Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.533
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Buletin Al-Turas Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Analisis: Jurnal Studi Keislaman FIKRI : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Quran dan al-Hadits Politea : Jurnal Politik Islam POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Thawalib: Jurnal Kependidikan Islam AS-SIYASI JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Journal of Scientech Research and Development
Gesit Yudha
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Community Economic Development through a Sufism Perspective In Indonesian Islamic Boarding School Suhandi Suhandi; Gesit Yudha; Muhammad Jayus
Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Vol. 8 No. 2 (2023): Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jf.v8i2.3906

Abstract

This article explored how to develop a Sufism-based community economy at the Al- Hanif Islamic Boarding School in Bandar Lampung City, Indonesia. The authors used qualitative field research with a descriptive analysis technique to describe economic development. The results of this study were one of the teachings highly emphasized in the Sufism-based Islamic boarding school conducted by Al-Hanif Lampung is the belief that religious perfection consists of three dimensions: Imān, Islām, and Iḥsān. Economic development in the Boarding School community empowerment process is carried out independently without assistance from the government through Bait al-Māl wa Tamwīl (BMT), drinking water companies, and schools. This Islamic Boarding School also applies the Islamic economic system in its business, such as the profit-sharing (muḍārabah) system, and prioritizes community empowerment to benefit the surrounding community. Moral Sufism values are implemented in the industrial economy, including the concepts of Ikhlāş ‘sincerely’, zuhd ‘asceticism’, takhalī (emptying the heart from despicable qualities), tahalī (filling the heart from commendable qualities), and tajalī (self-approach to Allah). The business aims to open up employment opportunities for the local community, which will later bring prosperity to the community; a profit-sharing system is also implemented in the trading system; whatever profits are obtained will be shared with the manager, and then the existing profits will be used for operations and activities that benefit the local community. Running an independent business will become a source of income for carrying out religious activities and become a job opportunity for the local community. Practicing the concept of Sufism in a modern ascetic manner is also hoped that it can foster spiritual values.
Reviltasilsasi Pasar Tradisional Melalui Kebijakan Pemerintah Daerah: Membangun Ekonomi Lokal yang Berdaya Saing di Kota Bandar Lampung Ali Abdul Wakhid; Abd. Qohar; Liky Faizal; Gesit Yudha; Wakhid, Ali Abdul; Qohar, Abdul Qohar; Faisal, Liky Faisal; Yudha, Gesit Yudha
As-Siyasi: Journal of Constitutional Law Vol. 5 No. 1 (2025): As-Siyasi: Journal of Constitutional Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/as-siyasi.v5i1.25924

Abstract

Traditional markets in Bandar Lampung face a decline in competitiveness due to structural, managerial, and regulatory weaknesses, especially in the face of modern retail’s rapid growth. This study aims to analyze the revitalization strategy of traditional markets through the implementation of Bandar Lampung Mayor Regulation Number 23 of 2021 and its effectiveness in supporting a competitive local economy. Employing a qualitative field research method, data were collected through interviews with key informants from the Trade Office, market traders, and community members and supported by policy documents, including national and local trade regulations. The findings reveal that revitalization efforts have not been optimal due to the limited scope of physical improvements and lack of legal enforcement. The research highlights the need for a holistic revitalization approach that integrates legal, economic, and sociological perspectives, strengthens regulatory frameworks, and empowers small traders. The study concludes that local government policies must go beyond physical infrastructure upgrades by ensuring legal certainty, participatory planning, and sustainable empowerment strategies to maintain the relevance of traditional markets in the modern economic landscape.
NASIHAT-NASIHAT KEHIDUPAN: KAJIAN FILOLOGIS DAN HERMENEUTIKA TERHADAP NASKAH NAZAM NASIHAT KEHIDUPAN Nofrizal; Gesit Yudha; Nofrizal, Nofrizal; Yudha, Gesit
JURNAL TAPIS Vol 17 No 2 (2021): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v17i2.12820

