Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AJUDAN
Raden Deni Atmiral
Prodi Ilmu Administrasi Negara FISIP UISU
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
KUALITAS PELAYANAN APARATUR DESA DALAM PENERBITAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM) DI DESA SIDODADI KECAMATAN BIRU-BIRU KABUPATEN DELI SERDANG Permana, Muhammad Gilang; Atmiral, Raden Deni
Ajudan: Jurnal Diseminasi Kajian Ilmu Administrasi Negara Vol 3, No 1 (2025): Ajudan: Jurnal Diseminasi Kajian Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jdkan.v3i1.10496

Abstract

Surat keterangan tidak mampu (SKTM) merupakan jenis administrasi yang sering disebut oleh masyarakat umum. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa banyak orang yang tidak memiliki pilihan lain dan seringkali membutuhkan bantuan untuk berbagai administrasi, seperti program penguatan kelompok masyarakat dari pemerintah pusat dan kabupaten serta program Raskin, seperti yang terjadi di Desa Sidodadi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Kualitas Pelayanan Aparatur Desa Dalam Penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu Di Desa Sidodadi Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang sifatnya deskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Zeithaml (2000). Teori Zeithaml digunakan dalam penelitian ini untuk menilai kualitas pelayanan publik dalam 5 dimensi yaitu Dimensi Tangible atau Bukti Fisik, Dimensi Reliability atau Kehandalan, Dimensi Responsiveness atau Daya Tanggap, Dimensi Assurance atau Jaminan, dan Dimensi Emphaty atau Empati. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kualitas Pelayanan Aparatur Desa dalam Penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu di Desa Sidodadi Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang sudah berjalan dengan baik dikarenakan terdapat 4 dimensi kualitas pelayanan yang sudah dilaksanakan dengan baik yaitu Dimensi Tangible (Bukti Fisik), Dimensi Responsiveness (Daya Tanggap), Dimensi Assurance (Jaminan), dan Dimensi Emphaty (Empati), namun tetap harus ditingkatkan guna menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan dari aparatur desa. Dimensi yang belum berjalan dengan baik yaitu Dimensi Reliability (Kehandalan) dikarenakan kemampuan SDM dari aparatur dalam menggunakan alat bantu pelayanan yang masih terbatas serta tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang pasti.
IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI NOMOR 82 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN KETAHANAN PANGAN DI DESA HULU KECAMATAN PANCUR BATU KABUPATEN DELI SERDANG Atmiral, Raden Deni; Lubis, Arya Gandhi
Ajudan: Jurnal Diseminasi Kajian Ilmu Administrasi Negara Vol 3, No 2 (2025): Ajudan: Jurnal Diseminasi Kajian Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jdkan.v3i2.11583

Abstract

Ketahanan pangan merupakan isu penting dalam pembangunan berkelanjutan, terutama di tingkat desa yang menjadi tulang punggung penyediaan pangan nasional. Pemerintah melalui Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 82 Tahun 2022 telah mengeluarkan pedoman pelaksanaan ketahanan pangan berbasis desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan tersebut di Desa Hulu Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, dengan fokus pada proses, kendala, dan efektivitas pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis adalah model implementasi kebijakan George Edward III yang mencakup variabel komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ketahanan pangan di Desa Hulu masih belum berjalan optimal. Komunikasi kebijakan tidak disampaikan secara merata dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Sumber daya yang tersedia, baik manusia maupun infrastruktur, masih terbatas. Disposisi pelaksana kebijakan belum sepenuhnya mencerminkan komitmen terhadap keberhasilan program. Selain itu, struktur birokrasi desa belum mampu menciptakan koordinasi dan pengawasan yang efektif. Program yang telah dilaksanakan, seperti bantuan ternak dan budi daya ikan, mengalami kendala dalam perawatan dan pengelolaan, serta belum memberikan dampak signifikan terhadap kemandirian pangan masyarakat. Kesimpulannya, meskipun kebijakan telah dijalankan secara formal, terdapat kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan. Diperlukan penguatan kelembagaan desa, peningkatan kapasitas pelaksana, dan keterlibatan aktif masyarakat agar program ketahanan pangan dapat berjalan secara efektif, berkelanjutan, dan berdampak nyata.
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM NOMOR 16.A TAHUN 2019 TENTANG PENANGGULANGAN STUNTING DI KOTA SUBULUSSALAM Wita, Wita; Atmiral, Raden Deni
Ajudan: Jurnal Diseminasi Kajian Ilmu Administrasi Negara Vol 2, No 2 (2024): Ajudan: Jurnal Diseminasi Kajian Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jdkan.v2i2.9602

