Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pertanggungjawaban Akuntan Publik dalam Audit Laporan Keuangan dari Perspektif Hukum Suci, Suci Khairani; Balqish Az-Zahra Shahnaz; Lola Fadhillah
Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/jmhs.v2i2.82

Abstract

Penelitian ini menganalisis berbagai aspek hukum yang terkait dengan tanggung jawab akuntan publik, termasuk kewajiban untuk mematuhi standar audit yang berlaku, risiko hukum yang dihadapi, serta implikasi hukum dari kegagalan dalam mendeteksi kesalahan atau kecurangan material dalam laporan keuangan. Melalui pendekatan yuridis, penelitian ini mengkaji berbagai peraturan dan standar yang mengatur praktik audit di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan standar audit internasional (ISA). Selain itu, artikel ini juga membahas studi kasus yang melibatkan kegagalan audit, seperti kasus Enron dan Arthur Andersen, untuk mengidentifikasi pelajaran yang dapat diambil guna meningkatkan kualitas dan akuntabilitas audit. Berdasarkan analisis tersebut, artikel ini mengusulkan beberapa langkah untuk mengatasi tantangan yang dihadapi akuntan publik, termasuk peningkatan pelatihan dan pendidikan, pengembangan standar audit yang lebih komprehensif, dan peningkatan pengawasan serta penegakan hukum. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa pemahaman yang mendalam mengenai aspek hukum sangat penting bagi akuntan publik dalam menjalankan tanggung jawab profesional mereka. Dengan mengadopsi pendekatan yang lebih holistik dan proaktif, akuntan publik dapat lebih efektif dalam mendeteksi dan mencegah kesalahan serta kecurangan dalam laporan keuangan, sehingga dapat melindungi kepentingan pemangku kepentingan dan menjaga integritas profesi akuntansi.
Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Dokumen Status Kewarganegaraan Pengungsi Dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Internasional Balqish Az-Zahra Shahnaz; Triono Eddy; Tengku Erwinsyahbana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5881

Abstract

Krisis pengungsian global menempatkan pengungsi dalam situasi rentan, di mana kondisi limbo berkepanjangan mendorong sebagian pengungsi menggunakan dokumen kewarganegaraan tidak sah sebagai strategi bertahan hidup. Di Indonesia, pengungsi berstatus UNHCR yang memalsukan dokumen kewarganegaraan dihadapkan pada penerapan hukum pidana yang tidak membedakan mereka dari pelaku pemalsuan bermotif kriminal murni, akibat ketiadaan klausul perlindungan khusus setingkat undang-undang. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana pengungsi pelaku pemalsuan dokumen status kewarganegaraan, mengkaji sinkronisasi regulasi nasional dan internasional, serta merumuskan kerangka penanganan yang berkeadilan substantif. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa status pengungsi tidak mengeliminasi yurisdiksi pidana negara, namun penilaian mens rea wajib mempertimbangkan kondisi limbo struktural sebagai elemen substantif. Hambatan utama adalah lemahnya kedudukan hierarkis Perpres No. 125 Tahun 2016 di bawah UU Keimigrasian yang mengancam prinsip non-refoulement berdasarkan CAT dan ICCPR. Penelitian ini merekomendasikan revisi UU Keimigrasian, penerbitan Peraturan Mahkamah Agung sebagai panduan teknis bagi hakim, serta penguatan koordinasi antara aparat penegak hukum dan UNHCR Indonesia.