Abstract

Nazam adalahkarya sastra Melayu Islam yang menjadi sarana penting dalam penyampaian dakwah keagamaan di Minangkabau. Penelitian ini menggunakan Naskah Nazam Nasihat Kehidupanyang berasal dari Surau Parak Laweh Sumatera Barat sebagai objek dan sumber primer penelitiannya. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai nasihat-nasihat yang harus dilakukan dalam menjalani kehidupan yang terdapat dalam Naskah Nazam Nasihat Kehidupan. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan naskah dari sisi kondisipernaskahannya, penyajian edisi teks dan pengungkapan isi teks terkait nasihat kehidupan yangrelevan hingga saat ini. Dalam penelitian ini, peneliti membahas dan mengupas masalah nasihat kehidupan yang relevan dengan kondisi kekinian berdasarkan penelaahan terhadap sumber utama Naskah Nazam Nasihat Kehidupan. Pembacaan sumber dilakukan dengan menggunakan pendekatan filologi dan hermeneutika. Pendekatan filologi digunakan untuk mendeskripsikan naskah, menyajikan edisi teks yang dilakukan dengan menggunakanmetode edisi kritis untuk menghasilkan teks yang bisa dibaca oleh peneliti dan khalayak umum. Setelah mendapatkan edisi teks, selanjutnya dilakukan kontekstualisasi dengan pendekatan hermeneutika. Berdasarkan hasil pembacaan menunjukkan bahwa terdapat tiga nasihat utama yang terdapat dalam teks Nazam Nasihat Kehidupan ini. Pertama, nasihat dalam menjaga harta dan anak. Kedua, nasihat untuk ikhlas dan menjauhi riya. Ketiga, nasihat untuk menjauhi takabur
POLITIK IDENTITAS ETNIS DAN REPRESENTASI PRAKTEK KEKUASAAN SIMBOLIS DALAM HARMONISASI ANTAR ETNIS Gesit Yudha; Tin Amalia Fitri; Isti Arini; Yudha, Gesit; Amalia Fitri, Tin; Arini, Isti
JURNAL TAPIS Vol 18 No 1 (2022): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v18i1.12902

Abstract

Pasca orde baru pada tahun 1998 berlakunya otonomi daerah, mengharuskan tiap-tiap daerah untuk melakukan pemberdayaan. Dimensi itu menjadi celah dalam demokratisasi lokal untuk melakukan dominasi kekuasaan politik lokal, yang pada tujuan utamanya adalah melakukan upaya yang mempusatkan pada kekuatan simbolis sebagai upaya dalam penguatan harmonisasi antar etnis bukan sebaliknya melakukan dominasi kekuasaan untuk etnis tertentu saja bahkan menguasai sumber daya ekonomi di daerah tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif. Studi literatur digunakan terutama untuk menelusuri perkembangan politisasi identitas dalam politik pemilu dengan harmonisasi antar etnis.Kenyataan di lapangan hasil demokratisasi politik lokal menggambarkan para aktor (kelompok) etnis tertentu sebagai penguasa yang memiliki wewenang dalam pengelolaan baik kepentingan maupun kebijakan daerah masih  jauh apa yang diharapkan dalam pengelolaan harmonisasi antar etnis cenderung mengesampingkan istilah etnis pendatang, inilah yang pada akhirnya menimbulkan konflik baik konflik kepentingan maupun konflik antar etnis akibat kesenjangan itu. Maka dari itu, peran kelompok etnik tertentu yang memenangi konstestasi politik local memiliki kesadaran dalam membangun harmonisasi antar etnis.Pada dasarnya etnisitas aktor yang dominan akan menunjukan respeknya dan terbangunnya relasi antar aktor etnis untuk membangun kebersamaan, apabila actor merasa memiliki kuasa atas praktek yang dilakukan sehingga diperlukan membangun komunikasi bersama dan menjalin strategi bersama membangun daerah dalam mewujudkan politik local yang dinamis dan mencerminkan multikulturalisme.
STRATEGI POLITIK DEVIDE ET IMPERA BELANDA DAN RELEVANSINYA DENGAN POLARISASI AGAMA PASCA PILPRES 2019 DI INDONESIA Jafar Ahmad; Gesit Yudha; ahmad, jafar; Yudha, Gesit
JURNAL TAPIS Vol 18 No 2 (2022): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v18i2.14288

