Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Priviet Social Sciences Journal Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Ansori, M. Tedi
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT ROHINGNYA DI MYANMAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Zulfa, Daan Damara; Ansori, M. Tedi
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 1 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i1.7199

Abstract

Hak Asasi Manusia adalah hubungan antar masyarakat dan negara. Negara berkewajiban dalam menjamin setiap warga negara mempunyai hak dasarnya. Namun, dalam praktiknya, negara bisa saja gagal memenuhi kewajibannya untuk menjamin hak dasar warga negaranya, bahkan pada negara demokratis sekalipun. Di Myanmar, pelanggaran HAM telah terjadi selama bertahun-tahun. Kasus pelanggaran HAM yang mendapat kecaman internasional adalah pelanggaran HAM terhadap Masyarakat Rohingya. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dalam hal ini bahan hukum yang dibahas sebagai sumber primer adalah UUD NRI 1945, dan Undang- undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Etnis Rohingya dianggap sebagai imigran yang menetap sementara, pendatang asing, bahkan etnis ini dianggap sebagai etnis yang tidak layak untuk mendapat kemakmuran hidup, tidak diperbolehkan mendapat pekerjaan yang layak di Myanmar. Penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia berat merupakan Tanggung jawab negara dalam Upaya awal menyelesaikan sengketa HAM. Jika terdapat sebuah kasus pelanggaran HAM di suatu negara maka negara tersebut yang berkewajiban, seharusnya memastikan perlindungan HAM bagi seluruh warganya tanpa memandang suku. Tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh pemerintah telah mencapai level serius, yaitu genosida. Salah satu bentuk tanggung jawabnya adalah menghentikan tindakan diskriminatif tersebut. Setelah penghentian, negara juga harus menegakkan HAM melalui penyelidikan, penuntutan, dan hukuman.
POTENSI HUKUM DAN UPAYA PERLINDUNGAN PAJAK KARBON DALAM LINGKUNGAN Pramita, Salsabila Ayu; Alfikri, Reza Seby; Ansori, M. Tedi; Iskandar; Wulandari
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i12.7958

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji potensi hukum dan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam penerapan pajak karbon sebagai instrumen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dan mitigasi perubahan iklim. Pajak karbon dianggap sebagai salah satu kebijakan yang efektif dalam menurunkan emisi GRK, terutama dalam sektor industri dan energi, yang merupakan penyumbang utama pemanasan global. Indonesia, sebagai negara anggota United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), memiliki komitmen untuk mengurangi emisi GRK melalui dokumen Nationally Determined Contributions (NDC). Dengan penerapan pajak karbon, diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mempercepat transisi menuju energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertulis, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan doktrin hukum terkait pajak karbon. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi yang ada, menafsirkan kebijakan yang diterapkan, serta mengevaluasi bagaimana peraturan-peraturan tersebut dapat diterapkan dalam konteks Indonesia. Dengan pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang potensi hukum terhadap lingkungan yang dapat tercipta melalui pajak karbon, serta tantangan yang harus dihadapi dalam implementasinya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan kebijakan pajak karbon yang lebih efektif dalam mendukung mitigasi perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Legal implications of changes to State Civil Servants or Aparatur Sipil Negara (ASN) regulations on personnel management systems in Indonesia Ansori, M. Tedi; Putra, Marta Deki; Triananda, Djorghi Samudra; Iskandar, Iskandar; Madinar, Madinar
Priviet Social Sciences Journal Vol. 6 No. 5 (2026): May 2026
Publisher : Privietlab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55942/pssj.v6i5.1817

Abstract

The amendment of the State Civil Servants or Aparatur Sipil Negara (ASN) regulation through Law Number 20 of 2023 introduced significant normative changes to Indonesia’s personnel management system. This study examines the legal consequences of these regulatory changes from the perspective of state administrative law, focusing on the merit system, institutional oversight, talent management, and the reorganization of non-ASN staff. The methodology utilized in this analysis is normative juridical, employing both statutory and conceptual approaches grounded in secondary legal resources such as statutes, legal theories, academic publications, and formal institutional documents. The findings indicate that Law Number 20 of 2023 enhances the merit system by implementing national talent management and a unified digital system for personnel administration, while offering a more defined legal structure for the reorganization of non-ASN staff. Moreover, the new regulation proposes modifications to the institutional framework governing ASN oversight, including the revision of the supervisory function previously held by the State Civil Service Commission or Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). From an administrative law perspective, these alterations have legal implications for the principles of legality, certainty, accountability, professionalism, and neutrality within public administration. This research contends that while the recent regulation signifies a movement towards modernizing and reinforcing ASN governance, various normative challenges persist, especially in relation to institutional oversight, the harmonization of implementation regulations, and the reliability of merit system protections amid Indonesia's bureaucratic reform initiatives. Consequently, there is a need for comprehensive derivative regulations and enhanced administrative oversight to guarantee legal certainty and the effective execution of the ASN personnel management system.
Co-Authors Alfikri, Reza Seby ISKANDAR Iskandar Iskandar Madinar, Madinar Pramita, Salsabila Ayu Putra, Marta Deki Triananda, Djorghi Samudra WULANDARI Zulfa, Daan Damara