Garuda - Garba Rujukan Digital

Diyat Sebagai Sanksi Hukum Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Guntur Rambey
EDUTECH Vol 1, No 02 (2015): EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial
Publisher : EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/edutech.v1i02.584

Dalam Islam, kasus pembunuhan merupakan kasus yang paling banyak menyita perhatian. Ada sebuah paradigm di tengah-tengah masyarakat yang menyatakan bahwa pelaku pembunuhan harus dihukum mati atau dikenal dengan nama qishash. Padahal dalam hukum Islam penjatuhan sanksi qishash hanya berlaku ketika keluarga korban atau ahli warisnya tidak mau memaafkan si pelaku. Oleh karena itu sebenarnya memberikan maaf bagi pelaku pembunuhan merupakan pesan moral paling utama dalam Alquran maupun hadis. Alternatif lain untuk hukuman kasus pembunuhan adalah pembayaran diyat. Diyat merupakan kompensasi atau ganti rugi yang diberikan oleh pelaku kepada keluarga korban.Kata kunci: diyat, sanksi hukum, pidana, Islam.

PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DAN DENDA Guntur Rambey
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 1, No 1 (2016): Januari - Juni
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Corruption is one of the biggest problems faced by several countries, including Indonesia, that transform and eradicate corruption efforts are being made by various methods as well. In Indonesia, one of the efforts is the presence of additional criminal penalties for perpetrators of corruption in the form of indemnification of the country through the payment of restitution and fines. This effort is expected to be able to restore financial losses or the economy. Countries corrupted by criminals because basically the state's losses in terms of money it should be done so that the perpetrators of corruption are not only sentenced to imprisonment but there should be an attempt to impoverish the corruptors.

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang di Bidang Perpajakan Guntur Rambey
Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum Vol 3, No 2 (2022): Juni - September
Publisher : Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55357/is.v3i2.247

The taxation system always changes from time to time according to the development of society and the state, both in the state and social and economic fields. Tax collection is a form of obligation of citizens as taxpayers as well as an active role to finance various State needs, namely in the form of national development whose implementation is regulated in laws and regulations for the purpose of the welfare of the nation and the State. Assets in the form of money owned as proceeds of crime are generally not directly spent or used by criminals because if they are used directly, law enforcement officers will easily track down the source of the assets obtained. Therefore, the crime of Money Laundering not only threatens the stability and integrity of the economic system and financial system, but can also endanger the foundations of social, national and state life based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia

PENIADAAN PIDANA DALAM PERSPEKTIF RESTORATIF JUSTICE Guntur Rambey
Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum Vol 4, No 1 (2023): Februari -Mei
Publisher : Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55357/is.v4i1.333

Pendekatan keadilan restoratif dalam hukum pidana memiliki kekuatan yang mampu memulihkan hubungan antar pihak yang menjadi pelaku dan yang menjadi korban, juga memiliki kekuatan untuk mencegah adanya permusuhan lebih mendalam antar pihak dan mendorong rekonsiliasi anatara pihak pelaku dan korban secara sukarela. Kekuatan lainnya ialah mendorong adanya partisipasi warga masyarakat lainnya, misalnya anggota keluarga atau tetangga serta menekankan pentingnya peran korban dalam suatu proses menuju keadilan. Di sisi korban, keadilan restoratif memberi kekuatan untuk memberi kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa penyesalan kepada korban dan lebih baik bila difasilitasi bertemu dalam pertemuan yang dilakukan secara professional. Perpsektif keadilan restoratif ini sebagai akibat adanya pergeseran hukum dari lex talionis atau retributive justice dengan menekankan pada upaya pemulihan. Dalam upaya pemulihan korban bilamana dengan pilihan pendekatan yang lebih retributive atau legalistic sulit untuk mengobati luka korban. Maka keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas prilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.Di sisi bantuan hukum, secara umum tidak selalu tersedia atau kalaupun tersedia biaya pranata hukum tidak murah dan kesadaran akan peran para pihak sendiri dalam menentukan keputusan masih membutuhkan pengalaman dan konsistensinya. Implikasi dari keadilan restoratif ini, diharapkan dapat berkurangnya jumlah orang yang masuk dalam proses peradilan pidana khususnya dalam lembaga pemasyarakatan, berkurangnya beban sistem peradilan pidana dan meningkatnya partisipasi publik dalam membantu penyelesaian kasus hukum.

