Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis kedudukan Undang-undang Cipta Kerja setelah Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Chamdani, Chamdani; Budi Endarto; Kusnadi, Sekar Ayumeida; Nobella Indradjaja; Syafii
Jurnal Panorama Hukum Vol 7 No 1 (2022): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jph.v7i1.6963

Abstract

Karena dirumuskan dengan metode omnibus law, UU Cipta Kerja dipercaya bisa menyembuhkan obesitas regulasi dan peraturan perundang-undangan. UU Cipta Kerja hadir sebagai simplifikasi regulasi agar terjadi pemangkasan birokrasi (baik untuk pelayanan investasi maupun UMKM) dan akselerasi pemulihan ekonomi nasional pada periode pandemi. Namun setelah putusan MK tentang UU tersebut dibacakan, UU Cipta Kerja dinilai bermasalah. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kedudukan dan kekuatan hukum UU Cipta Kerja setelah dikeluarkannya putusan MK di atas. Penelitian ini dilaksanakan dalam desain penelitian hukum normatif yang menggunakan data dari bahan hukum primer maupun sekunder. Berdasarkan hasil analisis komprehensif terhadap bahan-bahan tersebut, penelitian ini menyoroti beberapa temuan penting berikut: (a) UU Cipta Kerja masih berlaku, tetapi tidak bisa diterapkan, (b) ada semacam keharusan bagi pemerintah untuk menginstruksikan Menhukham membenahi UU Cipta Kerja agar pembentukannya sesuai dengan UU No. 12 tahun 2011, dan (c) Menhukham memiliki alternatif lain berupa penambahan metode omnibus pada UU No. 12 tahun 2011.
Minimum Wage Determination For Employees/Workers : A Principle of Legal Protection on Manpower Nobella Indradjaja; Suwarno Abadi
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 3 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i3.1034

Abstract

Indonesian workers are vulnerable to becoming victims of white collar crime, as the basic things they are entitled to are often not paid by the company. To minimize the losses experienced by Indonesian workers, the government has established several legal steps which are the core to this research. Using a normative juridical approach, this research focuses to find out the legal grounds and steps that workers can take to fight for justice. The results of the research show that: One, there are regulations in Article 27 paragraph (2) of the 1945 Constitution and Article 88 paragraph (1) of Law No. 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law which protects workers from wage violations (one of which is minimum wage). Two, there are legal routes that workers can take if industrial relations conflicts continue: Bipartite, Mediation, and Industrial Relations Court.