Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

Penguatan Konstitusi dan Ideologi Kebangsaan Demi Mewujudkan Perdamaian di Indonesia Budiman N.P.D Sinaga
PAX HUMANA Vol 2, No 2 Mei (2015)
Publisher : Yayasan Bina Darma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (331.675 KB)

Abstract

The nature of the nation could not be separated from the purpose of the nation it self. The purpose of the nation is a purpose that want to be achieved by a nation.This purpose is the major reason for establishing the state of national founder. Thus, nature of national is the purpose of Indonesian people. The purpose of a nation must be consistent with the fact that inherent in the nation. For example, one of the statement attached to the people of Indonesia is unity in diversity. Therefore, the founders of the Indonesian state was deliberately adjust the national with the nation of Indonesian people. The purpose of the nation included in the constitution in order enforceable. The purpose of the nation had been included in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Indonesia's major problems such as separatism, sectarianism and terrorism should be studied constitutionally. Some of the problems is possible that there is a problem in the past and have been resolved through an agreement set forth in the Constitution. And the Problems such as these should be resolved by constitutionally approachKeywords: The purpose of the nation , Constitution, Constitutional.
SYARAT PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM YANG INKONSTITUSIONAL Budiman N. P. D. Sinaga; Sahat H. M. T. Sinaga
Masalah-Masalah Hukum Vol 48, No 3 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (168.415 KB) | DOI: 10.14710/mmh.48.3.2019.249-256

Abstract

Keberadaan Partai  Politik diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini antara lain dapat diketahui  dari pasal-pasal yang berkaitan  dengan pemilihan umum. Pengaturan tentang Partai Politik tidak mungkin dilakukan secara lengkap dalam Undang-Undang Dasar sehingga perlu diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan lain terutama dalam Undang-Undang.Materi muatan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.  Akan tetapi, kenyataannya masih ditemukan materi muatan Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang yang mengandung materi muatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dapat diujidi Mahkamah Konstitusi namun dapat mengurangi kepastian hukum.Para pembentuk Undang-Undang tidak boleh memuat materi muatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan Pancasila dalam Undang-Undang. Selain itu, para pembentuk Undang-Undang juga tidak boleh membuat Undang-Undang yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam kehidupan kenegaraan melalui Partai Politik tidak boleh dihilangkan melalui Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lain.
PELANGGARAN ADMINISTRASI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020 Budiman NPD Sinaga; Johnson Pasaribu; Jherry Napitupulu
Visi Sosial Humaniora Vol. 2 No. 1 (2021): Visi Sosial Humaniora: Edisi Juni 2021
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51622/vsh.v2i1.344

Abstract

In the Constitution of the Republic of Indonesia 1945 it was stated that the election of regional heads was conducted democratically. As the implementation of the provision has been applied various laws and regulations but until now there are still various problems. Therefore, it is necessary to conduct research on the problems in the regional head election. Research was conducted on legislation and decisions. Based on the research can be known that in the Regional Head Election found also administrative violations. In resolving administrative violations, the role of administrative science is very important especially regarding evidence and evidence. Therefore, election organizers need to be equipped with administrative capabilities in order to prevent and resolve violations appropriately.
PENEGAKAN HUKUM SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PENDAFTARAN DAN PENCATATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA Budiman Sinaga; Baru Tulus Obtain Siambaton; Adirman Budi Nduru
Nommensen Journal of Legal Opinion Vol 01 No 01 Juli 2020
Publisher : Magister Hukum Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51622/njlo.v1i01.87

Abstract

Currently, registration and registration of intellectual property in Indonesia are still deficient compared to other countries. Therefore, it is necessary to research the registration and recording of intellectual property that is still low and efforts to improve the registration and recording of intellectual property in Indonesia. This study wants to find out the cause of registration and recording of intellectual property so that the required data is secondary data and primary data. Therefore, this research used normative and sociological legal research methods together to be able to complement each other. Based on the results of the study can be concluded as follows. Registration and recording of intellectual property in Indonesia are still low because the public does not know much about registration and recording. Also, the public feels free to do registration and recording because the enforcement of intellectual property law is still low as law enforcement is still not firm in the event of piracy of intellectual property. Various efforts have been made to increase the registration and recording of intellectual property in Indonesia, among others, through the enforcement of intellectual property laws that are getting better and registration and recording of intellectual property that is getting easier and cheaper.
PERAN UNIVERSITAS DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH MILENIAL PADA PEMILIHAN UMUM 2019 Budiman Sinaga
Nommensen Journal of Legal Opinion Vol 02 No 01 Januari 2021
Publisher : Magister Hukum Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51622/njlo.v1i02.191

