Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.896
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Hukum Respublica Pagaruyuang Law Journal Supremasi Hukum Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Moestopo International Review on Social, Humanities, and Sciences (MIRSHuS) Case Law Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia LEX SUPERIOR Journal of Law, Education and Business Journal of Health Education Law Information and Humanities
Alfiyan, Angga
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Nursing Social Sciences

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
Implementasi Hukum Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Ditinjau Dari Restorative Justice (Studi Pada Pengadilan Negeri Liwa Nomor: 21/Pid.Sus/PN.Liw/2023): (Studi Pada Pengadilan Negeri Liwa Nomor: 21/Pid.Sus/PN.Liw/2023) Rosmala; Prasetyawati, Endang; Alfiyan, Angga
Jurnal Hukum Respublica Vol. 23 No. 02 (2024): Jurnal Hukum Respublica
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/respublica.v23i02.18200

Abstract

Beberapa tahun terakhir ini kejahatan terhadap orang dewasa maupun anak-anak semakin meningkat baik kualitas dan kuantitasnya. Kejahatan terhadap anak di Indonesia tidak dapat dihindari karena korban nya semakin hari semakin meningkat,kejahatan terhadap anak juga beragam mulai dari kekerasan,eksploitasi dan salah satu yang paling menyita perhatian adalah Pemerkosaan Perkosaan merupakan salah satu kejahatan yang akhir-akhir ini sering diberitakan baik melalui koran, majalah maupun media massa lainnya yang mengalami peningkatan relatif cukup serius. Tindak pidana perkosaan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa dan anak sebagai korbannya, tetapi juga dilakukan oleh anak dan anak juga sebagai korbannya. Tindak pidana perkosaan sangat memcemaskan terlebih kalau korbannya adalah anak-anak yang masih di bawah umur, sebab hal ini akan mempengaruhi psikologis perkembangan anak dan menimbulkan trauma seumur hidupnya. Selain itu masa depan mereka menjadi suram dan mereka tidak mempunyai masa depan lagi.
Judge's Consideration of the Application for Making a Death Certificate at the Tanjung Karang District Court in 2023 Wardhana, Rian Prasetyo; Baharudin, Baharudin; Alfiyan, Angga
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 3, No 1 (2024): June 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v3i1.2090

Abstract

This writing discusses the importance of recording death certificates in society, focusing on the judge's considerations regarding the application for the creation of death certificates at the Tanjung Karang District Court in 2023. The human life cycle involves various significant events, including death, which requires documentation for legal certainty and administration. Despite existing regulations, there is still a lack of public interest in handling death certificates. Factors influencing people's reasons for obtaining death certificates involve legal obligations, inheritance administration, insurance claims, legal security, retirement, identity control, civil registry updates, religious rituals, asset management, and social assistance. This research employs a normative legal research method, referencing Law Number 16 of 2019 and Law Number 1 of 1974. The results indicate that the judge's considerations in approving or rejecting applications for death certificate issuance include sufficient evidence, public interest, procedural accuracy, data consistency, suspicion of information, disagreements among parties, the legal validity of applicants, the interests of children or heirs, and the risk of misuse. Understanding these factors is crucial in comprehending and raising public awareness about the importance of death certificate recording.
Analisis Hukum Terhadap Pelaku yang Melakukan Tipu Gelap Dalam Proyek dan Jabatan di Lampung Selatan (Studi Putusan Nomor: 467/Pid.B/2023/PN TJK) Johan, Monica Permata Sari; Yeriko, Yeriko; Alfiyan, Angga
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 1 (2024): April 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i1.1862

