Garuda - Garba Rujukan Digital

Community Economic Development through a Sufism Perspective In Indonesian Islamic Boarding School Suhandi Suhandi; Gesit Yudha; Muhammad Jayus
Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Vol. 8 No. 2 (2023): Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jf.v8i2.3906

This article explored how to develop a Sufism-based community economy at the Al- Hanif Islamic Boarding School in Bandar Lampung City, Indonesia. The authors used qualitative field research with a descriptive analysis technique to describe economic development. The results of this study were one of the teachings highly emphasized in the Sufism-based Islamic boarding school conducted by Al-Hanif Lampung is the belief that religious perfection consists of three dimensions: Imān, Islām, and Iḥsān. Economic development in the Boarding School community empowerment process is carried out independently without assistance from the government through Bait al-Māl wa Tamwīl (BMT), drinking water companies, and schools. This Islamic Boarding School also applies the Islamic economic system in its business, such as the profit-sharing (muḍārabah) system, and prioritizes community empowerment to benefit the surrounding community. Moral Sufism values are implemented in the industrial economy, including the concepts of Ikhlāş ‘sincerely’, zuhd ‘asceticism’, takhalī (emptying the heart from despicable qualities), tahalī (filling the heart from commendable qualities), and tajalī (self-approach to Allah). The business aims to open up employment opportunities for the local community, which will later bring prosperity to the community; a profit-sharing system is also implemented in the trading system; whatever profits are obtained will be shared with the manager, and then the existing profits will be used for operations and activities that benefit the local community. Running an independent business will become a source of income for carrying out religious activities and become a job opportunity for the local community. Practicing the concept of Sufism in a modern ascetic manner is also hoped that it can foster spiritual values.

Reviltasilsasi Pasar Tradisional Melalui Kebijakan Pemerintah Daerah: Membangun Ekonomi Lokal yang Berdaya Saing di Kota Bandar Lampung Ali Abdul Wakhid; Abd. Qohar; Liky Faizal; Gesit Yudha; Wakhid, Ali Abdul; Qohar, Abdul Qohar; Faisal, Liky Faisal; Yudha, Gesit Yudha
As-Siyasi: Journal of Constitutional Law Vol. 5 No. 1 (2025): As-Siyasi: Journal of Constitutional Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/as-siyasi.v5i1.25924

Traditional markets in Bandar Lampung face a decline in competitiveness due to structural, managerial, and regulatory weaknesses, especially in the face of modern retail’s rapid growth. This study aims to analyze the revitalization strategy of traditional markets through the implementation of Bandar Lampung Mayor Regulation Number 23 of 2021 and its effectiveness in supporting a competitive local economy. Employing a qualitative field research method, data were collected through interviews with key informants from the Trade Office, market traders, and community members and supported by policy documents, including national and local trade regulations. The findings reveal that revitalization efforts have not been optimal due to the limited scope of physical improvements and lack of legal enforcement. The research highlights the need for a holistic revitalization approach that integrates legal, economic, and sociological perspectives, strengthens regulatory frameworks, and empowers small traders. The study concludes that local government policies must go beyond physical infrastructure upgrades by ensuring legal certainty, participatory planning, and sustainable empowerment strategies to maintain the relevance of traditional markets in the modern economic landscape.

NASIHAT-NASIHAT KEHIDUPAN: KAJIAN FILOLOGIS DAN HERMENEUTIKA TERHADAP NASKAH NAZAM NASIHAT KEHIDUPAN Nofrizal; Gesit Yudha; Nofrizal, Nofrizal; Yudha, Gesit
JURNAL TAPIS Vol 17 No 2 (2021): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v17i2.12820

