Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PERAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM UPAYA PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI INDONESIA Camesi, Tiara Intan
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 10 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v7i10.7079

Abstract

Pembunuhan berencana adalah salah satu kasus pembunuhan yang rumit, karena segala hal telah dipertimbangkan oleh pelaku. Penggunaan Justice collaborator yang juga dikenal sebagai saksi pelaku adalah salah satu cara yang bisa digunakan untuk mempermudah proses pengadilan suatu perkara. Justice collaborator adalah terdakwa atau pelaku tindak pidana yang bukan merupakan dalang utama lalu bekerja sama dengan aparat penegak hukum (APH) untuk mengungkap kebenaran suatu kasus. Penerapan justice collaborator di Indonesia masih menuai berbagai pro dan kontra didalam masyarakat. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran serta perlindungan hukum untuk seorang juctice collaborator dan juga mengetahui bagaimana penerapannya di Indonesia berdasarkan kasus Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif, di mana penulis menggunakan sumber dari undang-undang, jurnal, artikel ilmiah, dan lain-lain. Hasil dari rumusan masalah dalam penelitian ini, penulis menyadari jika seorang justice collaborator memiliki peran yang sangat penting dengan kesaksiannya, dan sebagai saksi tentu saja perlindungan hukum harus tetap diberikan kepada JC atau justice collaborator agar dia mendapatkan rasa aman saat menyampaikan kesaksiannya. Di indonesia justice collaborator pernah diterapkan dalam kasus yang melibatkan anggota kepolisian dua tahun yang lalu, dan penerapan ini dapat dikatakan berhasil. Sedangkan dampaknya sendiri dalam perspektif masyarakat Indonesia masih berbeda-beda, ada yang setuju dan ada juga yang tidak setuju atau kontra.
Ketiadaan Pengakuan Ecocide Sebagai Core International Crime Dan Implikasinya Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Individu Fitriani, Nola Listi; Camesi, Tiara Intan; Suherman, Asep
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 3 (2026): April - Juni
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the absence of recognition of ecocide as a core international crime and its implications for individual criminal responsibility under international criminal law. The research employs a normative legal method with statute, conceptual, and comparative approaches. Legal materials are collected through library research and analyzed using qualitative descriptive methods. The results indicate that substantively, ecocide possesses characteristics similar to core international crimes, particularly in terms of its gravity, widespread or systematic impact, and its threat to global interests. However, ecocide has not yet been formally recognized under the Rome Statute 1998 due to the absence of a universally accepted definition and the presence of political and economic challenges. This lack of recognition creates a legal gap, limiting the jurisdiction of the International Criminal Court in prosecuting perpetrators, thereby potentially leading to impunity. Therefore, it is necessary to develop a more adaptive international criminal law framework by recognizing ecocide as an international crime in order to strengthen individual criminal responsibility and enhance global environmental protection.
Kedudukan Visum Et Repertum Dalam Pembuktian Kejahatan Seksual Tanpa Luka Camesi, Tiara Intan; Fitriani, Nola Listi; Utami, Ria Anggraeni
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 2 (2026): Januari-Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/49p2e353

Abstract

This study aims to analyze the legal position of visum et repertum in proving sexual crimes without physical injuries and to examine its role within the criminal justice system. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, referring to the Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana and Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. The results indicate that visum et repertum serves as both documentary evidence and expert testimony that provides an objective medical description of the victim’s condition. However, in cases of sexual crimes without physical injuries, its evidentiary value is limited as it may not reveal signs of physical violence. Therefore, proof cannot rely solely on visum et repertum but must be supported by other evidence such as victim testimony, witnesses, and circumstantial evidence. This study highlights the importance of a comprehensive and victim-oriented approach to ensure justice in handling sexual crime cases