antara supremasi konstitusi dengan sistem pembentukan hukum di Indonesia? Kedua, bagaimana refleksi kritis terhadap produk hukum yang sering kali misinterpretasi?. Metode analisis yang digunakan oleh penulis naskah Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis yang digunakan adalah secara deskriptif. Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach) pembentukan hukum yang dibahas dalam teori Gustav Redbruch terkait ambiguitas perundang-undangan. Kesimpulan dari artikel ini, dalam pembentukan peraturan hukum, proses penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam filsafat hukum ke dalam norma hukum tergantung pada derajat pengakuan dan penilaian terhadap nilai-nilai tersebut oleh pembentuk peraturan hukum tersebut. Kegagalan dalam mengenali nilai-nilai tersebut dapat menimbulkan kesenjangan antara cita-cita hukum dengan norma-norma hukum yang diciptakan. Oleh karena itu, di Indonesia yang mempunyai cita hukum Pancasila dan norma dasar nasional, maka peraturan yang dikeluarkan hendaknya membentuk dan dibentuk oleh nilai-nilai yang terkandung dalam cita hukum tersebut.

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search