Articles
<![CDATA[ANALISIS PERAN HUKUM DALAM MENGATASI KESENJANGAN GENDER DI INDONESIA : TANTANGAN DAN SOLUSI ]]>
<![CDATA[Deyan Ajian Putra]]>;
<![CDATA[Dwi Putri Lestarika]]>
<![CDATA[ Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Cahaya Ilmu Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.3783/causa.v7i2.6725
<![CDATA[Isu yang sering terjadi pada kehidupan masyarakat saat ini adalah masalah kesenjangan gender. Kesenjangan gender adalah suatu bentuk ketidaksetaraan kedudukan laki-laki dengan perempuan dalam menikmati haknya. Permasalahan mengenai kesenjangan gender akan berakibat lahirnya tindakan criminal dimana tindakan tersebut dilarang dalam hukum positif Indonesia. Perbuatan criminal yang lahir akibat dari kesenjangan gender adalah perbuatan diskriminasi. Tentunya yang menjadi korban dari diskriminasi gender ini adalah kaum hawa, yang secara kodrati merupakan makhluk yang lemah. Selain tindakan diskriminasi akan juga melahirkan tindakan kekerasan seksual dimana kaum adam menganggap jika kaum hawa adalah kaum yang lemah dan tak berdaya. Kesenjangan gender ini akan membuat kaum perempuan kesulitan untuk menikmati hak yang pada dasarnyahak tersebut sama seperti hak kaum laki-laki. Tantangan dalam mengatasi kesenjangan gender ini salah satunya karena pengaruh budaya patriarki yang massif berkembang dalam kehidupan masyarakat. Untuk mengatasi tantangan tersebut perlu adanya sosialisasi serta]]>
<![CDATA[KESETARAAN GENDER MENURUT HAK ASASI MANUSIA ]]>
<![CDATA[Amelia Suci Rahmadani]]>;
<![CDATA[Tenti Ayu]]>;
<![CDATA[Dwi Putri Lestarika]]>
<![CDATA[ Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Cahaya Ilmu Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.3783/causa.v7i3.6795
<![CDATA[Semua orang pada hakikatnya mempunyai hak yang sama tanpa dibatasi oleh agama, suku, ras, bahkan gender semua dijamin oleh konstutusi. Negara diharuskan untuk melindungi serta kesetaraan gender dalam mengakses hak pada berbagai aspek kehidupan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan ketimpangan gender dan hak asasi manusia serta tantangan dalam mewujudkan keduanya. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, sumber data yang dugunakan ialah sumber hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi literatur. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa prinsip kesetaraan gender mempunyai keterkaitan erat dengan pemikiran tentang hak asasi manusia. Disisi lain realitas menunjukan bahwa dalam pratiknya kedua konsep ini belum dapat berjalan dengan mulus, terdapat beberapa hambatan besar dalam tatanan sosial masyarakat yang telah mengakar kuat yang menghambat kesetraan gender, terutama tradisi atau budaya pembagian tugas, peran, fungsi, dan pembedaan status sosial dalam masyarakat untuk laki-laki dan perempuan.]]>
<![CDATA[KESENJANGAN GENDER DAN PERLINDUNGAN HUKUM: TINJAUAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Sela Monika]]>;
<![CDATA[Devina Qhosani]]>;
<![CDATA[Dwi Putri Lestarika]]>
<![CDATA[ Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 4 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Cahaya Ilmu Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.3783/causa.v7i4.6824
<![CDATA[Kesenjangan gender di Indonesia merupakan masalah sosial yang serius, dimana perempuan seringkali mengalami diskriminasi dan kekerasan, terutama dalam rumah tangga. Meskipun sudah ada undang-undang mengenai keseteraan gender,seperti UU No.7 Tahun 1984 dan UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disahkan untuk menjamin perlindungan hukum, tantangan dalam penerapannya masih sangat nyata. Berbagai faktor, termasuk norma sosial patriarki dan stigma sebagai korban, seringkali menghalangi perempuan untuk mendapatkan perlindungan hukum yang layak mereka dapatkan. Perlindungan hukum yang diberikan dalam undang-undang ini harus menjadi langkah awal menuju pemberdayaan perempuan dan mengurangi kejadian kekerasan dalam rumah tangga. Namun banyak korban yang merasa terjebak dalam rasa cemas dan takut sehingga enggan melapor. Data menunjukkan bahwa meskipun banyak insiden kekerasan yang terjadi, hanya sebagian kecil yang dilaporkan kepada pihak berwenang. Hal ini mencerminkan kesenjangan antara norma hukum yang ada dengan realitas sosial yang dihadapi perempuan. Untuk menutup kesenjangan ini, pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat luas harus bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak perempuan.]]>
<![CDATA[UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN DAN KESETARAAN GENDER ]]>
<![CDATA[Selpa Rosa Lenda]]>;
<![CDATA[Adillah Dwi Rahmadani]]>;
<![CDATA[Dwi Putri Lestarika]]>
<![CDATA[ Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 4 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Cahaya Ilmu Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.3783/causa.v7i4.6831