Abstract

Strategi politik devide et impera pernah bekerja secara efektif dan digunakan Belanda untuk menjajah bangsa Indonesia. Strategi pecah dan kuasai tersebut telah menghancurkan soliditas dan kekuatan bangsa Indonesia, sehingga tercerai-berai dalam perang saudara. Namun, memasuki abad ke 20, politik pecah belah yang dimainkan Belanda mulai kurang relevan bekerja, sehingga Belanda harus menyerah kalah dan hengkang dari Indonesia pada tahun 1942. Bagaimana politik pecah belah Belanda ini bekerja menjadi konsentrasi penelitian ini. Lalu, bagaimana pula keterhubungan dan relevansinya dengan polarisasi agama yang kini melanda bangsa Indonesia menjadi topik yang juga dibahas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menelaah bermacam literatur seperti jurnal, buku, dokumen maupun informasi berita di media massa. fenomena politik pasca pilpres 2019 yang terjadi di Indonesia dengan politik pecah belah ala Belanda dan ada yang  diuntungkan apabila ada dua belah pihak yang bertikai dengan maksud menguasai sumber daya yang ada di Indonesia. Penelitian ini menemukan fakta, keberhasilan politik pecah belah yang dijalankan Belanda untuk menjajah Indonesia selama ratusan tahun tersebut, antara lain adanya ketergantungan ekonomi kelompok elite di Indonesia terhadap Belanda; adanya stabilitas politik dan ekonomi di negeri Belanda. Sedangkan faktor kegagalannya, antara lain terjadinya krisis ekonomi yang dialami Belanda; Tidak ada lagi ketergantungan kelompok elite Indonesia terhadap Belanda. Relevansinya dengan polarisasi agama yang terjadi di masa sekarang adalah bahwa politik devide et impera masih bisa bekerja dan dapat menghancurkan persatuan bangsa Indonesia jika syarat-syarat keberhasilannya terpenuhi.
PEMIKIRAN ABU AL-A’LA AL-MAWDUDI DAN RELEVANSI BAGI ETIKA KEPEMIMPINAN Abdul Azis; Gesit Yudha; Aziz, Abdul; Yudha, Gesit Yudha
JURNAL TAPIS Vol 19 No 1 (2023): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v19i1.16942

Abstract

Artikel ini membahas tentang konstribusi pemikiran Al Mawdudi terhadap etika kepemimpinan. Dewasa ini praktek sekularisasi politik, pragmatis sekular hingga hidup hedonis tidak bisa terelakkan bagi para pejabat terutama flexing untuk menunjukan martabat kedudukan tertentu . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemikiran Abu al-A’la al-Maududy dan relevansinya bagi etika kepemimpinan berpretensi menelusuri dan menjelaskan persoalan-persoalan yang melingkupi konsepsi etika kepemimpinan dalam konteks kepustakaan, sebagaimana kitab Nazdariyah al-Islam al-Siyasah sebagaimana untuk mengatur hubungan pejabat dengan warganya mengenai kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan dan siyasah mahliyah untuk mengatur kemaslahatan masyarakat sebagaimana concern utamanya pada konsep dasarnya yang menegaskan dengan system konstituti negara ideal berlandaskan aspek Tauhid dalam menjalankan konstitusi terutama etika dalam pemerintahan itu sendiri. Penelitian kepustakaan (Library Research) dengan menggunakan sumber data: dan data utamanya adalah karya-karya yang ditulis oleh al maududi yaitu ; 1) Abu al- A’la, Jamā’at Islāmī, us ka maqsad, tarikh, awr la laihi aml “The Jamā’at Islāmī, Its Aim, History and Programme, 2) Nazdariyah al-Islam al-Siyasah,. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa melacak konstribusi pemikiran Al-Mawdudi bagi pengembangan etika kepemimpinan peneliti melihat pada kitab “al-Khilafah wa al-mulk” dan Telaah yang kedua ada pada buku, “Empat Istilah Pokok Dalam Al-Qur’an”. Inti dari teo-demokrasi, pemimpin yang hanya pendelegasian atas kedaulatan Tuhan yang harus menampilkan segala sesuatu dibawah aturanNya, maka memiliki tanggung jawab social untuk menerima masukan dan kritikan masyarakat inilah yang menjadi fundamental atas kerangka filosofis etika kepemimpinan maka seorang pemimpin tidak berhak untuk memperkaya diri dengan atas kuasa jabatannya ataupun bertindak lalim dan zalim bagi rakyatnya. Kemudian terwujudlah pada implementasinya mengenai kekuasaan dalam rangka merealisasikan pesan-pesan al-Qur’an dalam kehidupan nyata. Etika kepemimpinan dalam penyelenggara Negara yang harus Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), adalah tonggak membangun aparatur yang bersih. Secara esensial manusia sejatinya mampu berbuat baik dengan kemampuan akal yang menimbang dengan hati kemudian terwujudlah sebuah tatanan moralitas yang telah disepakati masyarakat umumnya. Namun, manusia membutuhkan agama sebagai sumber moralitas itu sendiri, tatkala pemimpin di suatu negara memahami terhadap keyakinannya dan senantiasa menjalankan kehidupan beragama secara baik niscaya akan lahir aspek kepemimpinan inklusif. Siapa saja atau pemimpin hendaknya tidak membatasi hubungan pertemanan kepada hanya beberapa orang (eksklusif). Bergaulah seluas mungkin, dengan bawahan, atasan, laki-laki atau perempuan, sejawat atau lintas sektoral.
The Ijtima Ulama on Voter Preferences in the 2024 Elections in Indonesia Rabbani, Ammar; Gesit Yudha; Tin Amalia Fitri
Analisis: Jurnal Studi Keislaman Vol 25 No 2 (2025): Analisis : Jurnal Studi Keislaman
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/ajsk.v25i2.29452

