Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Strategic Approaches of Bandar Lampung's Election Supervisory Body in Oversight of the 2024 Election Campaigns Isti Arini; Yudha, Gesit
Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization Vol 6 No 01 (2025): Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization
Publisher : Program Studi Politik Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/ampera.v6i01.25492

Abstract

The Election Supervisory Body (Bawaslu) holds a central mandate to oversee and address election violations, including monitoring vote counting, campaign finances, campaign materials such as banners, and preventing black campaigns and money politics. Bawaslu's supervision is guided by PERBAWASLU No. 11 BN 2023/No. 844 on the oversight of general election campaigns. However, there are frequent violations by political parties and legislative candidates, including the involvement of minors in campaigns, the installation of billboards that disrupt public order, and the use of campaign materials exceeding regulated dimensions. This study aims to examine the strategies employed by the Bandar Lampung City Election Supervisory Body (Bawaslu) in supervising the 2024 election campaigns and to identify the challenges encountered during this process. The research adopts a field-based approach with a descriptive-analytical method. The findings reveal that Bawaslu Bandar Lampung City employs several strategies, including: socialization and communication efforts, supervision of campaign materials, and monitoring indications of money politics. However, the institution faces significant obstacles, such as the anonymity of black campaign perpetrators, intimidation experienced by whistleblowers, and limitations in addressing campaign violations effectively. Although Bawaslu lacks full authority in legal enforcement, it remains committed to ensuring electoral integrity and fairness. This commitment underscores the importance of community involvement in fostering a clean and democratic electoral process.
POLITIK IDENTITAS ETNIS DAN REPRESENTASI PRAKTEK KEKUASAAN SIMBOLIS DALAM HARMONISASI ANTAR ETNIS Gesit Yudha; Tin Amalia Fitri; Isti Arini; Yudha, Gesit; Amalia Fitri, Tin; Arini, Isti
JURNAL TAPIS Vol 18 No 1 (2022): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v18i1.12902

Abstract

Pasca orde baru pada tahun 1998 berlakunya otonomi daerah, mengharuskan tiap-tiap daerah untuk melakukan pemberdayaan. Dimensi itu menjadi celah dalam demokratisasi lokal untuk melakukan dominasi kekuasaan politik lokal, yang pada tujuan utamanya adalah melakukan upaya yang mempusatkan pada kekuatan simbolis sebagai upaya dalam penguatan harmonisasi antar etnis bukan sebaliknya melakukan dominasi kekuasaan untuk etnis tertentu saja bahkan menguasai sumber daya ekonomi di daerah tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif. Studi literatur digunakan terutama untuk menelusuri perkembangan politisasi identitas dalam politik pemilu dengan harmonisasi antar etnis.Kenyataan di lapangan hasil demokratisasi politik lokal menggambarkan para aktor (kelompok) etnis tertentu sebagai penguasa yang memiliki wewenang dalam pengelolaan baik kepentingan maupun kebijakan daerah masih  jauh apa yang diharapkan dalam pengelolaan harmonisasi antar etnis cenderung mengesampingkan istilah etnis pendatang, inilah yang pada akhirnya menimbulkan konflik baik konflik kepentingan maupun konflik antar etnis akibat kesenjangan itu. Maka dari itu, peran kelompok etnik tertentu yang memenangi konstestasi politik local memiliki kesadaran dalam membangun harmonisasi antar etnis.Pada dasarnya etnisitas aktor yang dominan akan menunjukan respeknya dan terbangunnya relasi antar aktor etnis untuk membangun kebersamaan, apabila actor merasa memiliki kuasa atas praktek yang dilakukan sehingga diperlukan membangun komunikasi bersama dan menjalin strategi bersama membangun daerah dalam mewujudkan politik local yang dinamis dan mencerminkan multikulturalisme.