Abstract

In 2019 for the first time held simultaneous elections. Voter turnout in this election includes millennials. Some of the millennials are at university. Therefore, it is necessary to know the role of universities in the 2019 general election. The research was conducted with statute approach, case approach, historical approach, comparative approach, and conceptual approach. From this research, it can be found that universities have sought to increase millennial voter participation in the 2019 general election by including material on elections in courses as well as conducting public lectures.
ANALISIS YURIDIS SPIN OFF DALAM PERUSAHAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS threesy agustina; Budiman NPD Sinaga; Kasman Siburian
Jurnal Hukum PATIK Vol. 7 No. 3 (2018): Edisi Desember 2018
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT), pemisahan dikenal dalam dua bentuk, yakni pemisahan murni dan pemisahan tidak murni. Pemisahan murni mengakibatkan seluruh aktiva dan passive perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan yang melakukan pemisahan usaha tersebut berakhir karena hukum spin-off justru dapat menimbulkan ketidakpastian (uncertainty) bagi unit syariah yang hendak dipisahkan. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, syarat pemenuhan dana peserta sebesar 50 persen dari induknya dalam melakukan spin-off sulit untuk dipaksanakan, karena dikhawatirkan akan menjadi variabel pengganggu bagi penurunan kinerja perusahaan. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian normative. Spin Off diatur dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Yang mana pada Penjelasan Pasal 135 Ayat (1) Huruf (b) “disebutkan bahwa Yang dimaksud dengan (pemisahan tidak murni) lazim disebut spin off.” Sehingga secara tidak langsung ketentuan tentang spin off berlandasakan pada pasal 135 ayat (1) huruf (b). Akibat hukum dilakukanya spin offf dijelaskan pada pasal 135 ayat (3)Pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut tetap ada.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKTUR PERSEROAN TERBATAS ATAS TINDAK PIDANA PERPAJAKAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT (STUDI PUTUSAN NOMOR 1501/PID.SUS/2019/PN.JKT-BRT) Reine Sinaga; Budiman NPD Sinaga; Marthin Simangungsong
Jurnal Hukum PATIK Vol. 6 No. 3 (2017): Edisi Desember 2017
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana perpajakan dewasa ini semakin marak dilakukan oleh Wajib Pajak terutama Wajib Pajak Badan. Tetapi hanya segelintir kasus yang berhasil terungkap dan diadili oleh badan yang berwenang salah satunya penggunaan faktur pajak fiktif PT Satria Artha Pendawa atas nama terdakwa The Tjoen Han. pajak merupakan sumber pendapatan vital setiap negara, oleh karenanya penting untuk merealisasikan target penerimaan negara dari pajak. Aktivitas wajib pajak perlu mendapat sorotan tajam oleh Direktorat Jenderal Pajak guna memperkecil bahkan meniadakan celah manipulasi pajak akibat dari penyelewengan sistem self assesment, sebab korporasi termasuk kontributor pajak terbesar. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library reseach). Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, hal-hal yang meringankan dan memberatkan dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan.Sedangkan pertimbangan hakim non yuridis adalah tindak pidana perpajakan merupakan perbuatan pidana yang merugikan negara dari sektor pajak.
ANALYSIS AND EVALUATION OF LAW WITH THE SCOPE OF MATERIALS IN THE FIELD OF COPYRIGHT WORK RELATED TO SPATIAL PLANNING Budiman NPD Sinaga
NOMOI Law Review Vol 2, No 2 (2021): November Edition
Publisher : NOMOI Law Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/nomoi.v2i2.7660

Abstract

Further arrangements in the Regional Regulation if not done carefully can cause new problems, the District and Municipal Governments can not simply be seen as subordinate products of the Provincial Regulation and should not be contrary to the Provincial Regulation. Therefore, the establishment of provincial regulation can not be done without regard to the interests of the District and the City. It is very good if in the establishment of the Provincial Regulation opened the opportunity for the District and the City to participate. The research method used is normative juridical. The results showed that based on the Copyright Act there are several material content of the Spatial Planning Law and The Regulation of RTRWP Sumut that must be changed and even eliminated, among others regarding licensing directives. In addition, some provisions of the Copyright Act can reduce and even eliminate legal certainty such as the possibility of regulation of certain content material through provincial regulations or governor regulations or types of legislation from the Central Government.Keyword: Cipta Kerja, Peraturan Daerah, Provinsi.
Penerapan Metode Pembelajaran Synergetic Teaching pada Materi Ancaman Terhadap Negara dalam Bingkai Bhineka Tunggal Ika untuk Meningkatkan Keaktifan Siswa pada Mata Pelajaran PPKn di SMA Swasta Gajah Mada Medan Kelas X-IIS T.A 2021/2022 Rina Fisensia Simamora; Budiman N.P.D Sinaga; Hotmaida Simanjuntak
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i2.3599

