Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Novum : Jurnal Hukum Jurnal Hukum Magnum Opus
Ikhsan, Muhammad Khananul
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
TINJAUAN YURIDIS PENIADAAN UJIAN NASIONAL BERDASARKAN SURAT EDARAN KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 1 TAHUN 2021 Ikhsan, Muhammad Khananul; Sulistyowati, Eny
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.50474

Abstract

Abstrak Perubahan sitem pendidikan di Indonesia saat ini dipengaruhi oleh keadaan dunia. Semakin cepatnya perubahan zaman maka sistem pendidkan juga mengikuti, seperti dengan adanya pandemi beberapa tahun belakangan yang berakibat kepada peniadaan Ujian Nasional atas dasar Surat Edaran Menteri Pendidikan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peniadaan Ujian Nasional, sebagaimana diketahui bahwa sebelumnya ujian nasional selalu diadakan terhadap peserta didik sebagai bentuk penyelesaian satuan pendidikan tertentu atau sebagai hasil prestasi belajar. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji kebijakan pemerintah melakukan peniadaan Ujian Nasional berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan Nomor 1 Tahun 2021 serta mengkaji akibat hukum peniadaan Ujian Nasional atas diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendidikan Nomor 1 Tahun 2021 berdasarkan hukum positif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan penulisan menggunakan pendekatan undang-undang dengan membedah bahan hukum yang dikumpulkan dengan cara studi literatur yang dianalisis secara preskriptif, serta pendekatan konseptual yang merujuk pada doktrin-doktin hukum maupun padangan para ahli. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peniadaan Ujian Nasional berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan Nomor 1 Tahun 2021 didasarkan kewenangan diskresi yang dimiliki menteri untuk membuat peraturan kebijakan. Adapun akibat hukum peniadaan Ujian Nasional atas diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendidikan Nomor 1 Tahun 2021 adalah batal demi hukum (van rechtswege nietig) tidak mengikat sebab penetapannya terdapat cacat kewenangan dan cacat prosedur. Kata Kunci: Surat edaran, Ujian nasional, Akibat hukum.
Examining the Legality of Adultery Restrictions for Laborers: A Study in Employment Law Farid, M. Lutfi Rizal; Ikhsan, Muhammad Khananul; Putra, Calvin Anthony
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol. 7 No. 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhmo.v7i2.10770

Abstract

The research aims to analyze and propose recommendations concerning regulations prohibiting acts of infidelity committed by workers/laborers from the perspective of labor law. Unlike labor laws and regulations, which do not specifically address the prohibition of acts of infidelity, autonomous rules can address such provisions. This study employs a normative legal research methodology, utilizing both statutory and conceptual approaches. Primary and secondary legal materials serve as the basis for analysis. Findings indicate that provisions prohibiting acts of infidelity for workers/laborers can be integrated into autonomous principles without contravening existing laws and regulations. Furthermore, acts of infidelity may also fall under the purview of urgent offenses or criminal acts. The inclusion of such prohibitions in autonomous rules is not indicative of bad faith on the part of employers seeking to expedite termination of employment relations. Rather, it serves as a preventive measure against violations of laws, regulations, and ethical standards by workers/laborers. Regarding dispute resolution, termination of employment cannot be immediate in cases related to allegations of infidelity. Instead, due process must be followed to ascertain the veracity of such accusations and determine the culpability of the worker/laborer involved.
Co-Authors ENY SULISTYOWATI Farid, M. Lutfi Rizal Putra, Calvin Anthony