Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Sultan : Riset Hukum Tata Negara Jurnal Ragam Pengabdian Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia Berdampak: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Catha : Jurnal Penelitian Kreatif dan Inovatif
La Ode Muhammad Taufiq Afoeli
Unknown Affiliation
Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Mechanical Engineering Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Legal Regulation of Building Utilization Policy in Parepare City: Between Plan and Reality Ifa Nurul Ilmah; Indah Fitriani Sukri; La Ode Muhammad Taufiq Afoeli
JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara Volume 3 Nomor 2 April 2025
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam Negeri Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/sultan_htn.v3i2.12950

Abstract

This research examines the utilization of buildings in Parepare City based on Regional Regulation No. 5/2014 on Building and the effectiveness of supervision conducted by the local government. This research uses a qualitative approach with a social/empirical method. Data were obtained through observation, interviews, and documentation. The results showed that building utilization in Parepare City is not always in accordance with the initial designation. Some buildings have changed functions, such as the culinary market building which turned into a public service office to optimize its utilization, Building 202 which was abandoned after a change in function, and the Jiwasraya building which is not operating due to bankruptcy. Supervision by the PUPR Office is structured, but still faces obstacles in changing the function of buildings and the lack of optimal socialization and supervision. In the perspective of Siyasah Idariyah, the Parepare City Government is responsible for maintaining spatial order and protecting the community from the negative impact of building conversion. The principles of shura and accountability are applied in policy making, with the use of technology and persuasive approaches to increase public awareness. This step is in line with the principles of benefit and responsibility in Islam.
Sosialisasi Hukum Tentang Hak Pilih Sebagai Hak Fundamental: Menumbuhkan Kesadaran Kritis Pemilih Pemula La Ode Muhammad Taufiq Afoeli; Fuad Nur; Risman Setiawan; Lade Sirjon; La Ode Muhamad Sulihin; Jumiati Ukkas; Nur Intan; Isnayanti; Yan Fathahillah Purnama; Muhammad Ramadhan Kiro; Lapatuju; La Ode Muhammad Saleh Saputra
Jurnal Ragam Pengabdian Vol. 2 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : Lembaga Teewan Journal Solutions

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/g8q4qe43

Abstract

Kegiatan sosialisasi hukum ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan menumbuhkan kesadaran kritis pemilih pemula di SMA Negeri 10 Kendari mengenai hak pilih sebagai hak fundamental dalam pemilihan umum termasuk pada pemilihan kepala daerah. Pemilih pemula memiliki peran strategis dalam menentukan arah demokrasi Indonesia, namun seringkali menghadapi tantangan seperti kurangnya pengetahuan tentang proses pemilu dan kerentanan terhadap manipulasi politik. Metode yang digunakan meliputi tahap persiapan, pelaksanaan sosialisasi melalui ceramah dan diskusi interaktif, serta evaluasi melalui pre-test dan post-test. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta sosialisasi. Sosialisasi ini tidak hanya berhasil mengedukasi siswa tentang hak dan tanggung jawab mereka sebagai pemilih, tetapi juga mendorong partisipasi aktif dalam proses demokrasi. Diharapkan, kegiatan ini dapat menjadi model untuk meningkatkan kesadaran politik pemilih pemula di wilayah lain.
Peran Lembaga Adat Dalam Pengelolaan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Arfa; Heryanti; Sahrina Safiuddin; Nur Intan; Jumiati Ukkas; Ramadan Tabiu; La Ode Muhammad Taufiq Afoeli
Catha : Jurnal Penelitian Kreatif dan Inovatif Vol. 1 No. 2 (2024): April
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/catha.v1i2.14

