Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

HUKUM DAN PERANANNYA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM DI INDONESIA Rahmadani, Windy; Beni Ahmad Saebani
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 10 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v9i10.8970

Abstract

Hukum memiliki peranan penting dalam pemberdayaan masyarakat, terutama di Indonesia yang dikenal dengan keberagaman sosial, ekonomi, dan budaya. Artikel ini mengkaji peran hukum dalam konteks pemberdayaan masyarakat dari perspektif Sosiologi Hukum, dengan fokus pada bagaimana sistem hukum dapat berfungsi sebagai alat untuk perubahan sosial yang positif maupun sebagai penghambat terhadap keadilan sosial. Penelitian ini menganalisis hubungan antara hukum negara, hukum adat, dan praktik sosial lokal, serta cara-cara di mana hukum dapat memperkuat atau justru memperburuk ketidaksetaraan sosial. Berdasarkan beberapa studi kasus di daerah-daerah pedesaan dan marginal, artikel ini menyoroti pentingnya sistem hukum yang inklusif, yang dapat mengakomodasi pengetahuan lokal dan nilai-nilai budaya dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Lebih lanjut, penelitian ini juga mengidentifikasi keterbatasan sistem hukum formal di Indonesia dan mendorong perlunya pendekatan hukum yang lebih holistik, yang mengintegrasikan keadilan sosial, pengakuan terhadap budaya lokal, dan partisipasi aktif masyarakat.
MAHKAMAH SYAR’IYYAH DAN PERBANDINGAN HUKUM TERHADAP QANUN JINAYYAH Aisy, Rihhadatul; Maulana, Rayhan; Rahmadani, Windy; Najmudin, Deden
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v9i12.9327

Abstract

Mahkamah Syar'iyyah, sebagai lembaga peradilan yang beroperasi dalam kerangka hukum Islam, memiliki peran yang sangat penting dalam sistem hukum di Aceh, Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan antara prosedur dan substansi hukum yang diterapkan di Mahkamah Syar'iyyah dengan sistem hukum nasional yang berlaku di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggali berbagai aspek keunikan serta tantangan yang dihadapi Mahkamah Syar'iyyah dalam menjalankan fungsi peradilannya, termasuk dalam penyelesaian sengketa perkawinan, warisan, dan pelanggaran syariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tujuan utama kedua sistem peradilan ini adalah untuk mencapai keadilan, terdapat perbedaan signifikan dalam pendekatan, proses, dan putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Syar'iyyah dibandingkan dengan pengadilan umum. Keterlibatan masyarakat serta nilai-nilai lokal juga mempengaruhi keputusan-keputusan yang diambil oleh Mahkamah Syar'iyyah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami dinamika hukum di Aceh dan memperkuat hubungan antara hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia.
Tindak Pidana Perdagangan Blackmarket Menurut UU No 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan Dan Hukum Pidana Islam Rahmadani, Windy; Khosim, Ali; Azazy, Yusuf
Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan Vol. 4 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47200/awtjhpsa.v4i2.2866

Abstract

Blackmarket trade is an illegal activity that bypasses official customs systems and harms the state economically, legally, and socially. This study aims to examine blackmarket crimes based on Law No. 17 of 2006 concerning Customs and from the perspective of Islamic criminal law. The method used is library research with a normative juridical approach, analyzing relevant regulations, concepts, and legal principles. Findings indicate that blackmarket actors face penalties including imprisonment and fines under Articles 102-104 of the Customs Law. From the Islamic criminal law perspective, blackmarket trade is categorized as jarimah ta’zir because it harms society and contradicts principles of justice and economic honesty. Thus, this practice violates both positive law and Islamic law, requiring firm law enforcement and moral education to prevent it.