Deyan Ajian Putra
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANALISIS PERAN HUKUM DALAM MENGATASI KESENJANGAN GENDER DI INDONESIA : TANTANGAN DAN SOLUSI Deyan Ajian Putra; Dwi Putri Lestarika
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v7i2.6725

Abstract

Isu yang sering terjadi pada kehidupan masyarakat saat ini adalah masalah kesenjangan gender. Kesenjangan gender adalah suatu bentuk ketidaksetaraan kedudukan laki-laki dengan perempuan dalam menikmati haknya. Permasalahan mengenai kesenjangan gender akan berakibat lahirnya tindakan criminal dimana tindakan tersebut dilarang dalam hukum positif Indonesia. Perbuatan criminal yang lahir akibat dari kesenjangan gender adalah perbuatan diskriminasi. Tentunya yang menjadi korban dari diskriminasi gender ini adalah kaum hawa, yang secara kodrati merupakan makhluk yang lemah. Selain tindakan diskriminasi akan juga melahirkan tindakan kekerasan seksual dimana kaum adam menganggap jika kaum hawa adalah kaum yang lemah dan tak berdaya. Kesenjangan gender ini akan membuat kaum perempuan kesulitan untuk menikmati hak yang pada dasarnyahak tersebut sama seperti hak kaum laki-laki. Tantangan dalam mengatasi kesenjangan gender ini salah satunya karena pengaruh budaya patriarki yang massif berkembang dalam kehidupan masyarakat. Untuk mengatasi tantangan tersebut perlu adanya sosialisasi serta
Analisis Yuridis Peristiwa Pagar Laut Ditinjau Dari Hukum Nasional Dan Hukum Laut Internasional Dendi Saputra; Deyan Ajian Putra; Indah Salsabilla Putri; Ema Septaria; M. Ilham Adepio
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 3 (2025): April - Juni
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The sea fence phenomenon at Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) raises legal issues related to reducing community access and adverse impacts on the environment. This research aims to conduct a further study of legal violations arising from the sea fence incident. This research was conducted by analyzing and systematizing the data and information obtained qualitatively. Data on legal violations due to the sea fence phenomenon were collected using the literature study method. The data collected was analyzed using normative legal methods with a statutory and conceptual approach. The results of this study inform that the phenomenon of sea fencing violates various provisions of Indonesian laws and regulations. Furthermore, the sea fencing phenomenon is also identified as contradicting the principles of sustainable marine resource management and potentially violating the state’s obligation to protect and preserve the environment as per Article 192 of UNCLOS 1982.