KAJIAN HUKUM PERDATA TERHADAP PERBUATAN PENAMBAHAN DAYA TENAGA LISTRIK SECARA TIDAK SAH MENURUT KONTRAK PERJANJIAN (STUDI PT. PLN (PERSERO) RAYON MEDAN KOTA) Aisyah, Dara; Rambey, Guntur
EduYustisia Vol 2, No 1 (2023): Juni - September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tenaga listik adalah suatu kebutuhan masyarakat yang sangat penting dikarenakan tenaga listrik mempunyai peran kepada kehidupan masyarakat yang berguna untuk sebagai alat menggerak semua benda dan alat bantu sebagai penerangan. Keberadaan listrik yang sangat dibutuh membuat beberapa masyarakat melakukan hal-hal yang merugikan pihak PT. PLN (Persero). Salah satunya konsumen melakukan penambahan daya tenaga listrik secara tidak sah menurut kontrak perjanjian, konsumen melakukan hal tersebut agar bisa mendapatkan tenaga listrik yang lebih besar, tetapi membayar sedikit. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbuatan penambahan daya tenaga listrik secara tidak sah menurut kontrak perjanjian menurut hukum perdata, mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan konsumen melakukan perbuatan tersebut, dan mengetahui upaya yang diberikan pihak PT. PLN kepada konsumen. Penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang peneliti dilakukan di PT.PLN (Persero) Rayon Medan Kota, maka diperoleh bahwa menurut hukum perdata Perbuatan Penambahan daya secara tidak sah menurut kontrak perjanjian diatur dalam Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 1486.K/DIR/2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik dengan berpayung hukum pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Faktor-faktor yang menyebabkan konsumen melakukan perbuatan tersebut berasal dari faktor konsumen itu sendiri yaitu untuk memperoleh daya tenaga listrik yang besar dengan harga yang murah serta faktor ekonomi, sedangkan faktor dari pihak mekanik dari PT.PLN (Persero) yaitu pihak PT.PLN (Persero) salah menghitung pemakaian tenaga listrik konsumen, dan upaya hukum yang diberikan PT.PLN (Persero) ialah melakukan memberikan teguran, melakukan pemutusan sementara, serta memberikan denda.

POLITICAL ECONOMIC CORRELATION WITH POLITICS IN THE FIELD OF CRIMINAL LAW ENFORCEMENT Rambey, Guntur
Proceeding International Seminar of Islamic Studies INSIS 5 (March 2023)
Publisher : Proceeding International Seminar of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Activities in the economic sector require law as a basis and at the same time policy legitimacy to achieve national goals so that it is a necessity if the two disciplines of economics and law are seen as unable to ally in advancing the Indonesian people. Furthermore, according to Romli Atmasasmita, an economic analysis of law that uses the principle of maximization of balance (equilibrum) and efficiency (efficiency) with the "cose and benefit ratio" approach is expected to contribute to realizing legal ideals, certainty of justice and definite and measurable benefits. . The type of legal research that is carried out in a normative juridical manner is normative juridical where law is conceptualized as what is written in laws and regulations. The types of punishment applied to convicts tend to be conventional. Imprisonment sentences, fines, payment of compensation money, are some examples of the types of punishments imposed on convicts. However, no studies in Indonesia have been conducted to determine the extent to which these punishments are effective in reducing crime or deterring criminals.