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 16.a tahun 2019 tentang penangulanggan stunting Kota Subulussalam yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kota Subulussalam. Teori yang dipakai pada penelitian ini adalah teori George C. Edward III (1980). Penelitian ini deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Penentuan informan penelitian menggunakan teknik purposive sampling. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Subulussalam informan utama adalah Bidang Kesehatan Keluarga Dan Gizi dan Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Subulussalam informan pendukung adalah Kader Kota Subulussalam dan Masyarakat Kota Subulussalam. Teknik analisa data yang digunakan dibagi menjadi beberapa, yaitu reduksi data, penyajian data dan terakhir penarikan kesimpulan. Penelitian ini menunjukan implementasi Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 16.a tahun 2019 tentang penangulangan stunting Kota Subulussalam yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kota Subulussalam belum Optimal, hal ini dikarenakan oleh aspek komunikasi dalam menedukasi dan mensosialisasikan belum maksimal dan suber-sumber dalam mengimpementasikan kebijakan sudah ada namun belum berjalan dengan baik.
IMPLEMENTASI QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PEMERINTAHAN MUKIM Farisi, Salman Al; Atmiral, Raden Deni
Ajudan: Jurnal Diseminasi Kajian Ilmu Administrasi Negara Vol 2, No 1 (2024): Ajudan: Jurnal Diseminasi Kajian Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jdkan.v2i1.8773

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 tahun 2012 tentang pemerintahan Mukim di Kemukiman Silatong Aceh Singkil. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penentuan Informan penelitian menggunakan teknik purposive  sampling. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Imuem Mukim Silatong, informan utama Sekretaris Mukim Silatong dan sedangkan informan pendukung adalah Geuchik atau kepala desa dan masyarakat Kemukiman Silatong. Teknik analisa data yang digunakan dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan yang terakhir penarikan kesimpulan. Penelitian menunjukkan implementasi Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 tahun 2012 tentang pemerintahan Mukim di Kemukiman Silatong Aceh Singkil dengan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn yaitu dengan menggunakan 6 fokus yaitu: (1)  Standar dan Sasaran dan tujuan, (2) komunikasi, (3)  sumber daya,(4) karakteristik agen pelaksana, (5) disposisi implementor, 6) kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Keadaan sosial di wilayah Kemukiman Silatong sudah cukup baik untuk menerima kehadiran Mukim. 
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2022 PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR DI KOTA MEDAN Gustami, Juliana Dewi; Atmiral, Raden Deni
Ajudan: Jurnal Diseminasi Kajian Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 1 (2026): Ajudan: Jurnal Diseminasi Kajian Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jdkan.v4i1.12912

Abstract

Pedagang kaki Lima (PKL) merupakan pedagang yang menjajakan dagangannya di pinggir jalan atau tempat umum. Pedagang Kaki Lima banyak dijumpai di Kota Medan. Pada tahun 2023 Pemerintah Kota Medan mencatat ada sekitar 7.194 PKL yang beroperasi di Kota Medan. Banyaknya PKL di Kota Medan perlu dilakukan penataan agar tetap menjaga keindahan Kota Medan. Dengan mempertimbangkan hal itu maka Pemerintah Kota Medan mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penetapan Zonasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Kota Medan. Peraturan Daerah Ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk mengatur para Pedagang Kaki Lima agar berjualan sesuai dengan lokasi yang ditentukan pemerintah Kota Medan. Penetapan zonasi Pedagang Kaki Lima dibagi menjdi tiga zona yaitu zona merah, zona kuning, dan zona hijau. penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan menurut Mazamanian Dan Sabatier. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan datanya yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibuat maka terdapat banyak persoalan terkait Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penetapan Zonasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Kota Medan. Dimana belum terimplementasikan secara maksimal, hal ini terlihat masih banyaknya Pedagang kaki Lima yang belum mengetauhi tentang Peraturan Daerah terkait kemudian tentang hak dan kewajiban PKL yang belum terpenuhi.
Co-Authors Gustami, Juliana Dewi Lubis, Arya Gandhi Permana, Muhammad Gilang Salman Al Farisi, Salman Al Wita, Wita