Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Meningkatkan Kesadaran Hukum Terhadap Praktik Money Politik dalam Pemilihan Umum di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggarong Seberang Aldila Hijrianita; Muhammmad Aulya; Tiara Cristin Sianturi; Putriana Paulina Dheri; Yuditra Runggu; Muhammad Iqbal Fitriawan; Rendy Febrian Noor; Mahatir Ahmad Madika; Rini Apriyani
JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol. 5 No. 4 (2024)
Publisher : Politeknik Piksi Ganesha Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37339/jurpikat.v5i4.2012

Abstract

Praktik money politik dalam pemilihan umum di Indonesia masih menjadi isu serius yang merusak integritas demokrasi. Pengabdian ini dilakukan di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yang menjadi target utama money politik karena kondisi ekonomi dan pendidikan yang rendah. Melalui metode Participatory Action Research (PAR), kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif money politik dan mendorong partisipasi aktif dalam pemilu yang bersih. Hasil survei menunjukkan peningkatan signifikan dalam kesadaran masyarakat, dari 45% menjadi 75%, dan peningkatan partisipasi pemilih dari 60% menjadi 80%. Selain itu, jumlah laporan kasus money politik yang diterima oleh panitia pemilu lokal meningkat dari 5 menjadi 15 kasus. Hal ini menunjukkan keberhasilan kampanye dan edukasi yang dilakukan dalam mengurangi praktik money politik di desa tersebut. Program ini menjadi model efektif dalam menciptakan pemilu yang bersih dan demokrasi yang lebih kuat.
Kewenangan Kepala Daerah dalam Perspektif Asas Legalitas dan Checks and Balances dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia Putriana Paulina Dheri; Wiwik Harjanti
Jurnal Ragam Pengabdian Vol. 3 No. 2 (2026): Mei-Agustus, Sustainable Development Goals (SDGs): Multidisciplinary Perspectiv
Publisher : Lembaga Teewan Journal Solutions

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/wqsfdr71

Abstract

This study aims to analyze the authority of regional heads from the perspective of the principle of legality and evaluate the effectiveness of the checks and balances mechanism in the regional government system in Indonesia. The study uses normative legal methods with statutory, conceptual, and case-based approaches, through an analysis of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration, as well as related regulations and court decisions. The results show that, normatively, the authority of regional heads has been limited through the principle of attribution, the division of government affairs, and the prohibition of abuse of authority, as a manifestation of the principle of legality in a state governed by law. However, the effectiveness of controlling this authority still faces challenges in implementation, particularly in optimizing the oversight function of the Regional People's Representative Council (DPRD), vertical oversight of the central government, and judicial control. Therefore, strengthening institutional integrity, more measurable limitations on discretion, and consistent law enforcement are essential prerequisites for realizing a democratic and accountable balance of power in regional government.