Abstract

Tujuan penelitian yaitu menganalisis peran lembaga adat dalam pengelolaan hutan adat pasca putusan MK Tahun 2015 serta pengaruh peran lembaga adat tersebut terhadap pengelolaan hutan adat terutama dalam mempertahankan eksistensi hutan adat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tipe penelitian normatif dengan pendekatan historis, pendekatan konsep, dan pendekatan perundang-undangan yang didukung oleh data sekunder selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitain yaitu Perubahan peran lembaga adat pasca putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2015 menguatkan posisi dan kewenangan lembaga adat dalam pengelolaan hutan adat. Dengan perubahan ini, lembaga adat memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, serta memastikan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Peran lembaga adat dalam pengelolaan hutan adat antara lain membuat batasan dalam pengelolaan sumber daya hutan lindung melalui nilai-nilai dan norma, pengawasan kawasan hutan dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung, penyelesaian konflik, mengambil keputusan bersama terkait pengelolaan sumber daya hutan lindung, memberikan izin terkait pemanfaatan sumber daya hutan, dan pemberdayaan masyarakat.Urgensi utama lembaga adat dalam masyarakat hukum adat yaitu menjaga keberlanjutan budaya, lingkungan, dan kehidupan masyarakat adat terkait pengelolaan hutan adat untuk kesejahteraan masyarakat hukum adat berlandas pada hukum adat. Perubahan peran lembaga adat pasca putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2015 menguatkan posisi dan kewenangan lembaga adat dalam pengelolaan hutan adat. Namun, implementasi yang efektif memerlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak untuk memastikan perlindungan hak-hak masyarakat adat dan keberlanjutan pengelolaan hutan adat di Indonesia.
Meningkatkan Kesadaran Kritis Gen Z di SMAN 12 Kendari dalam Menyampaikan Pendapat di Media Sosial Lade Sirjon; Risman Setiawan; Fuad Nur; La Ode Muhamad Sulihin; La Ode Muhammad Taufiq Afoeli; La Patuju; Yan Fathahillah Purnama; Andi Khaedhir K. Petta Lolo; Arfa
Aksi Kita: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1 No. 6 (2025): DESEMBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/hr281d94

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mendorong meningkatnya penggunaan media sosial sebagai ruang ekspresi bagi Generasi Z, termasuk siswa SMAN 12 Kendari. Namun, kemudahan dalam menyampaikan pendapat sering kali tidak diimbangi dengan kesadaran kritis, etika digital, dan pemahaman hukum. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kritis siswa SMAN 12 Kendari dalam menyampaikan pendapat di media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Metode pelaksanaan meliputi pemaparan materi (ceramah), dialog interaktif, identifikasi permasalahan, dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar siswa belum pernah memperoleh pembelajaran khusus terkait etika berpendapat di media sosial dan masih memiliki tingkat literasi digital yang rendah, khususnya dalam memverifikasi informasi serta memahami dampak sosial maupun konsekuensi hukum dari unggahan mereka. Sosialisasi ini berhasil meningkatkan pemahaman siswa mengenai kebebasan berpendapat, etika digital, serta ketentuan hukum yang relevan, terutama terkait UU ITE. Pentingnya peran pendidikan formal dan literasi digital dalam membentuk Gen Z yang sadar, kritis, dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat di media sosial.
Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di Lingkup Sekolah yang Bebas dari Diskriminasi di SMA Negeri 9 Kendari Risman Setiawan; Lade Sirjon; Fuad Nur; La Ode Muhamad Sulihin; La Ode Muhammad Taufiq Afoeli; Arfa; La Ode Muhammad Kaisar Demaq
Indonesia Berdampak: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2025): JULI-DESEMBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/4tw3p411

Abstract

Pemenuhan hak pendidikan anak merupakan kewajiban negara yang harus diberikan secara adil dan bebas dari diskriminasi sebagaimana diatur dalam UUD 1945, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, serta berbagai regulasi nasional dan internasional. Namun, praktik diskriminasi dan kekerasan di lingkungan sekolah masih sering terjadi dan berdampak negatif terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa SMA Negeri 9 Kendari mengenai hak pendidikan serta pentingnya lingkungan sekolah yang nondiskriminatif melalui sosialisasi hukum dengan metode ceramah, dialog, dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa siswa memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak pendidikan, bentuk-bentuk diskriminasi, serta upaya pencegahannya melalui pendidikan inklusif, kurikulum berbasis keberagaman, dan partisipasi komunitas sekolah. Kegiatan ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara sekolah, pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, adil, dan menghargai setiap perbedaan.
Co-Authors Arfa Fuad Nur Heryanti Ifa Nurul Ilmah Indah Fitriani Sukri Isnayanti Jumiati Ukkas Kamri, Andi Khaedhir La Ode Muhamad Sulihin La Ode Muhammad Kaisar Demaq La Ode Muhammad Saleh Saputra La Patuju Lade Sirjon Lapatuju Muhammad Ramadhan Kiro Nur Intan Ramadan Tabiu Risman Setiawan Sahrina Safiuddin Yan Fathahillah Purnama