Nazam adalahkarya sastra Melayu Islam yang menjadi sarana penting dalam penyampaian dakwah keagamaan di Minangkabau. Penelitian ini menggunakan Naskah Nazam Nasihat Kehidupanyang berasal dari Surau Parak Laweh Sumatera Barat sebagai objek dan sumber primer penelitiannya. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai nasihat-nasihat yang harus dilakukan dalam menjalani kehidupan yang terdapat dalam Naskah Nazam Nasihat Kehidupan. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan naskah dari sisi kondisipernaskahannya, penyajian edisi teks dan pengungkapan isi teks terkait nasihat kehidupan yangrelevan hingga saat ini. Dalam penelitian ini, peneliti membahas dan mengupas masalah nasihat kehidupan yang relevan dengan kondisi kekinian berdasarkan penelaahan terhadap sumber utama Naskah Nazam Nasihat Kehidupan. Pembacaan sumber dilakukan dengan menggunakan pendekatan filologi dan hermeneutika. Pendekatan filologi digunakan untuk mendeskripsikan naskah, menyajikan edisi teks yang dilakukan dengan menggunakanmetode edisi kritis untuk menghasilkan teks yang bisa dibaca oleh peneliti dan khalayak umum. Setelah mendapatkan edisi teks, selanjutnya dilakukan kontekstualisasi dengan pendekatan hermeneutika. Berdasarkan hasil pembacaan menunjukkan bahwa terdapat tiga nasihat utama yang terdapat dalam teks Nazam Nasihat Kehidupan ini. Pertama, nasihat dalam menjaga harta dan anak. Kedua, nasihat untuk ikhlas dan menjauhi riya. Ketiga, nasihat untuk menjauhi takabur

POLITIK IDENTITAS ETNIS DAN REPRESENTASI PRAKTEK KEKUASAAN SIMBOLIS DALAM HARMONISASI ANTAR ETNIS Gesit Yudha; Tin Amalia Fitri; Isti Arini; Yudha, Gesit; Amalia Fitri, Tin; Arini, Isti
JURNAL TAPIS Vol 18 No 1 (2022): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v18i1.12902

Pasca orde baru pada tahun 1998 berlakunya otonomi daerah, mengharuskan tiap-tiap daerah untuk melakukan pemberdayaan. Dimensi itu menjadi celah dalam demokratisasi lokal untuk melakukan dominasi kekuasaan politik lokal, yang pada tujuan utamanya adalah melakukan upaya yang mempusatkan pada kekuatan simbolis sebagai upaya dalam penguatan harmonisasi antar etnis bukan sebaliknya melakukan dominasi kekuasaan untuk etnis tertentu saja bahkan menguasai sumber daya ekonomi di daerah tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif. Studi literatur digunakan terutama untuk menelusuri perkembangan politisasi identitas dalam politik pemilu dengan harmonisasi antar etnis.Kenyataan di lapangan hasil demokratisasi politik lokal menggambarkan para aktor (kelompok) etnis tertentu sebagai penguasa yang memiliki wewenang dalam pengelolaan baik kepentingan maupun kebijakan daerah masih jauh apa yang diharapkan dalam pengelolaan harmonisasi antar etnis cenderung mengesampingkan istilah etnis pendatang, inilah yang pada akhirnya menimbulkan konflik baik konflik kepentingan maupun konflik antar etnis akibat kesenjangan itu. Maka dari itu, peran kelompok etnik tertentu yang memenangi konstestasi politik local memiliki kesadaran dalam membangun harmonisasi antar etnis.Pada dasarnya etnisitas aktor yang dominan akan menunjukan respeknya dan terbangunnya relasi antar aktor etnis untuk membangun kebersamaan, apabila actor merasa memiliki kuasa atas praktek yang dilakukan sehingga diperlukan membangun komunikasi bersama dan menjalin strategi bersama membangun daerah dalam mewujudkan politik local yang dinamis dan mencerminkan multikulturalisme.

