Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Nommensen Journal of Legal Opinion Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Kasman Siburian
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
ANALISIS YURIDIS TENTANG ASPEK KELEMBAGAAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Samuel Raja A.S Manurung; Budiman NPD Sinaga; Kasman Siburian
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v7i11.7108

Abstract

Setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia direvisi pada tahun 1945, untuk menghindari sentralisasi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh organ-organ negara, maka diberlakukanlah pemisahan kekuasaan (separation of power) yang berbeda dengan pemisahan kekuasaan sebelumnya. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana aspek kelembagaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan bagaimana mekanisme pembentukan, pengaturan, dan kewenangan dari lembaga-lembaga tersebut dalam sistem ketatanegaraan. Metode Penelitian Hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, dan pendekatan konseptual untuk menganalisis isu hukum yang relevan. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi lengkap tentang topik yang di analisis. Hasil analisis data dari berbagai sumber akan digunakan untuk mencari solusi atas masalah yang diteliti. Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini yaitu membahas aspek kelembagaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan mekanisme pembentukan, pengaturan, dan kewenangan dari lembaga-lembaga sistem ketatanegaraan maka dapat disimpulkan hasil dari penelitian yang dilakukan adalah Krisis kepercayaan terhadap penyelenggara negara juga merupakan salah satu indikator terbentuknya lembaga-lembaga negara yang mempunyai label mandiri yang kemudian justru menambah komplekitas persoalan. Hal ini perlu diupayakan penataan atau rekonstruksi yang diawali dari penataan grand desain kelembagaan negara dalam konstitusi melalui perubahan. Rekonstruksi atau penataan kembali lembaga-lembaga negara mandiri dalam struktur ketatanegaraan Indonesia akan terjalin suatu keharmonisan dan sinkronisasi antara lembaga-lembaga tersebut, penataan kembali yang didasarkan pada pengaturan perundang-undangan diharapkan tidak akan terjadi tumpang-tindih.
ANALISIS YURIDIS PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN hasri, Gio irwana; Kasman Siburian; Hisar Siregar
Nommensen Journal of Legal Opinion Vol. 5 No. 2 Juli 2024
Publisher : Magister Hukum Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51622/njlo.v5i2.2365

Abstract

Community Organizations are community associations that form organizations with an orderly nature and structure, usually starting from the highest/central level to the lowest level/leadership at the regional level or even community associations. Considering that social organizations provide freedom of association, assembly and expression of opinion as a form of guarantee of human rights. Therefore, the reasons used are based on statutory regulations as explained in Article 60 paragraph (1) and paragraph (2) Government Regulations in Lieu of Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2017 concerning Amendments to Law Number 17 of 2013 concerning Organizations Even though Community Organizations can be dissolved, the dissolution procedure must be carried out democratically. The government must not monopolize the authority to disband a mass organization by negating the role of other state institutions, so that the government will tend to behave authoritarian. The consequence of an authoritarian government is that the laws that are born will be repressive in nature, prioritizing the interests of the rulers over the people. This research is included in Normative Juridical research, namely research that examines legal norms that originate from legal rules, namely laws. The conclusion obtained in this research is that the system for dissolving mass organizations in Indonesia still does not have clear indicators and mechanisms that are in accordance with the existence of the rule of law. The dissolution of mass organizations is based on the mass organization not carrying out its obligations and prohibitions. So the reasons for disbanding mass organizations can be classified into threats to democracy, national ideology, constitution, state sovereignty and national security. The mechanism for dissolving social organizations is divided into two categories based on their registration, where the dissolution of social organizations that are not legal entities is carried out by the government, namely the Minister of Home Affairs. Meanwhile, for social organizations with legal entities, their dissolution is handed over to the Minister of Law and Human Rights.
Co-Authors Budiman N.P.D Sinaga hasri, Gio irwana Hisar Siregar Samuel Raja A.S Manurung