<![CDATA[Tiap-tiap orang mempunyaii hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak yang sama tidak terkecuali antara perempuan dan laki-laki yang dijamin oleh UUD. Negara diharuskan untuk melindungi kesetaraan gender pada semua aspek kehidupan termasuk didalamnya menjamin bahwa setiap undang-undang yang diundangkan DPR Bersama mencerminkan kesetaraan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan prinsip kesetaraan gender dalam undang-undang ketenagakerjaan, tantangan dalam menerapkan kesetatraan gender dalam serta solusinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan literatur review dengan dielaborasikan dengan metode yuridis normative dengan sumber hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan studi literatur. Dari hasil penelitian mengindikasikan bahwa undang-undang ketenagakerjaan telah mencerminkan prinsip kesetraan gender didalamnya, tetapi juga terdapat tantangan dalam penerapan kesetraan gender dalam dunia kerja seperti kebijakan pengupahan yang diskriminatif, subordinasi perempuan, kekerasan terhadap perempuan, hingga pembebanan berlebihan. Terhadap berbagai permasalahan yang ada solusi yang dapat diambil pemerintah adalah sosialisasi tentang kesadaran hukum, revisi dan penguatan regulasi terkait dengan disertai penegakan hukum yang mumpuni serta upaya lainnya.]]>
<![CDATA[DAMPAK KETIMPANGAN GENDER TERHADAP SDGs (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS) ]]>
<![CDATA[Dendi Saputra]]>;
<![CDATA[Rego Bangkito]]>;
<![CDATA[Dwi Putri Lestarika]]>
<![CDATA[ Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 4 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Cahaya Ilmu Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.3783/causa.v7i4.6850
<![CDATA[Semua orang pada dasarnya memiliki hak yang setara tanpa dipengaruhi oleh ras, suku, agama, ataupun status gender. Negara wajib untuk melindungi dan menghormati kesetaraan gender dalam mengakses berbagai hak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat ketimpangan gender diindonesia serta dampak ketimpangan gender terhadap Susteinable development goals. Penelitian menggunakan pendekatan literatur riview yang didukung yuridis normatif, sumber data yang digunakan adalah sumber hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan metode studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan gender masih kerap terjadi diindonesia hal ini didukung oleh indikator seperti ketimpangan jumlah pekerja formal laki-laki dan perempuan, kecilnya presntase perempuan yang menduduki posisi manager, serta ketimpangan tingkat penyelesaian pendidikan antar gender. Ketimpangan gender memiliki dampak signifikan terhadap SDGs, ketimpangan gender tidak hanya menjadi hambatan bagi kesetaraan gender (SDGs 5), tetapi juga berpengaruh terhadap tujuan-tujuan lainnya.]]>
<![CDATA[ANALISIS KETIMPANGAN GENDER DALAM UNDANG UNDANG PERKAWINAN ]]>
<![CDATA[Indah Salsabilla Putri]]>;
<![CDATA[Ana Ilmadan Sari]]>;
<![CDATA[Dwi Putri Lestarika]]>
<![CDATA[ Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 4 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Cahaya Ilmu Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.3783/causa.v7i4.6853
<![CDATA[Setiap orang memilki hak dan kewajiban yang sama tidak terkecuali antara perempuan dan laki-laki yang dijamin oleh norma hukum yang ada. Negara berkewajiban untuk menjamin kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan bahkan termasuk didalamnya memastikan bahwa setiap regulasi yang dikeluarkan mencerminkan kesetaraan. Penelitian ini bertujuan untuk ketimpangan gender dalam UUP yang terdapat dalam beberapa ketentuan kunci dalam undang-undang perkawinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan sumber hukum primer dan sekunder yang diperoleh dengan studi literatur. Dari hasil penelitian mengindikasikan bahwa terdapat beberapa norma dalam undang-undang perkawinan yang tidak sejalan dengan prinsip kesetaraan gender seperi pasal 3 Ayat (2), Pasal 4 Ayat (1), dan (2) serta ketentuan dalam pasal 31, ketentuan pasal 3 dan 4 cenderung mencerminkan poligami sepihak yang menguntungkan laki-laki dan merugikan perempuan, dimana menjadikan alasan kemandulan sebagai dasar poligami oleh laki-laki adalah tidak adil mengingat tidak ada akibat hukum yang sama jika kemandulan terjadi pada laki-laki. Pengaturan mengenai kedudukan laki-laki dan perempuan dalam perkawinan dianggap juga tidak mencerminkan kesetaraan gender karena pada kenyataan nya perempuan juga dapat mengisi kedudukan laki-laki dalam perkawinan.]]>
<![CDATA[IMPLIKASI YURIDIS DOMINASI STRUKTURAL DALAM KESENJANGAN GENDER DAN URGENSI REFORMASI PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA SEBAGAI ANALISIS TERHADAP KEBIJAKAN HUKUM YANG TIDAK BERKEADILAN ]]>
<![CDATA[Sutra Oktaviani]]>;
<![CDATA[Elsa Ramadhana]]>;
<![CDATA[Dwi Putri Lestarika]]>
