Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1999 TENTANG PERSAINGAN USAHA TERHADAP DAMPAK MERGER PERUSAHAAN GOJEK DAN TOKOPEDIA Ainurrafik, Fakhira Kamila; Apriliana, Latifa Dwi; Raihana Manila Azzahra; Annisa Febrianti; Ayuk Wulandari
Jurnal ADIL Vol 15 No 2 (2024): DESEMBER 2024
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33476/ajl.v15i2.3591

Abstract

Pada awal tahun 2021, merger antara dua perusahaan digital raksasa Indonesia, Gojek dan Tokopedia, menghasilkan entitas baru bernama GoTo yang berfokus pada layanan e-commerce, on-demand, serta keuangan dan pembayaran. Merger ini berpotensi memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia, khususnya sektor ekonomi digital, dengan meningkatkan efisiensi, transaksi, serta inklusi keuangan. Namun, dampak negatifnya juga mengemuka, terutama dalam hal persaingan usaha yang tidak sehat dan potensi monopoli. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak merger Gojek dan Tokopedia dari perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha, yang mengatur larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan statue approach untuk menganalisis implikasi merger terhadap persaingan usaha. Hasil atau temuan penelitian menunjukkan bahwa merger ini berpotensi mengurangi persaingan, mengarah pada dominasi pasar yang merugikan konsumen, dan dapat menimbulkan risiko monopoli. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat untuk memastikan terciptanya persaingan usaha yang sehat dan melindungi kepentingan konsumen.
Kedudukan Pendaftaran Tanah dalam Menjamin Kepastian dan Perlindungan Hak Penguasaan Atas Tanah Raihana Manila Azzahra; Sri Wahyu Handayani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2332

Abstract

Pendaftaran tanah merupakan salah satu instrumen hukum yang memiliki peranan fundamental dalam mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hak penguasaan atas tanah di Indonesia. Berdasarkan Pasal 19 UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, setiap bidang tanah wajib didaftarkan agar memperoleh bukti otentik berupa sertifikat hak atas tanah. Sertifikat tersebut menjadi alat bukti kuat kepemilikan, sekaligus sarana perlindungan terhadap berbagai klaim dan sengketa. Namun, dalam praktiknya, masih sering ditemukan permasalahan, antara lain tumpang tindih sertifikat, penguasaan tanah tanpa dasar hukum, serta lemahnya pengawasan administrasi. Tulisan ini mengkaji secara normatif kedudukan pendaftaran tanah sebagai sarana kepastian hukum, bentuk perlindungan hak penguasaan tanah, serta kendala implementasinya. Kajian ini menunjukkan bahwa pendaftaran tanah memiliki posisi strategis dalam sistem hukum agraria, tetapi masih memerlukan penguatan kelembagaan, modernisasi sistem administrasi, serta peningkatan kesadaran masyarakat