Muhammad Adriani, Nour
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PEMBERDAYAAN ATAU PENGECUALIAN? TINJAUAN SOSIO-HISTORIS DAMPAK OTONOMI KHUSUS PAPUA TERHADAP KELOMPOK MINORITAS Fathiraini, Nurdiani; Muhammad Adriani, Nour; Labibatussolihah, Labibatussolihah
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 1 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i1.2025.139-148

Abstract

Isu Papua Barat, yang ditandai dengan pelanggaran hak asasi manusia dan gerakan separatis, menimbulkan tantangan signifikan bagi Indonesia. Undang-undang otonomi khusus, yang bertujuan untuk merespons tuntutan separatis, telah menyebabkan perpecahan dalam masyarakat dan diskriminasi hukum, terutama dalam bidang ketenagakerjaan dan kebebasan beragama. Studi ini mengeksplorasi konteks historis dan isu kontemporer terkait otonomi khusus di Papua Barat, dengan fokus pada implementasi otonomi khusus, diskriminasi hukum, dan dampaknya terhadap identitas lokal. Hasil penelitian menunjukkan ketegangan yang terus berlanjut dan pelanggaran hak asasi manusia yang diperparah oleh regulasi diskriminatif dan tantangan administratif. Meskipun upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah Papua, diskriminasi sistemik dan kekerasan tetap berlangsung, menghambat kemajuan menuju inklusivitas dan pemerintahan yang efektif. Dengan menggunakan metode deskriptif historis dan kualitatif, studi ini menganalisis sumber primer dan sekunder untuk memahami akar penyebab dan implikasi dari isu-isu tersebut. Studi ini menyimpulkan bahwa mengatasi diskriminasi, mempromosikan inklusivitas, dan melindungi hak asasi manusia bagi semua penduduk asli Papua sangat penting untuk menyelesaikan masalah Papua Barat. Meski demikian, menjamin kesetaraan hak bagi semua warga Indonesia yang telah lama bermukim di sana juga harus diprioritaskan. Hanya dengan pendekatan ini, perdamaian dan pembangunan berkelanjutan di kawasan tersebut dapat dicapai.
PEMBERDAYAAN ATAU PENGECUALIAN? TINJAUAN SOSIO-HISTORIS DAMPAK OTONOMI KHUSUS PAPUA TERHADAP KELOMPOK MINORITAS Fathiraini, Nurdiani; Muhammad Adriani, Nour; Labibatussolihah, Labibatussolihah
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 1 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i1.2025.139-148

Abstract

Isu Papua Barat, yang ditandai dengan pelanggaran hak asasi manusia dan gerakan separatis, menimbulkan tantangan signifikan bagi Indonesia. Undang-undang otonomi khusus, yang bertujuan untuk merespons tuntutan separatis, telah menyebabkan perpecahan dalam masyarakat dan diskriminasi hukum, terutama dalam bidang ketenagakerjaan dan kebebasan beragama. Studi ini mengeksplorasi konteks historis dan isu kontemporer terkait otonomi khusus di Papua Barat, dengan fokus pada implementasi otonomi khusus, diskriminasi hukum, dan dampaknya terhadap identitas lokal. Hasil penelitian menunjukkan ketegangan yang terus berlanjut dan pelanggaran hak asasi manusia yang diperparah oleh regulasi diskriminatif dan tantangan administratif. Meskipun upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah Papua, diskriminasi sistemik dan kekerasan tetap berlangsung, menghambat kemajuan menuju inklusivitas dan pemerintahan yang efektif. Dengan menggunakan metode deskriptif historis dan kualitatif, studi ini menganalisis sumber primer dan sekunder untuk memahami akar penyebab dan implikasi dari isu-isu tersebut. Studi ini menyimpulkan bahwa mengatasi diskriminasi, mempromosikan inklusivitas, dan melindungi hak asasi manusia bagi semua penduduk asli Papua sangat penting untuk menyelesaikan masalah Papua Barat. Meski demikian, menjamin kesetaraan hak bagi semua warga Indonesia yang telah lama bermukim di sana juga harus diprioritaskan. Hanya dengan pendekatan ini, perdamaian dan pembangunan berkelanjutan di kawasan tersebut dapat dicapai.