Abstract

The 2024 Simultaneous Elections mark a significant dynamic in Indonesian politics, particularly regarding the strengthening role of religious authorities in shaping Muslim voter preferences. In several regions, including West Bogor District, the direction of support from Islamic scholars through the Ijtima Ulama forum has implications for the formation of diverse community political preferences. This study aims to analyze the influence of the Ijtima Ulama on voter preferences in the 2024 Simultaneous Elections in Indonesia. The study used a mixed methods design with a sequential exploratory approach, qualitative research followed by quantitative research. Qualitative data were obtained through in-depth interviews and analyzed through data condensation, data presentation, and validity verification. Quantitative data were collected through questionnaires from 114 respondents and analyzed using simple linear regression, t-test, and coefficient of determination (R²). The results showed that the Ijtima Ulama had a significant effect on voter preferences (t count = 16.614 > t table = 1.981; sig. 0.000 < 0.05) with a contribution of 70.9%. This finding aligns with the theory of social influence, which emphasizes the role of moral authority through mechanisms of compliance, identification, and internalization. From an Islamic perspective, this influence is reinforced by the scholarly authority of ulama, the principle of taqlid (following), and an orientation toward the welfare of the people, allowing the Ijtima Ulama to serve as both a moral and socio-political reference point in shaping voter preferences.
Quranic Hypnotherapy: An Interdisciplinary Study of Neuroscience, Communication Psychology, and Spirituality for the Golden Indonesia Character Education Wulan, Intan Cahya; Setiawati, Rini; Gesit Yudha
AL-DZIKRA: JURNAL STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN AL-HADITS Vol 20 No 1 (2026)
Publisher : Faculty of Ushuluddin and Religious Study, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/al-dzikra.v20i1.30497

Abstract

Abstract This study examines Quranic Hypnotherapy as a transformative communication model in character education through an interdisciplinary approach integrating Quranic studies, communication psychology, persuasive communication, neuroscience, hypnotherapy, and education. The theoretical framework draws on communication psychology, persuasive communication theory (Hovland and the Elaboration Likelihood Model), intrapersonal communication, transcendental communication, and instructional communication. Quranic Hypnotherapy is conceptualized as a process of internalizing Quranic values through repeated recitation in a relaxed mental state (alpha brainwave condition), enabling Quranic messages to be optimally received by the subconscious mind. This process represents both transcendental communication between humans and God and intrapersonal communication that influences emotional regulation, self-motivation, and behavioral formation. This study employs a qualitative descriptive method, grounded in a literature review of reputable national and international academic sources. The findings indicate that Quranic Hypnotherapy contributes to reducing anxiety, lowering academic stress, improving concentration and learning motivation, and promoting positive character development. Therefore, Quranic Hypnotherapy constitutes a transformative communication model that can be operationalized within character education policy. Keywords: Character Education; Communication Psychology; Quranic Hypnotherapy; Persuasive Communication; Transcendental Communication.   Abstrak Penelitian ini mengkaji Hipnoterapi Al-Qur'an sebagai model komunikasi transformatif dalam pendidikan karakter melalui pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan studi Al-Qur'an, psikologi komunikasi, komunikasi persuasif, ilmu saraf, hipnoterapi, dan pendidikan. Kerangka teoritis mengacu pada psikologi komunikasi, teori komunikasi persuasif (Hovland dan Model Kemungkinan Elaborasi), komunikasi intrapersonal, komunikasi transendental, dan komunikasi instruksional. Hipnoterapi Al-Qur'an dikonseptualisasikan sebagai proses internalisasi nilai-nilai Al-Qur'an melalui pembacaan berulang dalam keadaan mental yang rileks (gelombang otak alfa), memungkinkan pesan Al-Qur'an diterima secara optimal oleh pikiran bawah sadar. Proses ini mewakili komunikasi transendental antara manusia dan Tuhan dan komunikasi intrapersonal yang memengaruhi regulasi emosional, motivasi diri, dan pembentukan perilaku. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif berdasarkan tinjauan literatur dari sumber akademik nasional dan internasional yang bereputasi. Temuan ini menunjukkan bahwa Hipnoterapi Al-Qur'an berkontribusi untuk mengurangi kecemasan, mengurangi stres akademik, meningkatkan konsentrasi dan motivasi belajar, dan mendorong pengembangan karakter yang positif. Dengan demikian, Hipnoterapi Al-Qur'an merupakan model komunikasi transformatif yang dapat dioperasionalkan dalam kebijakan pendidikan karakter. Kata Kunci: Hipnoterapi Al-Qur’an; Komunikasi Persuasif; Komunikasi Transendental; Pendidikan Karakter; Psikologi Komunikasi.
Analysis of Local Government Responsiveness Capacity in Higher Education from the Perspective of Public Policy Tin Amalia; Gesit Yudha
Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 13 No. 1 (2026): Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : Prodi Tata Negara (Siyasah) IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/politica.v13i1.14857