STRATEGI POLITIK DEVIDE ET IMPERA BELANDA DAN RELEVANSINYA DENGAN POLARISASI AGAMA PASCA PILPRES 2019 DI INDONESIA Jafar Ahmad; Gesit Yudha; ahmad, jafar; Yudha, Gesit
JURNAL TAPIS Vol 18 No 2 (2022): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v18i2.14288

Strategi politik devide et impera pernah bekerja secara efektif dan digunakan Belanda untuk menjajah bangsa Indonesia. Strategi pecah dan kuasai tersebut telah menghancurkan soliditas dan kekuatan bangsa Indonesia, sehingga tercerai-berai dalam perang saudara. Namun, memasuki abad ke 20, politik pecah belah yang dimainkan Belanda mulai kurang relevan bekerja, sehingga Belanda harus menyerah kalah dan hengkang dari Indonesia pada tahun 1942. Bagaimana politik pecah belah Belanda ini bekerja menjadi konsentrasi penelitian ini. Lalu, bagaimana pula keterhubungan dan relevansinya dengan polarisasi agama yang kini melanda bangsa Indonesia menjadi topik yang juga dibahas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menelaah bermacam literatur seperti jurnal, buku, dokumen maupun informasi berita di media massa. fenomena politik pasca pilpres 2019 yang terjadi di Indonesia dengan politik pecah belah ala Belanda dan ada yang diuntungkan apabila ada dua belah pihak yang bertikai dengan maksud menguasai sumber daya yang ada di Indonesia. Penelitian ini menemukan fakta, keberhasilan politik pecah belah yang dijalankan Belanda untuk menjajah Indonesia selama ratusan tahun tersebut, antara lain adanya ketergantungan ekonomi kelompok elite di Indonesia terhadap Belanda; adanya stabilitas politik dan ekonomi di negeri Belanda. Sedangkan faktor kegagalannya, antara lain terjadinya krisis ekonomi yang dialami Belanda; Tidak ada lagi ketergantungan kelompok elite Indonesia terhadap Belanda. Relevansinya dengan polarisasi agama yang terjadi di masa sekarang adalah bahwa politik devide et impera masih bisa bekerja dan dapat menghancurkan persatuan bangsa Indonesia jika syarat-syarat keberhasilannya terpenuhi.

PEMIKIRAN ABU AL-A’LA AL-MAWDUDI DAN RELEVANSI BAGI ETIKA KEPEMIMPINAN Abdul Azis; Gesit Yudha; Aziz, Abdul; Yudha, Gesit Yudha
JURNAL TAPIS Vol 19 No 1 (2023): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v19i1.16942