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan siswa dengan menerapkan metode pembelajaran Synergetic Teaching pada materi ancaman negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika mata pelajaran PPKn di SMA Swasta Gajah Mada Medan kelas X-IIS TA 2021/2022. Peneliti menggunakan penelitian tindakan kelas (classroom action research)model spiral Kemmis & Taggart. Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus dan melalui tahap yang meliputi: (1) Perencanaan, (2) Pelaksanaan atau Observasi dan, (3) Refleksi. Data yang diperoleh melalui observasi dan dokumentasi. Hasil Penelitian ini dapat dilihat dari hasil observasi siklus I dan siklus II. Pada siklus I pertemuan pertama nilai aktivitas siswa sebesar 64% pada pertemuan pertama dan 70% pada pertemuan kedua dan di siklus II meningkat 76% dan 80% pada pertemuan kedua, peningkatan keaktifan belajar siswa dapat dilihat dari hasil observasi siklus I dan siklus II, Skor keaktifan siswa pada siklus I pertemuan pertama yaitu 3,1 dengan kategori “cukup aktif” dan petemuan kedua 3,6 dengan kategori cukup aktif dan pada siklus II pertemuan pertama meningkat menjadi 4, 2 dengan kategori “aktif” dan pada pertemuan kedua 4,5 dengan kategori “aktif”. Dengan demikian hasil penelitian di SMA Swasta Gajah Mada Medan kelas X-IIS telah tercapai dengan kategori penilaiaan aktif.Kata Kunci: Synergetic Teaching , Pembelajaran aktif. AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan aktivitas siswa dengan menerapkan metode Synergetic Teaching pada mata pelajaran ancaman negara dalam rangka Bhineka Tunggal Ika mata pelajaran PPKn di SMA Gajah Mada X-IIS TA Medan 2021/2022. Peneliti menggunakan penelitian tindakan kelas (PTK) model spiral Kemmis & Taggart. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus dan melalui tahapan yang meliputi (1). Perencanaan, (2). Pelaksanaan atau Pengamatan, (3). dan Refleksi. Data diperoleh melalui observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian dapat dilihat dari hasil observasi siklus I dan siklus II. Pada siklus I nilai aktivitas siswa pada pertemuan pertama sebesar 64% dan pertemuan kedua sebesar 70%. Pada siklus II nilai meningkat menjadi 76% pada pertemuan pertama dan 80% pada pertemuan kedua. Sedangkan peningkatan aktivitas belajar siswa dapat dilihat dari hasil observasi siklus I dan siklus II, skor aktivitas siswa pada siklus I pada pertemuan pertama adalah 3,1 dengan kategori “cukup aktif”, dan pada pertemuan kedua adalah 3.6 dengan kategori “cukup aktif”. Untuk siklus II meningkat menjadi 4,2 pada pertemuan pertama dengan kategori “aktif” dan 4,5 pada pertemuan kedua dengan kategori “aktif”. Dengan demikian, hasil penelitian di kelas X-IIS SMA Gajah Mada Medan telah tercapai dengan kategori aktif. 2 pada pertemuan pertama dengan kategori “aktif” dan 4,5 pada pertemuan kedua dengan kategori “aktif”. Dengan demikian, hasil penelitian di kelas X-IIS SMA Gajah Mada Medan telah tercapai dengan kategori aktif. 2 pada pertemuan pertama dengan kategori “aktif” dan 4,5 pada pertemuan kedua dengan kategori “aktif”. Dengan demikian, hasil penelitian di kelas X-IIS SMA Gajah Mada Medan telah tercapai dengan kategori aktif.Kata kunci: Pengajaran Sinergis, Pembelajaran Aktif.
Program Bimbingan Gratis Matematika di SMA Negeri 1 Pegagan Hilir Budiman N.P.D Sinaga; Bahtiar Girsang; Ewin Simbolon; Lintong S. Situmorang; Yanti J. Nababan
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari Vol. 1 No. 5 (2022): August 2022
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/jpmb.v1i5.964

Abstract

Pengabdikan Kepada Masyarakat merupakan keharus bagi Dosen dan Mahasiswa. Melalui kegiatan ini Dosen dan Mahasiswa ingin menerapkan ilmu yang sudah didapatkan di kampus secara langsung. Selain itu Dosen dan Mahasiswa ingin menambah pengalaman, Kami memilih mengadakan bimbingan matematika gratis kepada siswa sebagai kegiatan Pengabdian Kepada Masyarat. Hal ini mengingat minat siswa untuk belajar matematika masih rendah. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Februari 2022. Minat siswa untuk belajar matematika rendah karena sudah ada kesan mata pelajaran ini sulit. Dari pengalaman ini kami mengetahui bahwa ternyata minat siswa dapat ditingkatkan dengan menggunakan berbagai gaya belajar dalam mempelajari matematika. Oleh karena itu perlu ada upaya untuk mengurangi kesan bahwa matematika merupaka mata pelajaran yang sulit. Selain itu Guru harus mau menggunakan berbagai gaya belajar agar minat siswa meningkat.