Abstract

This study examines the responsiveness capacity of local governments in higher education policy from a public policy perspective within decentralized governance systems. The research is motivated by the growing demand for local governments to move beyond administrative compliance toward adaptive and collaborative governance capable of addressing complex educational challenges. Despite the strategic importance of higher education for regional innovation, labor market alignment, and social mobility, studies on local government responsiveness have predominantly focused on basic public services, leaving higher education underexplored. This study employs a Systematic Literature Review (SLR) methodology by analyzing peer-reviewed articles published between 2013 and 2024 sourced from Scopus, Web of Science, and Google Scholar. The findings reveal that responsiveness is influenced by institutional capacity, leadership quality, stakeholder engagement, intergovernmental coordination, fiscal autonomy, and digital governance infrastructure. The study further proposes a “Hybrid Responsiveness” model integrating collaborative governance and adaptive governance approaches to explain how local governments balance administrative obligations with strategic regional innovation. This research contributes to practical standpoint, it provides a policy-oriented framework that emphasizes institutional strengthening, fiscal reform to support higher education initiatives, and multi-stakeholder coordination mechanisms, thereby enabling local governments to play a more effective and responsive role in fostering inclusive and sustainable higher education development.
Environmental Politics in the Implementation of Waste Management: A Study of the Environment Agency of West Lampung Regency Yandi Rianto Ramadhan; Ali Abdul Wakhid; Gesit Yudha
Politea : Jurnal Politik Islam Vol. 9 No. 2 (2026): Digital Governance, Political Ethics, and Social Transformation in Islamic and
Publisher : UIN Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/politea.v9i2.15478

Abstract

This study examines the role of environmental politics in the implementation of waste management by the West Lampung Regency Environmental Agency (DLH). The volume of waste that reaches around 120 tonnes per day, with only 70% effectively managed, presents a critical governance challenge. Using Piers Blaikie's theory of Political Ecology, this qualitative field research was conducted through in-depth interviews, participatory observation, and documentation analysis. The findings of the study show that although DLH has a clear regulatory foundation, especially Regional Regulation Number 15 of 2013 and Regent Regulation Number 48 of 2018, its implementation faces significant obstacles. These obstacles include infrastructure limitations such as lack of adequate landfills and transport fleets, inadequate budget allocation for operations and maintenance, uneven distribution of waste services between sub-districts (some remote areas are unreachable), and low community participation which only reaches 35% in sorting activities and levy payments. This low participation is exacerbated by weak environmental awareness and lack of strict sanctions. This study concludes that strengthening DLH's institutional capacity, increasing regional budget commitments in a sustainable manner, and developing participatory and ecologically fair community involvement are absolute requirements to achieve sustainable waste management in West Lampung. On top of these three pillars, the gap between policy and practice will continue to widen, threatening the environment and social justice.
Co-Authors Abd. Qohar Abd. Qohar Abdul Azis Abdul Azis Abdul Aziz Abdul Aziz Ahmad Zarkasi Ahmad, Jafar Ali Abdul Wakhid Aliyando Rifansyah Amalia Fitri, Tin Ananda Rizka Kurnia Arini, Isti Evi Zulvia Faisal, Liky Faisal Hilmi Qosim Mubah Idrus Ruslan Isti Arini Liky Faizal Mohamed Esse Mohamoud Mugimanto Muhammad Jayus Muslimin Muslimin Nofrizal Nofrizal Nofrizal Nofrizal Nofrizal Nofrizal Qohar, Abd. Qohar, Abdul Qohar Rabbani, Ammar Rini Setiawati Rizqi Handayani RR. Ella Evrita Hestiandari Suhandi Suhandi Tin Amalia Tin Amalia Fitri Wulan, Intan Cahya Yandi Rianto Ramadhan Yudha, Gesit Yudha, Gesit Yudha