Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal TERAJU : Jurnal Syariah dan Hukum Socius: Social Sciences Research Journal Jurnal Batavia J-CEKI
Nurulhuda, Nada Syifa
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Dinamika Prosedur Hukum Formil Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Zaifa, Gilang Abi; Pasah, Marip; Permata, Virna Amalia Nur; Nurulhuda, Nada Syifa
TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 6 No 01 (2024)
Publisher : P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35961/teraju.v6i01.966

Abstract

As a country governed by the rule of law, Indonesia is certainly not exempt from legal policy in the process of formulating legislation. The concept of legal policy refers to the policies and procedures that the government can employ to establish a legal system. Based on this, the problem formulation arises regarding the nature of the political aspects of legislation in the Job Creation Law (Undang-Undang Cipta Kerja) and the development and participation of the society in the creation of the Job Creation Law. The research method used is normative juridical, with a statute and conceptual approach. The results of the discussion show that the political aspects determine the objectives of what will be formulated in the legislation. In Indonesia, the formulation must be based on Pancasila, which serves as the fundamental norm of the state. The increasing critical and wise development of society must be taken into account to involve them in the formulation of legislation. The involvement of society aims to ensure that the resulting regulations will be beneficial for the people.
Pola Pemberitaan CNN, MetroTV, dan TVRI: Analisis Konten dan Perbandingan Media Nurulhuda, Nada Syifa; Pramudya, Aissyah Lintang; Amalia, Selma Dwi; Ritonga, Putra Hamonangan; Syaharani, Zevanya Praja; Narindra, Rochella Amalia; Wicaksana, Dika Hikmah; Widiastiwi, Alisha Reva; Camilla, Garneta Rizka; Sachmaso, Hana Humaira; Putri, Cinta Aisyah
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 2, No 12 (2025): July 2025
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The mass media has a central role in shaping public opinion through agenda setting and framing mechanisms. This study aims to analyze the news reporting patterns applied by CNN Indonesia, MetroTV, and TVRI with a focus on the aspects of factuality, actuality, and accuracy. Through a content analysis approach, this study compares how the three media present certain issues and how the differences in these approaches have implications for public perception of an event. The results of the study show that each media has different news presentation characteristics: CNN Indonesia prioritizes speed and data visualization, MetroTV tends to be analytical with political nuances, while TVRI emphasizes an educational approach and neutrality. These differences reflect variations in framing information that have the potential to influence public opinion differently. This study is expected to contribute to strengthening media literacy and increasing public awareness of the importance of journalistic integrity in conveying information.
PAJAK KARBON DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA UNTUK PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP Nurulhuda, Nada Syifa
Jurnal BATAVIA Vol 2 No 3 (2025): MEI
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v2i3.174

Abstract

Perubahan iklim menjadi tantangan global yang berdampak serius terhadap keberlanjutan hidup manusia. Salah satu instrumen hukum yang dirancang untuk menekan emisi gas rumah kaca adalah pajak karbon (carbon tax). Indonesia mengatur pajak karbon dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang mengintegrasikan aspek fiskal dan lingkungan hidup. Pajak karbon berfungsi sebagai mekanisme internalisasi biaya lingkungan dengan membebankan tanggung jawab finansial kepada pelaku pencemar sesuai prinsip polluter pays principle. Selain itu, kebijakan pajak karbon jua diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menegaskan prinsip pencegahan pencemaran. Pada saat ini, pajak karbon baru diterapkan pada industri PLTU Batu Bara yang dilegitimasi dalam Permenkeu No. 21/PMK.010/2022 sebagai langkah awal menuju transisi energi bersih. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan menelaah keterkaitan antara hukum pajak dan hukum lingkungan dalam mendukung keadilan ekologis. Hasil kajian menunjukkan bahwa pajak karbon tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal, tetapi juga instrumen yuridis dan preventif untuk mendorong pembangunan berkelanjutan serta pemenuhan hak konstitusional masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Kepastian Hukum Sertifikat Hak Milik sebagai Dasar EKsekusi Lelang Hak Tanggungan dalam Sengketa Waris: Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 2911 K/Pdt/2019 Ramadhandiko, Difqa Alvi; Rivaldi, Chika Aurel; Nurulhuda, Nada Syifa; Tarina, Dwi Desi Yayi
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i1.13587

Abstract

Tanah memiliki nilai strategis sebagai objek jaminan kredit karena memberikan jaminan kepastian hukum dan stabilitas nilai bagi kreditur. Namun, dalam praktiknya, sering muncul permasalahan hukum ketika objek jaminan berupa tanah warisan dijaminkan tanpa persetujuan seluruh ahli waris. Penelitian ini membahas kepastian hukum Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai dasar eksekusi lelang Hak Tanggungan dalam sengketa waris berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2911 K/Pdt/2019. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menilai SHM No. 01035 atas nama salah satu ahli waris tetap sah karena tidak terbukti diterbitkan secara melawan hukum. Oleh karena itu, pembebanan Hak Tanggungan dan pelaksanaan lelang eksekusi yang dilakukan oleh pihak bank dinyatakan sah menurut hukum. Putusan ini menegaskan bahwa selama sertifikat kepemilikan tanah tidak cacat hukum, maka seluruh perbuatan hukum yang bersumber darinya, termasuk jaminan dan lelang, memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Kesimpulannya, SHM berfungsi sebagai instrumen utama kepastian hukum dalam peralihan hak atas tanah dan memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik.
Co-Authors Amalia, Selma Dwi Camilla, Garneta Rizka Dwi Desi Yayi Tarina Narindra, Rochella Amalia Pasah, Marip Permata, Virna Amalia Nur Pramudya, Aissyah Lintang Putri, Cinta Aisyah Ramadhandiko, Difqa Alvi Ritonga, Putra Hamonangan Rivaldi, Chika Aurel Sachmaso, Hana Humaira Syaharani, Zevanya Praja Wicaksana, Dika Hikmah Widiastiwi, Alisha Reva Zaifa, Gilang Abi