Tin Amalia Fitri
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANALISIS UPAYA PREVENTIF DAN REPRESIF PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN BERDASARKAN UU NOMOR 41 TAHUN 1999 DAN FATWA MUI NOMOR 30 TAHUN 2016 Angga Natalia; Tin Amalia Fitri; Aidila Syafitri; Natalia, Angga; Fitri, Tin Amalia; Syafitri, Aidila
JURNAL TAPIS Vol 17 No 2 (2021): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v17i2.12646

Abstract

Kebakaran hutan merupakan salah satu bencana yang efeknya bisa dirasakan secara global. Hal ini dikarenakan hutan bukan hanya menjadi habitat bagi tumbuhan atau hewan untuk hidup dan berkembang biak namun juga menjadi salah satu sumber penopang keseimbangan alam demi keberlangsungan hidup manusia karena berfungsi sebagai paru-paru dunia. Taman Nasional Bukit BarisanSelatan (TNBBS) merupakan kawasan hutan hujan tropis yang ditetapkan UNESCO sebagai salah satu situs warisan dunia. Berdasarkan data yang diperoleh kasus kebakaran hutan yang terjadi sejak tahun 2015-2019 di TNBBS mengalami peningkatan, salah satunya terjadi di Resort Suoh Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalamtentang upaya preventif dan represif dari pemerintah dalam menggulangi kebakaran hutan berdasarkan UU Nomor 41 tahun 1999 dan Fatwa MUI Nomor 30 tahun 2016.
POLITIK IDENTITAS ETNIS DAN REPRESENTASI PRAKTEK KEKUASAAN SIMBOLIS DALAM HARMONISASI ANTAR ETNIS Gesit Yudha; Tin Amalia Fitri; Isti Arini; Yudha, Gesit; Amalia Fitri, Tin; Arini, Isti
JURNAL TAPIS Vol 18 No 1 (2022): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v18i1.12902

Abstract

Pasca orde baru pada tahun 1998 berlakunya otonomi daerah, mengharuskan tiap-tiap daerah untuk melakukan pemberdayaan. Dimensi itu menjadi celah dalam demokratisasi lokal untuk melakukan dominasi kekuasaan politik lokal, yang pada tujuan utamanya adalah melakukan upaya yang mempusatkan pada kekuatan simbolis sebagai upaya dalam penguatan harmonisasi antar etnis bukan sebaliknya melakukan dominasi kekuasaan untuk etnis tertentu saja bahkan menguasai sumber daya ekonomi di daerah tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif. Studi literatur digunakan terutama untuk menelusuri perkembangan politisasi identitas dalam politik pemilu dengan harmonisasi antar etnis.Kenyataan di lapangan hasil demokratisasi politik lokal menggambarkan para aktor (kelompok) etnis tertentu sebagai penguasa yang memiliki wewenang dalam pengelolaan baik kepentingan maupun kebijakan daerah masih  jauh apa yang diharapkan dalam pengelolaan harmonisasi antar etnis cenderung mengesampingkan istilah etnis pendatang, inilah yang pada akhirnya menimbulkan konflik baik konflik kepentingan maupun konflik antar etnis akibat kesenjangan itu. Maka dari itu, peran kelompok etnik tertentu yang memenangi konstestasi politik local memiliki kesadaran dalam membangun harmonisasi antar etnis.Pada dasarnya etnisitas aktor yang dominan akan menunjukan respeknya dan terbangunnya relasi antar aktor etnis untuk membangun kebersamaan, apabila actor merasa memiliki kuasa atas praktek yang dilakukan sehingga diperlukan membangun komunikasi bersama dan menjalin strategi bersama membangun daerah dalam mewujudkan politik local yang dinamis dan mencerminkan multikulturalisme.