Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Dinamika Prosedur Hukum Formil Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Zaifa, Gilang Abi; Pasah, Marip; Permata, Virna Amalia Nur; Nurulhuda, Nada Syifa
TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 6 No 01 (2024)
Publisher : P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35961/teraju.v6i01.966

Abstract

As a country governed by the rule of law, Indonesia is certainly not exempt from legal policy in the process of formulating legislation. The concept of legal policy refers to the policies and procedures that the government can employ to establish a legal system. Based on this, the problem formulation arises regarding the nature of the political aspects of legislation in the Job Creation Law (Undang-Undang Cipta Kerja) and the development and participation of the society in the creation of the Job Creation Law. The research method used is normative juridical, with a statute and conceptual approach. The results of the discussion show that the political aspects determine the objectives of what will be formulated in the legislation. In Indonesia, the formulation must be based on Pancasila, which serves as the fundamental norm of the state. The increasing critical and wise development of society must be taken into account to involve them in the formulation of legislation. The involvement of society aims to ensure that the resulting regulations will be beneficial for the people.
URGENSI KEBERADAAN DELIK PERDAGANGAN PENGARUH (TRADING IN INFLUENCE) DALAM REVISI UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Permata, Virna Amalia Nur
Van Java Law Journal Vol 1 No 02 (2024): AGUSTUS
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/vjlj.v1i02.94

Abstract

Penelitian ini membahas urgensi pengaturan delik perdagangan pengaruh (trading in influence) dalam revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Meskipun Indonesia telah mengadopsi beberapa pembaruan hukum dalam upaya memerangi korupsi, terdapat celah hukum yang signifikan karena praktik trading in influence belum diatur secara eksplisit. Hal ini mengakibatkan peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk mengeksploitasi pengaruh mereka dalam pengambilan keputusan publik tanpa risiko hukum yang jelas. Penelitian ini menganalisis perbedaan mendasar antara perdagangan pengaruh dengan suap dan gratifikasi, serta implikasi dari ketidakhadiran delik ini dalam konteks praktik korupsi yang semakin kompleks. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Dengan mengacu pada contoh dari negara-negara yang telah berhasil mengatur trading in influence, artikel ini menyarankan perlunya revisi undang-undang yang lebih komprehensif untuk menciptakan sistem hukum yang transparan dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan langkah-langkah yang efektif dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
GREEN GRABBING: ANTARA KONSERVASI DAN MASYARAKAT ADAT Permata, Virna Amalia Nur
Jurnal BATAVIA Vol 2 No 3 (2025): MEI
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v2i3.170

Abstract

Penelitian ini bertujuan melihat hadirnya bentuk-bentuk konservasi memicu melahirkan green grabbing dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan melihat solusi yang dapat dilakukan untuk memberikan keseimbang antara tujuan baik konservasi dengan perlindungan hak-hak masyarakat adat terdampak. Metode penelitian yang dilakukan ialah jenis penelitian yuridis normatif dengan Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa hadirnya konservasi masih seringkali tumpang tindih dengan lahan maupun hutan adat masyarakat adat, dalam masyarakat manusela yang terdampak dari hadirnya Taman Nasional Manusela di Maluku yang ruang lingkup hidupnya menjadi terbatas dan mempengaruhi sisi ekonomi sosial dan budaya. Sementara dalam sisi perangkat hukum menuai pro dan kontra terutama Pasal 9 UU KSDAHE yang membuka peluang pengambilan lahan secara paksa. Sehingga diperlukan pengawalan melalui Free and Prior Informed Consent (FPIC), proses ini memberikan hak kepada masyarakat adat untuk menyatakan persetujuan maupun penolakan mereka terhadap suatu kebijakan, dengan memastikan keterlibatan dan pengakuan terhadap kepentingan mereka secara penuh dan bebas dari paksaan, serta mendorong pengesahan RUU masyarakat adat akan menjadi Instrumen yang berfungsi sebagai bentuk perlindungan yang menguatkan hak-hak masyarakat adat, memastikan agar kepentingan dan kedaulatan mereka atas wilayah serta sumber daya alamnya dihormati dan dijaga secara hukum.
DAMPAK SENGKETA INTERNASIONAL TERHADAP HUBUNGAN DIPLOMATIK ANTAR NEGARA (STUDI KASUS PAKISTAN-INDIA) Permata, Virna Amalia Nur; M. D. W, Inge Nur Az’zahra; Azzahra, Rika Afifah; A’ Mubarok, Rangga Wulung
Jurnal BATAVIA Vol 2 No 1 (2025): JANUARI
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v2i1.151

Abstract

Sengketa internasional seringkali berimplikasi luas terhadap hubungan diplomatik antar negara, terutama dalam konteks negara-negara yang sebelumnya telah memiliki sejarah konflik yang berkepanjangan. Studi ini akan membahas dampak sengketa antara Pakistan dan India terhadap dinamika hubungan diplomatik antar kedua negara. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analisis deskriptif, penelitian ini mengkaji berbagai aspek yang terpengaruh, termasuk ketegangan diplomatik, peningkatan nasionalisme, perlombaan senjata, gangguan perdagangan, serta peran aktor internasional dalam upaya resolusi konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik yang berkepanjangan antara Pakistan dan India tidak hanya memperburuk hubungan bilateral, tetapi juga menghambat kerja sama regional serta menimbulkan dampak sosial-ekonomi bagi masyarakat di kedua belah negara. Selain itu, intervensi dari organisasi internasional dan negara-negara besar memainkan peran penting dalam meredakan ketegangan, meskipun belum mampu menyelesaikan konflik secara permanen. Oleh karena itu, diperlukan strategi diplomasi yang lebih efektif untuk mencapai stabilitas dan perdamaian jangka panjang di kawasan Asia Selatan, khususnya di wilayah Pakistan dan India.