Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal YUSTISI Tolis Ilmiah: Jurnal Penelitian Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam ADMIT : Jurnal Administrasi Terapan
Adrianti
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Transformasi Ekonomi Kelompok Tani Ternak: Dampak Bantuan Sosial Sapi Potong di Desa Dadakitan, Kabupaten Tolitoli Nursamsi; Adrianti
Tolis Ilmiah : Jurnal Penelitian Vol 6 No 2 (2024): November
Publisher : LPPM Universitas Madako Tolitoli

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56630/tolis.v6i2.767

Abstract

Bantuan sosial berupa ternak sapi potong merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong pemberdayaan komunitas. Bantuan ini disalurkan kepada kelompok masyarakat yang dibentuk berdasarkan kesamaan tujuan, latar belakang, visi, dan misi untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan kompetitif. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak bantuan sosial ternak sapi potong terhadap pemberdayaan kelompok tani ternak "Suka Maju II". Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan mendeskripsikan fenomena yang terjadi di lapangan. Data penelitian bersumber dari data primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan angket. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program bantuan ini memiliki dampak positif terhadap pemberdayaan kelompok tani ternak "Suka Maju II", sebagaimana ditunjukkan oleh wawancara dan analisis data angket yang mendukung kesimpulan tersebut.  
PENERAPAN PIDANA MATERIL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KOTA SOLOK OLEH POLRES SOLOK KOTA Rifqi Devi Lawra; Adrianti; M. Arif Hidayat
YUSTISI Vol 11 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i1.16219

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi dengan kasus tindak pidana perdagangan orang. Fenomena perdagangan orang ini merupakan pelanggaran HAM karena merupakan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban manusia sebagai subjek hukum. Maka dari itu pentingnya upaya dan peran penegakkan hukum dalam memberantas setiap tindak pidana. Terdapat satu kasus di Kota Solok yang terdata dalam kasus tindak pidana perdgangan orang selama tahun 2021. Kasus ini terjadi di salah satu hotel Singkarak, Kabupaten Solok. Dalam kasus perdagangan orang ini Polres Solok Kota menerapkan pasal 296 KUHP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dimana jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepnya sebagai perilaku nyata. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa dalam kasus tindak pidana perdagangan orang ini Polres Solok Kota menerapkan pasal 296 KUHP kepada pelaku dan tidak berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, karena dari hasil keterangan tersangka, unsur pokok yang terpenuhi oleh tersangka terdapat pada Pasal 296 KUHP dan kendala dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut yaitu pelaku tindak pidana perdagangan orang tersebut tidak memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kata Kunci : Penerapan hukum, Tindak Pidana, dan Perdagangan Orang.
PENERAPAN PIDANA MATERIL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KOTA SOLOK OLEH POLRES SOLOK KOTA Rifqi Devi Lawra; Adrianti; M. Arif Hidayat
YUSTISI Vol 11 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i1.16219

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi dengan kasus tindak pidana perdagangan orang. Fenomena perdagangan orang ini merupakan pelanggaran HAM karena merupakan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban manusia sebagai subjek hukum. Maka dari itu pentingnya upaya dan peran penegakkan hukum dalam memberantas setiap tindak pidana. Terdapat satu kasus di Kota Solok yang terdata dalam kasus tindak pidana perdgangan orang selama tahun 2021. Kasus ini terjadi di salah satu hotel Singkarak, Kabupaten Solok. Dalam kasus perdagangan orang ini Polres Solok Kota menerapkan pasal 296 KUHP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dimana jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepnya sebagai perilaku nyata. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa dalam kasus tindak pidana perdagangan orang ini Polres Solok Kota menerapkan pasal 296 KUHP kepada pelaku dan tidak berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, karena dari hasil keterangan tersangka, unsur pokok yang terpenuhi oleh tersangka terdapat pada Pasal 296 KUHP dan kendala dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut yaitu pelaku tindak pidana perdagangan orang tersebut tidak memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kata Kunci : Penerapan hukum, Tindak Pidana, dan Perdagangan Orang.
PEMBAHARUAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUP DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN TAKALAR Adrianti; Rasdiyanti, Andi
ADMIT: Jurnal Administrasi Terapan Vol 3 No 1 (2025): Jurnal Administrasi Terapan
Publisher : Politeknik STIA LAN Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33509/admit.v3i1.3546

Abstract

The restructuring of job nomenclature for operational positions within government bureaucracy institutions requires each agency to revised their job analysis and workload documents accordingly. Previously, operational job guidelines were based on the Regulation of the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform Number 41 of 2018. However, this has now been replaced by Ministerial Decree Number 11 of 2024. Despite this change, the Department of Livestock and Animal Health of Takalar Regency continues to utilize job and workload analysis documents that refer to the outdated nomenclature. This study aims to update these document in alignment with the most recent regulatory standards for operational job titles. The revision particularly focuses on positions under the Division of Animal Health and Veterinary Public Health, as well as the Division of Extension and Business Development. A qualitative descriptive method was employed, incorporating techniques such as data collection, data reduction, data presentation, and verification. The outcomes of this research include updated job and workload analysis documents containing 17 key job information components, in accordance with the Ministerial Regulation Number 1 of 2020 concerning Guidelines for Job Analysis and Workload  Analysis.
Co-Authors M. Arif Hidayat Nursamsi Rasdiyanti, Andi Rifqi Devi Lawra