Abstract

Tindak pidana penggelapan jabatan diatur dalam Pasal 374 KUHP. Ini merupakan tindak pidana penggelapan berat yang bentuk pokoknya pasal 372 KUHP. Hal ini menyangkut ketentuan yuridis mengenai tindak pidana penggelapan jabatan dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan jabatan. Pasal 374 KUHP hanya diperuntukkan bagi pelaku tindak pidana penggelapan di sektor swasta. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 467/Pid.B/2023/PN Tjk. Pada 22 Juni 2023, terdakwa didakwa melakukan penipuan pada proyek jalan di Lampung Selatan dengan nilai nominal 2,6 miliar. Setelah mendapatkan uang, terdakwa kemudian menghilang dan dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak tahun 2020. Terdakwa melanggar Pasal 378. Akibatnya hakim menghukum terdakwa 2 (dua) tahun penjara.
Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Serta Kekerasan Kepada Anak Dengan Menyamar Sebagai Pekerja Dinas Perpustakan (Studi Putusan Nomor : 109/Pid.B/2022/Pn.Met) Anggalana, Anggalana; alfiyan, Angga; karima, Nur kholan
Pagaruyuang Law Journal Volume 6 Nomor 2, Januari 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v0i0.4007

Abstract

AbstrakTujuan  dari  penulisan  ini  adalah  untuk  mengetahui,  memahami  dan  menganalisis  penegakan hukum pidana terhadap pelaku penganiayaan serta kekerasan kepada anak dan menganalisis  faktor  penyebab  pelaku  melakukan  penganiayaan. Metode Penelitian yang digunakan menggunakan penelitian yuridis normative. Melihat beberapa fakta yang ada dilapangan, dimana tindak pidana kekerasan terhadap anak ini menjadi suatu kasus yang harus ditanggapi dengan sangat serius, maka untuk memberi perlindungan terhadap anak dari berbagai tindak pidana yang secara khusus dibentuk Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Mengenai pengaturan pidana terhadap tindakan kekerasan terhadap anak secara khusus telah diatur dalam pasal 80 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Faktor  penyebab  pelaku  melakukan  penganiayaan  antara  lain faktor  kejiwaan  individu  itu  sendiri  dapat  menyebabkan  kejahatan  seperti  daya  emosional,  rendahnya  mental,  sakit  hati.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI DALAM PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH (Studi Putusan Nomor 113/Pdt.G/2021/PN Tjk) Ramasari, Risti Dwi; Alfiyan, Angga; Putri, Rantika Adelia
Bahasa Indonesia Vol 1 No 2 (2022): JURNAL LEX SUPERIOR
Publisher : Universitas Kader Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (676.984 KB)

Abstract

ABSTRAK Hukum pertanahan di Indonesia mewajibkan pemindahan hak atas tanah dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, karena pada dasarnya jual beli atas tanah harus memenuhi syarat terang dan tunai. Hal tersebut sebagaimana terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA Nomor 113/Pdt.G/2021/PN Tjk, dimana jual beli dilakukan secara dibawah tangan, dan pada saat ingin dilakukan pembalikan nama ke Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung penjual tidak dapat diketahui keberadaannya, sehingga pembuatan pembalikan nama pemilik menjadi terhambat. Adanya permasalahan tesebut tidak menutup hak pembeli beritikad baik untuk mendapatkan perlindung hukum dengan tetap memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan hak atas tanahnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris untuk mendapatkan hasil penelitian yang benar dan objektif. Kemudian untuk proses analisis data, data yang telah disusun secara sistematis dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu dengan memberikan pemahaman terhadap data sesuai dengan fakta yang diperoleh di lapangan, sehingga benar-benar dari pokok bahasannya. di tangan dan disusun dalam kalimat demi kalimat. yang ilmiah dan sistematis berupa jawaban atas permasalahan berdasarkan hasil penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui, memahami dan menganalisis apa saja bentuk perlindungan hukum terhadap pembeli dalam peralihan hak milik atas tanah (Studi Putusan Nomor 113/Pdt.G/2021/PN Tjk) dan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara peralihan hak milik atas tanah (Studi Putusan Nomor 113/Pdt.G/2021/PN Tjk).
Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Peralihan Hak Milik Atas Tanah (Studi Putusan Nomor 113/Pdt.G/2021/Pn Tjk) Putri, Rantika Adelia; Ramasar, Risti Dwi; Alfiyan, Angga
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 13, No 1 (2023): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v13i1.6455