<![CDATA[ Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 4 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Cahaya Ilmu Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.3783/causa.v7i4.6857
<![CDATA[Fenomena dominasi struktural dalam masyarakat Indonesia berkontribusi signifikan terhadap kesenjangan gender yang masih berlangsung hingga saat ini. Dominasi struktural merujuk pada sistem sosial yang secara sistematis mendiskriminasi perempuan, baik dalam akses terhadap pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yaitu Bagaimana implikasi yuridis dominasi struktural terhadap kesenjangan gender dalam pekerjaan di Indonesia dan Apa urgensi reformasi perlindungan hukum untuk menciptakan kebijakan hukum yang lebih adil dan setara gender di Indonesia, penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan Dominasi struktural yang menguntungkan laki-laki dan diskriminasi terhadap perempuan, terutama dalam hal upah, kesempatan kerja, promosi, dan perlindungan hukum, masih menjadi tantangan besar di sektor ketenagakerjaan Indonesia. Reformasi kesempatan kerja yang adil juga membutuhkan perubahan untuk mengatasi hambatan struktural dalam akses perempuan ke posisi strategis, termasuk sistem rekrutmen berbasis kompetensi.]]>
<![CDATA[MEMAHAMI KESENJANGAN GENDER DALAM RANAH AKSES PENDIDIKAN UNTUK PEREMPUAN ]]>
<![CDATA[Muhammad Vazriyansyah]]>;
<![CDATA[Fatur Rahman Hadi]]>;
<![CDATA[Dwi Putri Lestarika]]>
<![CDATA[ Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Cahaya Ilmu Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.3783/causa.v7i5.6877
<![CDATA[Ketidaksetaraan gender dalam pendidikan masih menjadi salah satu tantangan terbesar terhadap pembangunan ekonomi dan sosial di banyak negara, dan dengan latar belakang inilah studi ini akan mengeksplorasi secara mendalam berbagai hambatan yang dihadapi perempuan dalam mengakses pendidikan, termasuk stereotip gender yang mengakar, isu-isu sosial, dan isu-isu sosial. tekanan dari lingkungan sekitar, dan keterbatasan sumber daya, dan harus menyoroti inisiatif yang diambil sejauh ini yang bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan bagi perempuan, sekaligus mengidentifikasi tantangan dalam implementasinya, dengan harapan bahwa temuan ini akan menjadi rekomendasi yang berguna bagi pembuat kebijakan dan lembaga yang fokus pada pemberdayaan perempuan. dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif dan adil bagi semua individu.]]>
<![CDATA[PERAN AGAMA ISLAM DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER ]]>
<![CDATA[Olivia Sugiarti]]>;
<![CDATA[Mutiara Deja Saputri]]>;
<![CDATA[Dwi Putri Lestarika]]>
<![CDATA[ Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Cahaya Ilmu Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.3783/causa.v7i5.6881
<![CDATA[Semua orang pada dasarnya mempunyai hak yang sama tanpa dibatasi oleh aspek apapun btermasuk gender. Negara diharuskan untuk menjamin kesetaraan gender dalam mengakses hak dalam segala aspek kehidupan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesetaraan gender menurut perspektif islam dan peran islam dalam mewujudkan kesetraan gender. Penelitian menggunakan pendekatan literatur riview, dengan sumber data yang digunakan ialah sumber primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi literatur. Hasil penelitian menunjukan bahwa prinsip kesetaraan gender selaras dan sejalan dengan ajaran islam sehingga mendapat dukungan penuh islam. Peran islam dalam mewujudkan kesetraan gender dapat dilakukan dengan berbagai upaya sepeti meningkatkan kesadaran tentang kesetraan gender melalui forum-forum agama, meningkatkan peran perempuan dalam bidang keagamaan dan bidang lainnya.]]>
<![CDATA[PENGARUH REGULASI KETENAGAKERJAAN DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN PENGURANGAN KESENJANGAN GENDER ]]>
<![CDATA[Anisah Friti Anjelia]]>;
<![CDATA[Nabila Inkha Putri]]>;
<![CDATA[Dwi Putri Lestarika]]>
<![CDATA[ Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Cahaya Ilmu Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.3783/causa.v7i5.6882
<![CDATA[Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam sektor ketenagakerjaan, terutama terkait dengan kesejahteraan dan kesetaraan gender. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana Pengaruh Regulasi Ketenagakerjaan terhadap Kesejahteraan Perempuan dan tantangan implementasi UU Cipta Kerja terhadap perempuan pekerja serta mengevaluasi apakah regulasi ini sudah mendukung upaya pengurangan kesenjangan gender di sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Regulasi ketenagakerjaan dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP No. 35 Tahun 2021 memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan pekerja perempuan. Peningkatan hak cuti, fleksibilitas jam kerja, dan perlindungan terhadap pekerja perempuan, termasuk cuti haid dan cuti melahirkan, memberikan ruang bagi perempuan untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan peran domestik.]]>
