Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PENERAPAN PRINSIP AUTONOMI DALAM PENYELESAIAN WARIS INTERNATIONAL Sari, Rizka Mufidah; Lail, Nabila Hidayatul; Budiono, Cyntia Ardita; Aryaningsih, Nanda Citra; Ramadhinnov, Ridho; Ayuningsih, Wulandari
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i12.8114

Abstract

Pembagian warisan lintas negara menjadi semakin kompleks seiring dengan meningkatnya mobilitas global. Perbedaan sistem hukum waris antar negara seringkali menimbulkan konflik dalam menentukan siapa yang berhak atas harta peninggalan dan bagaimana pembagiannya dilakukan. Kasus yang kami ambil ini menganalisis suatu perkara pembagian warisan lintas negara yang melibatkan pewaris dan ahli waris dengan kewarganegaraan berbeda. Analisis mendalam terhadap kasus ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah hukum yang spesifik, mengevaluasi efektifitas solusi yang diterapkan, dan berbagai tantangan hukum yang muncul dalam kasus waris ini lalu bagaimana penyelesaian yang digunakan dalam pembagian harta waris ini.
PERSPEKTIF HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP PEMBAJAKAN BUKU DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK CIPTA Rosiana, Susi; Dewi, Aisyah Lashinta; Maharani, Benita Lidya; Salsabila, Salma Rifda; Budiono, Cyntia Ardita
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 1 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v9i1.8192

Abstract

Perkembangan zaman yang semakin pesat mempermudah setiap orang untuk mendapatkan berbagai sumber ilmu pengetahuan, namun terdapa dampak negatif yang dapat ditibulkan seperti terjadinya pembajakan buku melalu penggandaan yang dilakukan secara ilegal sehingga melanggar hak cipta yang dimiliki oleh si pemilik hak. Penelitian ini mengkaji mengenai dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran hak cipta dengan adanya pembajakan buku melalui penggandaan ilegal terhadap hak dari penulis serta penerbit ditinjau dari Hukum Kekayaan Intelektual. Metode yuridis normatif menjadi salah satu metode yang digunakan dalam penelitian ini dimana sumber hukum ialah sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Hasil yang didapat ialah penggandaan buku secara ilegal dinilai sebagai bentuk pelanggaran hak cipta yang merugikan pihak pemilik hak cipta, sehingga perlu adanya penerapan perlindungan hukum secara tegas terhadap pemegang hak cipta agar dapat terhindar dari hal-hal yang merugikan.
Mengawal Hak Pekerja Konytak Dan Outsourcing: Perspektif Hukum Dan Fungsi Alam, Farizki; Yuniar, Anggita; Budiono, Cyntia Ardita
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i2.15849

Abstract

Pekerja kontrak dan Outsourcing merupakan pekerja yang memiliki waktu bekerja yang fleksibel. Dalam hal ini pekerja Outsourcing dan pekerja kontrak masih memiliki kekurangan, salah satunya dalam jaminan hukum. Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui terkait bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja kontrak dan Outsourcing. Selain itu, penelitian ini bertujuan guna mengetahui fungsi pengawasan terkait dengan ketenagakerjaan yang dijalankan untuk mengawal dan juga menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja kontrak dan Outsourcing. Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti hal ini adalah ialah metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif imi digunakan agar dapat semakin memahami bentuk pekerja kontrak dan Outsourcing serta mengetahui fungsi pengawasan dari ketenagakerjaan itu sendiri. Perlindungan hukum terkait pekerja kontrak dan Outsourcing dapat berbentuk perjanjian kerja yang wajib diterbitkan oleh perusahaan secara tertulis. Dengan adanya hal tersebut agar pekerja kontrak dan Outsourcing tidak terjadi penyalahgunaan. Pengawasan merupakan salah satu pondasi untuk melindungi hak-hak pekerja, selain itu juga untuk memastikan perlindungan pada pekerja.