Abstract

Hukum pertanahan di Indonesia mewajibkan pemindahan hak atas tanah dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, karena pada dasarnya jual beli atas tanah harus memenuhi syarat terang dan tunai. Hal tersebut sebagaimana terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA Nomor 113/Pdt.G/2021/PN Tjk, dimana jual beli dilakukan secara dibawah tangan, dan pada saat ingin dilakukan pembalikan nama ke Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung penjual tidak dapat diketahui keberadaannya, sehingga pembuatan pembalikan nama pemilik menjadi terhambat. Adanya permasalahan tesebut tidak menutup hak pembeli beritikad baik untuk mendapatkan perlindung hukum dengan tetap memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan hak atas tanahnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris untuk mendapatkan hasil penelitian yang benar dan objektif. Kemudian untuk proses analisis data, data yang telah disusun secara sistematis dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu dengan memberikan pemahaman terhadap data sesuai dengan fakta yang diperoleh di lapangan, sehingga benar-benar dari pokok bahasannya. di tangan dan disusun dalam kalimat demi kalimat. yang ilmiah dan sistematis berupa jawaban atas permasalahan berdasarkan hasil penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui, memahami dan menganalisis apa saja bentuk perlindungan hukum terhadap pembeli dalam peralihan hak milik atas tanah (Studi Putusan Nomor 113/Pdt.G/2021/PN Tjk) dan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara peralihan hak milik atas tanah (Studi Putusan Nomor 113/Pdt.G/2021/PN Tjk). 
TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Kla) Prasetyo, Wawan; Prasetyawati, Endang; Alfiyan, Angga
SUPREMASI HUKUM Vol. 20 No. 02 (2024): Supremasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh Yusuf

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze law enforcement regarding the causal factors and considerations of judges in cases of violent theft. The sources and types of data used are primary and secondary data. Data collection through library research and field research. The causal factors for violent theft include; Family factors, family disturbances, mental stress, and damaged values can drive someone towards deviant behavior. Then the judge has considered several things, namely: Proof based on valid evidence as regulated in Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, which includes: witness statements, evidence and statements from the defendant, in court have been proven legally and convincingly. Keywords: Law enforcement; Criminal act; Theft; Violence
Policy on Environmental Law Reform in the Context of Environmental Preservation in Bandar Lampung City Alfiyan, Angga; Rinova , Dora
Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol. 4 No. 1 (2024): Juli
Publisher : Penerbit Goodwood

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35912/jihham.v4i1.3208

Abstract

Purpose: The problem is that the development of public green open spaces in Bandar Lampung City has not yet met the proportion requirements in accordance with the applicable Bandar Lampung City Regional Regulations, where there is a minimum standard of 20% of the urban area. Every year, the availability of green open spaces continues to degrade. In 2022, the total availability of green open spaces for the community reached only 4.6%, highlighting the need for policy reforms in environmental law to maintain the community's environment in green open spaces in Bandar Lampung City. Research Methodology: This study uses normative and empirical juridical research methods, employing a qualitative approach with data collection techniques such as literature studies and interviews. Studies have been conducted on related regulations, books, and other literature pertinent to environmental law in society. Results: Implementation of Community Environmental Law Renewal Policy in Green Open Space, an effort carried out by the Regional Government to respond to the minimal availability of Green Open Space for the Community by seeking new green open space alternatives that adapt to zoning to increase healthy air and avoid natural disasters such as droughts, floods, etc., through legal umbrella policies issued by the Regional Government. Limitations: The social and economic factors affecting environmental conservation in Bandar Lampung may not be fully discussed. This aspect is important, because it often becomes an obstacle to policy implementation. Contribution: The article can provide new insights into environmental law reform policies that can be used by policy makers to design or improve policies in Bandar Lampung or other similar areas.
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENETAPAN PERUBAHAN NAMA IDENTITAS ANAK PADA AKTA KELAHIRAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA: (Studi Putusan Nomor 261/Pdt. P/2023/PN. Tjk) Astuti, Priscilla Eka; Baharudin; Alfiyan, Angga
Case Law : Journal of Law Vol. 5 No. 2 (2024): Case Law : Journal of Law | Juli 2024
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v5i2.4088

