Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal
Yusuf Tsary Arrofii, Dinda
Unknown Affiliation
Arts Industrial & Manufacturing Engineering Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Implikasi Keberlakuan Undang-Undang P2SK dan POJK No. 7 Tahun 2024 atas Kepemilikan Asing terhadap Kedudukan Bank Perekonomian Rakyat sebagai salah satu Bagian dari Industri Perbankan Yusuf Tsary Arrofii, Dinda
Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal Vol. 2 No. 9 (2024): Multidiciplinary Scientifict Journal
Publisher : Al Makki Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57185/mutiara.v2i9.251

Abstract

Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan POJK No. 7 Tahun 2024 memperkenalkan perubahan signifikan terhadap regulasi kepemilikan asing dalam Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Perubahan ini dapat berdampak positif maupun negatif terhadap stabilitas dan peran BPR dalam perekonomian nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi dari keberlakuan UU P2SK dan POJK No. 7 Tahun 2024 terhadap kepemilikan asing di BPR, serta dampaknya terhadap kinerja dan inklusi keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Data dikumpulkan melalui studi literatur dari sumber hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan kepemilikan asing dalam BPR membawa dampak positif berupa penguatan kendali domestik, tetapi juga mempengaruhi likuiditas dan kemampuan BPR dalam mengakses modal asing, yang berpotensi menurunkan daya saing dan kemampuan ekspansi. Perubahan regulasi ini memiliki dampak yang kompleks terhadap BPR. Untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas nasional dan kebutuhan modal asing, diperlukan strategi yang mendukung penguatan modal domestik, inovasi teknologi, dan pengembangan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan pasar lokal.
Analisis Homologasi dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan Nomor 134/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst) Talingan, Carana; Yusuf Tsary Arrofii, Dinda; Januar, Marcelino
Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal Vol. 2 No. 9 (2024): Multidiciplinary Scientifict Journal
Publisher : Al Makki Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57185/mutiara.v2i9.257

Abstract

Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU)  adalah  upaya  dari  debitur  dengan  kreditur  apabila  diperkirakan  debitur  tidak  akan  dapat  membayar  utang  yang  sudah  jatuh  tempo. Dalam  proses  PKPU  perdamaian  merupakan  unsur  terpenting, apabila perdamaian telah disetujui dan telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka perjanjian tersebut akan di homologasi oleh Pengadilan Niaga. Dalam  penelitian  ini  metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  hukum  yuridis  normatif  dengan  pendekatan  kasus. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa pengaturan mengenai homologasi dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Dalam kasus sengketa antara PT. Subur Jaya Gemilang dan PT. Mustika Ratubuana Internasional, debitor berhasil mendapatkan homologasi setelah mengajukan rencana perdamaian yang disetujui oleh mayoritas kreditor. Pengadilan mempertimbangkan bahwa rencana ini memenuhi syarat keadilan dan kelayakan serta tidak melanggar hukum. Saran dalam penelitian ini adalah bahwa diperlukan pembaharuan hukum yang lebih komprehensif terkait homologasi dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 agar pengaturannya lebih spesifik dan detail, serta konsistensi dalam pertimbangan hukum hakim diharapkan untuk menjamin keadilan di masa depan.
Implikasi Keberlakuan Undang-Undang P2SK dan POJK No. 7 Tahun 2024 atas Kepemilikan Asing terhadap Kedudukan Bank Perekonomian Rakyat sebagai salah satu Bagian dari Industri Perbankan Yusuf Tsary Arrofii, Dinda
Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal Vol. 2 No. 9 (2024): Multidiciplinary Scientifict Journal
Publisher : Al Makki Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57185/mutiara.v2i9.251

Abstract

Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan POJK No. 7 Tahun 2024 memperkenalkan perubahan signifikan terhadap regulasi kepemilikan asing dalam Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Perubahan ini dapat berdampak positif maupun negatif terhadap stabilitas dan peran BPR dalam perekonomian nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi dari keberlakuan UU P2SK dan POJK No. 7 Tahun 2024 terhadap kepemilikan asing di BPR, serta dampaknya terhadap kinerja dan inklusi keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Data dikumpulkan melalui studi literatur dari sumber hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan kepemilikan asing dalam BPR membawa dampak positif berupa penguatan kendali domestik, tetapi juga mempengaruhi likuiditas dan kemampuan BPR dalam mengakses modal asing, yang berpotensi menurunkan daya saing dan kemampuan ekspansi. Perubahan regulasi ini memiliki dampak yang kompleks terhadap BPR. Untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas nasional dan kebutuhan modal asing, diperlukan strategi yang mendukung penguatan modal domestik, inovasi teknologi, dan pengembangan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan pasar lokal.
Analisis Homologasi dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan Nomor 134/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst) Talingan, Carana; Yusuf Tsary Arrofii, Dinda; Januar, Marcelino
Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal Vol. 2 No. 9 (2024): Multidiciplinary Scientifict Journal
Publisher : Al Makki Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57185/mutiara.v2i9.257

Abstract

Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU)  adalah  upaya  dari  debitur  dengan  kreditur  apabila  diperkirakan  debitur  tidak  akan  dapat  membayar  utang  yang  sudah  jatuh  tempo. Dalam  proses  PKPU  perdamaian  merupakan  unsur  terpenting, apabila perdamaian telah disetujui dan telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka perjanjian tersebut akan di homologasi oleh Pengadilan Niaga. Dalam  penelitian  ini  metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  hukum  yuridis  normatif  dengan  pendekatan  kasus. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa pengaturan mengenai homologasi dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Dalam kasus sengketa antara PT. Subur Jaya Gemilang dan PT. Mustika Ratubuana Internasional, debitor berhasil mendapatkan homologasi setelah mengajukan rencana perdamaian yang disetujui oleh mayoritas kreditor. Pengadilan mempertimbangkan bahwa rencana ini memenuhi syarat keadilan dan kelayakan serta tidak melanggar hukum. Saran dalam penelitian ini adalah bahwa diperlukan pembaharuan hukum yang lebih komprehensif terkait homologasi dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 agar pengaturannya lebih spesifik dan detail, serta konsistensi dalam pertimbangan hukum hakim diharapkan untuk menjamin keadilan di masa depan.
Co-Authors Januar, Marcelino Talingan, Carana