Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ALWAQFU Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Saidatul Umniyah
Unknown Affiliation
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PERAN MEDIA MASSA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA: ANTARA HAK PUBLIK UNTUK MENGETAHUI DAN HAK TERDAKWA ATAS PRIVASI Aulia, Najri; Putri Ramadhani; Saidatul Umniyah; Husnul Khatimah; Nur Aisah; Lailatul Husna; Muhammad Farhan
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v10i3.9805

Abstract

Media massa memainkan peran penting dalam proses peradilan pidana dengan memberikan informasi kepada publik tentang proses hukum yang sedang berlangsung. Sebagai bagian dari kebebasan pers, media berfungsi untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan serta memberikan masyarakat kesempatan untuk melihat dan memahami proses hukum. Namun, peran media juga menghadirkan tantangan, terutama dalam hal menjaga keseimbangan antara hak publik untuk mengetahui dan hak terdakwa atas privasi. Konstitusi menjamin hak publik untuk memperoleh informasi, sementara hak terdakwa atas privasi, yang mencakup perlindungan atas identitas dan detail pribadi, juga harus dihormati agar tidak mengganggu proses peradilan yang adil. Dalam pemberitaan tentang kasus pidana, ketegangan antara kedua hak ini sering muncul, terutama ketika media menyiarkan informasi yang dapat memengaruhi opini publik sebelum putusan pengadilan. Artikel ini membahas bagaimana media memengaruhi persepsi publik tentang kasus pidana, serta bagaimana pengadilan dan lembaga terkait dapat memastikan bahwa pemberitaan tetap sesuai dengan etika jurnalistik, tidak mengganggu hak terdakwa, dan tetap mempertahankan integritas hukum. Selain itu, pembicaraan ini mencakup aturan dan peraturan yang harus diikuti oleh media untuk menghindari informasi yang merugikan salah satu pihak. Selain itu, peran pengadilan dalam mengontrol pemberitaan yang berkaitan dengan proses hukum. Oleh karena itu, pemahaman tentang fungsi media dalam sistem peradilan pidana diharapkan dapat membantu membangun sistem peradilan yang lebih jelas, adil, dan seimbang.
Keabsahan Wali Dalam Pernikahan: Analisis Penyebab Penolakan Isbat Nikah Terkait Kasus Pernikahan Mahalini dan Rizky Febian YULIA SARI DEVI SIREGAR; Husnul khotimah; Hanita Pratiwi; Saidatul umniyah; Liza fauzanti sagala; Najwa ramadhani; Mutiara ramadani rambe
ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf Vol. 2 No. 04 (2024): Oktober Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf
Publisher : P2WP MUI Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis penolakan permohonan isbat nikah oleh Pengadilan Agama terkait pernikahan Rizky Febian dan Mahalini, dengan fokus pada keabsahan wali nikah dalam pernikahan Islam di Indonesia. Kasus ini terjadi karena wali yang menikahkan pasangan tersebut bukan merupakan wali nasab (wali yang memiliki hubungan darah) ataupun wali hakim yang sah, melainkan seorang ustaz yang tidak memiliki wewenang sesuai ketentuan hukum Islam.Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi untuk mengkaji persyaratan sahnya wali nikah dalam konteks hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan isbat nikah harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur bahwa wali nikah harus berasal dari wali nasab atau wali hakim yang ditunjuk oleh pengadilan. Implikasi dari penolakan isbat nikah ini adalah pasangan harus melakukan perbaikan prosedur pernikahan agar sesuai dengan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.Penelitian ini memberikan wawasan mengenai pentingnya kesesuaian antara prosedur pernikahan dengan ketentuan hukum dalam memastikan keabsahan suatu pernikahan menurut hukum negara dan agama.
Co-Authors Aulia, Najri Hanita Pratiwi Husnul Khatimah HUSNUL KHOTIMAH Lailatul Husna Liza Fauzanti Sagala Muhammad Farhan Mutiara Ramadani Rambe Najwa Ramadhani Nur Aisah Putri Ramadhani Yulia Sari Devi Siregar