Artikel ini membahas tentang konstribusi pemikiran Al Mawdudi terhadap etika kepemimpinan. Dewasa ini praktek sekularisasi politik, pragmatis sekular hingga hidup hedonis tidak bisa terelakkan bagi para pejabat terutama flexing untuk menunjukan martabat kedudukan tertentu . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemikiran Abu al-A’la al-Maududy dan relevansinya bagi etika kepemimpinan berpretensi menelusuri dan menjelaskan persoalan-persoalan yang melingkupi konsepsi etika kepemimpinan dalam konteks kepustakaan, sebagaimana kitab Nazdariyah al-Islam al-Siyasah sebagaimana untuk mengatur hubungan pejabat dengan warganya mengenai kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan dan siyasah mahliyah untuk mengatur kemaslahatan masyarakat sebagaimana concern utamanya pada konsep dasarnya yang menegaskan dengan system konstituti negara ideal berlandaskan aspek Tauhid dalam menjalankan konstitusi terutama etika dalam pemerintahan itu sendiri. Penelitian kepustakaan (Library Research) dengan menggunakan sumber data: dan data utamanya adalah karya-karya yang ditulis oleh al maududi yaitu ; 1) Abu al- A’la, Jamā’at Islāmī, us ka maqsad, tarikh, awr la laihi aml “The Jamā’at Islāmī, Its Aim, History and Programme, 2) Nazdariyah al-Islam al-Siyasah,. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa melacak konstribusi pemikiran Al-Mawdudi bagi pengembangan etika kepemimpinan peneliti melihat pada kitab “al-Khilafah wa al-mulk” dan Telaah yang kedua ada pada buku, “Empat Istilah Pokok Dalam Al-Qur’an”. Inti dari teo-demokrasi, pemimpin yang hanya pendelegasian atas kedaulatan Tuhan yang harus menampilkan segala sesuatu dibawah aturanNya, maka memiliki tanggung jawab social untuk menerima masukan dan kritikan masyarakat inilah yang menjadi fundamental atas kerangka filosofis etika kepemimpinan maka seorang pemimpin tidak berhak untuk memperkaya diri dengan atas kuasa jabatannya ataupun bertindak lalim dan zalim bagi rakyatnya. Kemudian terwujudlah pada implementasinya mengenai kekuasaan dalam rangka merealisasikan pesan-pesan al-Qur’an dalam kehidupan nyata. Etika kepemimpinan dalam penyelenggara Negara yang harus Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), adalah tonggak membangun aparatur yang bersih. Secara esensial manusia sejatinya mampu berbuat baik dengan kemampuan akal yang menimbang dengan hati kemudian terwujudlah sebuah tatanan moralitas yang telah disepakati masyarakat umumnya. Namun, manusia membutuhkan agama sebagai sumber moralitas itu sendiri, tatkala pemimpin di suatu negara memahami terhadap keyakinannya dan senantiasa menjalankan kehidupan beragama secara baik niscaya akan lahir aspek kepemimpinan inklusif. Siapa saja atau pemimpin hendaknya tidak membatasi hubungan pertemanan kepada hanya beberapa orang (eksklusif). Bergaulah seluas mungkin, dengan bawahan, atasan, laki-laki atau perempuan, sejawat atau lintas sektoral.

The Role of Maslahah Mursalah in Strengthening Religious Moderation: A Contemporary Approach to Mitigating Radicalism in State Islamic Universities in Indonesia Agus Hermanto; Gesit Yudha; Siti Nurjanah; Agustiyara
MILRev: Metro Islamic Law Review Vol. 5 No. 1 (2026): MilRev: Metro Islamic Law Review
Publisher : Faculty of Sharia, IAIN Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/milrev.v5i1.10191

State Islamic Universities (Universitas Islam Negeri/UIN) in Indonesia function as transformative arenas for the development of Islamic thought and movements that actively counter radicalism and extremist ideologies. This study employs a qualitative approach with an exploratory descriptive design, utilizing a case study methodology. Data were collected through field observations and in-depth interviews with nine purposively selected informants, including the head, secretary, and administrative staff of Ma’had Al-Jami’ah. The data were analyzed using content analysis informed by social theory to capture both normative and practical dimensions of religious moderation. The findings demonstrate that the concept of Maslahah Mursalah plays a central role in shaping the religious moderation programs implemented at Ma’had Al-Jami’ah. This principle serves as a flexible legal-ethical framework that enables Islamic teachings to respond constructively to contemporary social challenges. Core religious subjects—such as theology (ʿaqīdah), ethics (akhlāq), and Islamic law (sharīʿah)—are not taught rigidly but are interpreted contextually to address present-day realities. For instance, the concept of jihad is redefined beyond its narrow association with armed struggle and expanded to include intellectual endeavors (ṭalab al-ʿilm), scientific advancement, and technological innovation. This reinterpretation encourages students to view knowledge production and social contribution as integral forms of religious commitment. This study contributes significantly to the discourse on religious moderation in Islamic higher education by offering empirical insights into institutional strategies that foster moderation, resilience, and responsiveness to contemporary societal issues.

