Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PENERAPAN PRINSIP AUTONOMI DALAM PENYELESAIAN WARIS INTERNATIONAL Sari, Rizka Mufidah; Lail, Nabila Hidayatul; Budiono, Cyntia Ardita; Aryaningsih, Nanda Citra; Ramadhinnov, Ridho; Ayuningsih, Wulandari
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i12.8114

Abstract

Pembagian warisan lintas negara menjadi semakin kompleks seiring dengan meningkatnya mobilitas global. Perbedaan sistem hukum waris antar negara seringkali menimbulkan konflik dalam menentukan siapa yang berhak atas harta peninggalan dan bagaimana pembagiannya dilakukan. Kasus yang kami ambil ini menganalisis suatu perkara pembagian warisan lintas negara yang melibatkan pewaris dan ahli waris dengan kewarganegaraan berbeda. Analisis mendalam terhadap kasus ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah hukum yang spesifik, mengevaluasi efektifitas solusi yang diterapkan, dan berbagai tantangan hukum yang muncul dalam kasus waris ini lalu bagaimana penyelesaian yang digunakan dalam pembagian harta waris ini.
PANDANGAN HUKUM HUMANITER DAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL TERHADAP KEJAHATAN GENOSIDA DALAM PANDANGAN HUKUM HUMANITER DAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL TERHADAP KEJAHATAN GENOSIDA DALAM KASUS ETNIS ROHINGYA Salsabila, Aulia; Hardini, Farantika Dwi; Ramadhinnov, Ridho; Aji, Azahra Wulandari; Ayuningsih, Wulandari; Putra, Aditya Amarta
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i01.952

Abstract

Kejahatan genosida yang dialami oleh etnis Rohingya dalam perspektif hukum humaniter internasional dan hukum pidana internasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi definisi dan kriteria kejahatan genosida, serta menganalisis penerapannya dalam kasus Rohingya. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji respons komunitas internasional, peran hukum internasional dalam penegakan keadilan, dan tantangan hukum yang dihadapi dalam proses penuntutan pelaku kejahatan genosida. Kami menggunakan Teori Hak Asasi Manusia. Teori ini memberikan kerangka normatif untuk memahami hak-hak fundamental individu, termasuk hak untuk hidup, kebebasan, dan perlindungan dari genosida. Teori ini penting untuk memahami pelanggaran HAM yang dialami oleh etnis Rohingya. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman yang lebih mendalam mengenai kejahatan genosida terhadap etnis Rohingya, serta implikasi hukum internasionalnya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan perlindungan bagi kelompok rentan dan memperkuat penegakan keadilan internasional.
Sosialisasi Hukum Pertanahan Atas Penghapusan Petuk D dan Leter C di Desa Ngadirojo Magelang Pratama, Ryan Adhi; Ramadhinnov, Ridho; Wicaksono, Prastyo; Prabowo, Purwoko Aji; Azahra, Muthia; Sholihah, Siti Tahta Himatus; Haqiqi, Muhammad Hafizh; Kurniatri, Via; Inayah, Adib Maslahatul; Kusuma, Alan Budi; Mahardhika, Welly; Purba, Anirawilda
ABDIMASKU : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol 9, No 1 (2026): JANUARI 2026
Publisher : LPPM UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62411/ja.v9i1.3191

Abstract

Penghapusan Petuk D dan Leter C yang selama ini menjadi bukti administrasi kepemilikan tanah di pedesaan membawa dampak signifikan terhadap proses pendaftaran tanah di Indonesia, khususnya di Desa Ngadirojo. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Namun, kurangnya aksesibilitas informasi dan minimnya sosialisasi telah menyebabkan kebingungan masyarakat, hambatan administrasi, dan potensi sengketa tanah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif mengenai dasar hukum penghapusan Petuk D dan Leter C, prosedur pendaftaran tanah yang diperbarui, serta pentingnya tertib administrasi pertanahan. Metode yang digunakan adalah tatap muka melalui pemaparan materi, diskusi, dan studi kasus, dengan peserta terdiri dari perangkat desa, ketua RT/RW, tokoh masyarakat, dan warga. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap prosedur legal, dokumen pengganti, dan manfaat sertifikat tanah sehingga masyarakat lebih siap menghadapi perubahan administrasi pertanahan.