Abstract

Hak atas identitas adalah hak setiap Warga Negara Indonesia tak terkecuali anak. Identitas anak wajib diberikan sejak ia dilahirkan ke dunia. Upaya mewujudkan identitas anak diusahakan oleh Pemerintah dengan menerbitkan akta kelahiran. Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Dinas Catata Sipil dewasa ini dirasa belum mampu memberikan perlindungan yang seutuhnya bagi anak sehingga muncul kebijakan baru dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk memberikan Kartu Identitas Anak (selanjutnya disebut KIA) yang kehadirannya diharapkan semakin memperkuat adanya Akta Kelahiran Anak. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan kemudian ditegaskan dalam Pasal 27 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif dan pendekatan empiris. Data Sekunder yang digunakan ialah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (Library research) dan wawancara seperti literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam praktiknya, faktor penyebab perubahan nama tersebut tidak lepas dari budaya dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Dalam budaya Jawa, sebagian masyarakat masih mempercayai hal tersebut. Memberi anak nama yang tidak pantas membuat anak sakit dan rapuh. Solusinya adalah dengan mengganti nama. Setelah proses pergantian nama di Penggadilan Negeri selesai harus menyelesaikan proses administrasi di dinas Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Dusdikcapil). Proses penetapan pergantian nama dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan ke pengadilan negeri ,prosesnya juga memerlukan dokumen-dokumen sera saksi–saksi (minimal 2 orang ) pada persidangan di pengadilan. nantinya dalam sidang pengadilan ,pemohon diberi kesempatan untuk menjelaskan alasan–alas mengenai perubahan nama tersebut dilanjutkan dengan agenda saksi setelah itu pendapat hakim yang dilanjutkan dengan pembacaan penetapan permohonan pemohon tersebut. selanjutnya akan diberikan kuasa kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk mencatat dibuku administrasi.
THE QUAD HELIX COLLABORATION IN ENVIRONMENTAL LAW REFORM IN BANDAR LAMPUNG CITY: A POLICY RECOMMENDATION Alfiyan, Angga; Rinova, Dora
Moestopo International Review on Social, Humanities, and Sciences Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32509/mirshus.v5i1.115

Abstract

The research objective is to identify policy recommendations based on the Quad Helix approach for reforming environmental law in Bandar Lampung City, emphasizing the collaborative roles of government, academia, NGOs, and local communities. As urbanization accelerates, environmental challenges have become increasingly complex, requiring a comprehensive and participatory legal framework to ensure sustainable urban governance. This study analyzes the effectiveness of existing environmental laws, identifies enforcement gaps, and proposes concrete recommendations for improvement. Employing a qualitative research approach, this study utilizes in-depth interviews and document analysis to gather insights from key stakeholders. The findings highlight several critical areas for reform, leading to the following recommendations: (1) Strengthening law enforcement through enhanced institutional capacity and stricter, more consistent sanctions against environmental violations; (2) Increasing public education and awareness by implementing educational programs and community engagement initiatives; (3) Investing in environmental infrastructure, including waste management and drainage systems; and (4) Enhancing multi-stakeholder collaboration, particularly with the private sector, NGOs, and local communities, to improve environmental sustainability programs. By integrating these recommendations within a Quad Helix governance model, this research underscores the necessity of synergistic and inclusive environmental law reform in Bandar Lampung, ensuring a resilient, participatory, and ecologically sustainable urban future.
Co-Authors Anggalana Astuti, Priscilla Eka Baharudin Baharudin Baharudin Dora Rinova Endang Sutrisno Johan, Monica Permata Sari karima, Nur kholan Legawa, Gibran Dima Pradana, Wiranata Putri, Rantika Adelia Ramasar, Risti Dwi Risti Dwi Ramasari Rosmala S Endang Prasetyawati Wardhana, Rian Prasetyo Wawan Prasetyo, Wawan Yeriko, Yeriko Zulfi Diane Zaini