Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Zulfa, Daan Damara
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT ROHINGNYA DI MYANMAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Zulfa, Daan Damara; Ansori, M. Tedi
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 1 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i1.7199

Abstract

Hak Asasi Manusia adalah hubungan antar masyarakat dan negara. Negara berkewajiban dalam menjamin setiap warga negara mempunyai hak dasarnya. Namun, dalam praktiknya, negara bisa saja gagal memenuhi kewajibannya untuk menjamin hak dasar warga negaranya, bahkan pada negara demokratis sekalipun. Di Myanmar, pelanggaran HAM telah terjadi selama bertahun-tahun. Kasus pelanggaran HAM yang mendapat kecaman internasional adalah pelanggaran HAM terhadap Masyarakat Rohingya. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dalam hal ini bahan hukum yang dibahas sebagai sumber primer adalah UUD NRI 1945, dan Undang- undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Etnis Rohingya dianggap sebagai imigran yang menetap sementara, pendatang asing, bahkan etnis ini dianggap sebagai etnis yang tidak layak untuk mendapat kemakmuran hidup, tidak diperbolehkan mendapat pekerjaan yang layak di Myanmar. Penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia berat merupakan Tanggung jawab negara dalam Upaya awal menyelesaikan sengketa HAM. Jika terdapat sebuah kasus pelanggaran HAM di suatu negara maka negara tersebut yang berkewajiban, seharusnya memastikan perlindungan HAM bagi seluruh warganya tanpa memandang suku. Tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh pemerintah telah mencapai level serius, yaitu genosida. Salah satu bentuk tanggung jawabnya adalah menghentikan tindakan diskriminatif tersebut. Setelah penghentian, negara juga harus menegakkan HAM melalui penyelidikan, penuntutan, dan hukuman.
PENERAPAN COMMAND AND CONTROL DALAM PERSETUJUAN LINGKUNGAN DI INDONESIA Apriani, Shinta; Zulfa, Daan Damara; Fernando, Vicky; Saputra, Rifqi Daffa; Sari, Shela Rianda; Iskandar; Wulandari
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i12.8010

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pendekatan Command and Control (CAC) dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, serta mengkaji kritik yang muncul terhadap pendekatan ini dan bagaimana alternatif instrumen pengelolaan lingkungan, seperti instrumen ekonomi dan Program PROPER, dapat diterapkan bersama-sama untuk mencapai ketaatan yang lebih efektif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan terkait, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan kebijakan terkait lainnya. Penelitian ini juga mengkaji berbagai literatur hukum dan pendapat para akademisi untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kelebihan dan kekurangan CAC serta instrumen alternatif lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pendekatan CAC dapat memastikan pengawasan dan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan, pendekatan ini tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya instrumen pendukung yang bersifat lebih fleksibel dan berbasis insentif, seperti instrumen ekonomi dan PROPER. Oleh karena itu, penggunaan instrumen non-CAC sebagai pelengkap dapat menciptakan sistem pengelolaan lingkungan yang lebih inovatif dan berkelanjutan. Saran yang diberikan adalah agar pemerintah Indonesia lebih memperhatikan pluralisme regulasi dengan menggabungkan pendekatan CAC dan non-CAC, serta memperkuat implementasi Program PROPER untuk meningkatkan ketaatan pelaku usaha terhadap regulasi lingkungan, dengan dukungan teknologi dan transparansi dalam pengawasan.
Co-Authors Ansori, M. Tedi Apriani, Shinta Fernando, Vicky ISKANDAR Saputra, Rifqi Daffa Sari, Shela Rianda WULANDARI