Hubungan antara media dan politik adalah suatu dinamika kompleks yang saling memengaruhi, diwarnai oleh persoalan bias politik, sensasionalisme, dan penggunaan framing secara strategis untuk melayani kepentingan elite kekuasaan. Media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai aktor politik yang memiliki kemampuan besar dalam membentuk opini publik, menetapkan agenda, dan memengaruhi persepsi masyarakat terhadap realitas politik. Oleh karena itu, penting untuk membandingkan sistem media dan politik di negara demokrasi maju dan negara demokrasi berkembang guna memahami variasi peran dan fungsi media dalam konteks yang berbeda. Negara-negara demokrasi maju, seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat, umumnya memiliki sistem media yang relatif independen, didukung oleh regulasi yang kuat, profesionalisme jurnalisme, serta tingkat literasi media yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, media berperan sebagai watchdog demokrasi yang mengawasi kekuasaan dan mendorong akuntabilitas publik. Sebaliknya, negara-negara demokrasi berkembang, seperti Indonesia, menghadapi berbagai tantangan struktural seperti konsentrasi kepemilikan media pada kelompok elite tertentu, rendahnya literasi media, serta intervensi politik dan ekonomi yang memengaruhi independensi redaksional. Hal ini menyebabkan media terkadang terjebak dalam kepentingan ekonomi-politik atau berfungsi sebagai alat legitimasi kekuasaan. Artikel ini bertujuan untuk membandingkan bagaimana media dan politik saling memengaruhi di kedua konteks tersebut, serta merumuskan strategi untuk membangun ekosistem media yang sehat, independen, dan bertanggung jawab di negara demokrasi berkembang.