Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Implementation of Music Copyright Protection Policy in the Era of Digital Transformation at the Ministry of Law and Human Rights Selvira, Rizka; Izzatusolekha; Salam, Rahmat
ENDLESS: INTERNATIONAL JOURNAL OF FUTURE STUDIES Vol. 7 No. 2 (2024): ENDLESS: International Journal of Future Studies
Publisher : Global Writing Academica Researching & Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The implementation of music copyright protection policies has experienced significant shifts during the digital transformation. Digitalization impacts the economy, society, and government services, creating gaps that can render policies irrelevant. In the music industry, the proliferation of pirated content harms not only creators but also the country's creative sector. This research aims to address copyright protection for songwriters amid digitalization and the challenges in enforcing copyright law. Using qualitative descriptive methods, the study hypothesizes that certain underlying factors contribute to the failure of copyright enforcement. Results, analyzed through Van Meter and Van Horn's theory, reveal weaknesses in ambiguous policy standards, inadequate examination by policymakers, non-compliance with SOPs by implementing organizations, and a lack of synchronization among stakeholders, leading to ineffective enforcement and weak government protection for copyright holders. Therefore, it is essential to conduct factual studies to reassess standards, involved organizations, and active stakeholders in policy implementation. Expanding regional and national initiatives through workshops to raise public awareness about copyright is crucial, alongside comprehensive socialization efforts targeting policymakers, musicians, and consumers.
ANALISIS KEBIJAKAN PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DI DAERAH KHUSUS JAKARTA PASCA UNDANG-UNDANG PEMINDAHAN IBUKOTA Salam, Rahmat; Izzatusolekha; Zuhriyanto, Muhammad; Daud, Zulkifli
Journal of Social and Economics Research Vol 7 No 2 (2025): JSER, December 2025
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v7i2.931

Abstract

Ideologi Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang krusial, terutama di era globalisasi dengan berbagai tantangan seperti pengaruh budaya asing, individualisme, dan liberalisme. Penelitian ini berfokus pada analisis kebijakan penguatan ideologi Pancasila di Daerah Khusus Jakarta (DKJ) pasca diterbitkannya Undang-undang Pemindahan Ibu Kota (UU IKN). Penelitian kualitatif ini mengadopsi pendekatan studi kasus. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan terkait di DKJ, sementara data sekunder diperoleh dari studi literatur dan dokumen kebijakan. Data dianalisis menggunakan metode analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penguatan ideologi Pancasila di DKJ telah dilakukan secara serius dan berkelanjutan oleh berbagai pihak, dimotori Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pasca perubahan status Jakarta. Namun, ditemukan pula bahwa tugas penguatan ini belum sepenuhnya selesai, mengingat masih diperlukan penerapan nilai-nilai Pancasila yang komprehensif serta kolaborasi yang lebih optimal di seluruh lapisan masyarakat. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan, seperti pendidikan karakter dan sosialisasi nilai-nilai, namun implementasinya masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan anggaran, koordinasi antarlembaga yang belum optimal, serta variasi tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya Pancasila. Untuk mengoptimalkan penguatan ideologi Pancasila di DKJ, penelitian ini merekomendasikan strategi prioritas yang mencakup peningkatan kualitas pendidikan Pancasila di semua jenjang, penguatan peran keluarga, optimalisasi peran media massa, pendorong peran aktif organisasi masyarakat, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang mempromosikan nilai-nilai Pancasila.
ANALISIS KEBIJAKAN PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DI DAERAH KHUSUS JAKARTA PASCA UNDANG-UNDANG PEMINDAHAN IBUKOTA Salam, Rahmat; Izzatusolekha; Zuhriyanto, Muhammad; Daud, Zulkifli
Journal of Social and Economics Research Vol 7 No 2 (2025): JSER, December 2025
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v7i2.931

Abstract

Ideologi Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang krusial, terutama di era globalisasi dengan berbagai tantangan seperti pengaruh budaya asing, individualisme, dan liberalisme. Penelitian ini berfokus pada analisis kebijakan penguatan ideologi Pancasila di Daerah Khusus Jakarta (DKJ) pasca diterbitkannya Undang-undang Pemindahan Ibu Kota (UU IKN). Penelitian kualitatif ini mengadopsi pendekatan studi kasus. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan terkait di DKJ, sementara data sekunder diperoleh dari studi literatur dan dokumen kebijakan. Data dianalisis menggunakan metode analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penguatan ideologi Pancasila di DKJ telah dilakukan secara serius dan berkelanjutan oleh berbagai pihak, dimotori Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pasca perubahan status Jakarta. Namun, ditemukan pula bahwa tugas penguatan ini belum sepenuhnya selesai, mengingat masih diperlukan penerapan nilai-nilai Pancasila yang komprehensif serta kolaborasi yang lebih optimal di seluruh lapisan masyarakat. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan, seperti pendidikan karakter dan sosialisasi nilai-nilai, namun implementasinya masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan anggaran, koordinasi antarlembaga yang belum optimal, serta variasi tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya Pancasila. Untuk mengoptimalkan penguatan ideologi Pancasila di DKJ, penelitian ini merekomendasikan strategi prioritas yang mencakup peningkatan kualitas pendidikan Pancasila di semua jenjang, penguatan peran keluarga, optimalisasi peran media massa, pendorong peran aktif organisasi masyarakat, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang mempromosikan nilai-nilai Pancasila.