The Ijtima Ulama on Voter Preferences in the 2024 Elections in Indonesia Rabbani, Ammar; Gesit Yudha; Tin Amalia Fitri
Analisis: Jurnal Studi Keislaman Vol 25 No 2 (2025): Analisis : Jurnal Studi Keislaman
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/ajsk.v25i2.29452

The 2024 Simultaneous Elections mark a significant dynamic in Indonesian politics, particularly regarding the strengthening role of religious authorities in shaping Muslim voter preferences. In several regions, including West Bogor District, the direction of support from Islamic scholars through the Ijtima Ulama forum has implications for the formation of diverse community political preferences. This study aims to analyze the influence of the Ijtima Ulama on voter preferences in the 2024 Simultaneous Elections in Indonesia. The study used a mixed methods design with a sequential exploratory approach, qualitative research followed by quantitative research. Qualitative data were obtained through in-depth interviews and analyzed through data condensation, data presentation, and validity verification. Quantitative data were collected through questionnaires from 114 respondents and analyzed using simple linear regression, t-test, and coefficient of determination (R²). The results showed that the Ijtima Ulama had a significant effect on voter preferences (t count = 16.614 > t table = 1.981; sig. 0.000 < 0.05) with a contribution of 70.9%. This finding aligns with the theory of social influence, which emphasizes the role of moral authority through mechanisms of compliance, identification, and internalization. From an Islamic perspective, this influence is reinforced by the scholarly authority of ulama, the principle of taqlid (following), and an orientation toward the welfare of the people, allowing the Ijtima Ulama to serve as both a moral and socio-political reference point in shaping voter preferences.

Partisipasi Masyarakat Menangani Konflik Manusia dan Hewan Buas (Studi Respon dan Peran terhadap Kebijakan Pemerintah pada Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat) Aliyando Rifansyah; Gesit Yudha; Abd. Qohar
SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 4 (2025): Desember 2025
Publisher : Yayasan Literasi Sains Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55123/sosmaniora.v4i4.6353

This research aims to analize the responses of the community, the role of the community, and government policies in handling human-wildlife conflicts in Kalibata Village and Sumber Agung Village, Suoh District, West Lampung Regency. This research explains the conflict by presenting data on conflicts that occurred in 2024. This type of research includes field research, which is research conducted directly within the community with the aim of uncovering information and conducting analysis to obtain a deep understanding of a specific activity or object. The research method used in this study is descriptive qualitative research, utilizing data collection techniques including observation, interviews, and documentation. The research results show that (1) the response from the community reveals differing perspectives among the residents. Some citizens feel that the policy has not been effective because conflicts are still ongoing. Meanwhile, others, including the government and some citizens, believe that the policy has been effective in terms of socialization and prevention, (2) the role of the community in active participation is very important and has a significant impact on determining the success of conflict management, (3) the policies of the West Lampung Regency Government have implemented measures to reduce conflicts. These policies include the formation of task forces, joint patrols, the installation of signs, and appeals for the community to avoid activities alone in hazardous areas and to limit the time spent in gardens.

The Betimbang Tradition and the Construction of Religious Moderation in South Sumatra, Indonesia Abdul Azis; Muslimin Muslimin; Gesit Yudha
Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Vol. 10 No. 2 (2025): Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jf.v10i2.5222

This study examines the Betimbang tradition in South Indralaya District, Ogan Ilir Regency, South Sumatra Province, and its role in constructing religious moderation. The Betimbang is a communal tradition of mutual assistance during wedding receptions that has sparked debate between those who consider it excessive and contrary to Islamic teachings and others who maintain it as valuable local wisdom. This ethnographic study employed participant observation, in-depth interviews with community members and local religious leaders, and literature review to analyze the tradition's implementation and its relationship to religious moderation. The findings reveal that the Betimbang tradition functions as a mechanism for applying Islamic values of mutual assistance (ta'āwun) and social solidarity within extended family networks. Religious moderation is constructed through the integration of local cultural practices with Islamic teachings, facilitated by local religious leaders who provide contextual religious guidance during Betimbang ceremonies. This study contributes to the understanding of how local traditions can serve as vehicles for religious moderation by demonstrating the dynamic negotiation between cultural authenticity and religious orthodoxy in contemporary Indonesian Muslim communities.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search