Pertanggungjawaban Pidana Pemberi dan Penerima Suap dalam Proyek Pengerjaan Pembangunan Infrastruktur: Studi Putusan Nomor 438 K/Pid.Sus/2021 Safriadi, Ferdy; Rambey, Guntur
As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Vol 6 No 3 (2024): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga (In Press)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v6i3.7353

Bribery in infrastructure projects is a form of corruption that undermines the legal order and public trust in government institutions and state administrators. In this study, the bribe giver is considered to play a role in influencing the decision or action of public officials, while the bribe receiver is considered to have abused his authority. This research uses normative research methods, commonly referred to as legal research techniques, positive legal research techniques, doctrinal legal research techniques, and pure legal research techniques, used in this research. Legal research that focuses on written laws or regulations (law in books) or legal research based on social norms and regulations is known as normative legal research. bribe givers and recipients have criminal liability regulated in law number 31 of 1999 concerning the eradication of criminal acts of corruption amended by law number 20 of 2001. Article 5, both the giver and receiver of a bribe are considered to be the perpetrators of a criminal offence. a bribe giver who offers or gives something to a state official to influence a decision that will benefit him or her or someone else can be sentenced. Enforcement is carried out through investigation, investigation, prosecution, and trial of bribery cases. One method that is often used is the Hand Capture Operation (OTT) by the KPK, which has successfully uncovered many major bribery cases among state officials,

Pertanggungjawaban Konsultan Pengawas Jasa Konstruksi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Irfan, Syahricky; Rambey, Guntur
Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 6 No. 5 (2024): Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development (Juli 20
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/rrj.v6i5.1092

This study examines the liability of construction service supervisory consultants in criminal acts of corruption, with a focus on criminal law enforcement mechanisms, forms of liability, and recommendations for strengthening the supervision system and preventing corruption in the construction sector. Using normative legal research methods, this study examines primary, secondary, and tertiary legal materials relevant to the research topic.The approaches used include statute approach, conceptual approach, and case approach. The analysis is conducted qualitatively with descriptive analytical method to produce a comprehensive picture of the problem under study.The results show that the criminal law enforcement mechanism against supervisory consultants involved in corruption involves a complex process, from investigation to court decisions, with the main challenge being proving the involvement of consultants in corruption schemes. The form of liability of supervisory consultants can be in the form of individual, corporate, or in solidum criminal liability, with sanctions that include imprisonment, fines, and state loss recovery obligations.The research also produces recommendations for strengthening the supervision system and preventing corruption, which include the implementation of technology in project supervision, increasing transparency through e-procurement, strengthening the whistleblowing system, improving the quality and independence of supervisory consultants, as well as regulatory reform and law enforcement.The research conclusions emphasize the importance of a holistic approach in addressing corruption in the construction sector, incorporating legal, management, technological and ethical aspects. The implementation of the proposed recommendations is expected to contribute to the creation of a cleaner, more efficient, and higher quality construction industry in Indonesia.

Pertanggungjawaban Pidana Pemberi dan Penerima Suap dalam Proyek Pengerjaan Pembangunan Infrastruktur: Studi Putusan Nomor 438 K/Pid.Sus/2021 Ferdy Safriadi; Guntur Rambey
As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Vol. 6 No. 3 (2024): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v6i3.5514

Bribery in infrastructure projects is a form of corruption that undermines the legal order and public trust in government institutions and state administrators. In this study, the bribe giver is considered to play a role in influencing the decision or action of public officials, while the bribe receiver is considered to have abused his authority. This research uses normative research methods, commonly referred to as legal research techniques, positive legal research techniques, doctrinal legal research techniques, and pure legal research techniques, used in this research. Legal research that focuses on written laws or regulations (law in books) or legal research based on social norms and regulations is known as normative legal research. bribe givers and recipients have criminal liability regulated in law number 31 of 1999 concerning the eradication of criminal acts of corruption amended by law number 20 of 2001. Article 5, both the giver and receiver of a bribe are considered to be the perpetrators of a criminal offence. a bribe giver who offers or gives something to a state official to influence a decision that will benefit him or her or someone else can be sentenced. Enforcement is carried out through investigation, investigation, prosecution, and trial of bribery cases. One method that is often used is the Hand Capture Operation (OTT) by the KPK, which has successfully uncovered many major bribery cases among state officials,

Aspek Hukum Jual Beli Smartphone Dengan IMEI Tidak Terdaftar Pada Central Equipment Identity Register (CEIR) Kementerian Perindustrian Wulandari, Amelia; Rambey, Guntur
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 2 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Januari - Februari 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i2.1861

Amid the development of cellphone penetration, the issue of black market cellphone distribution has become an important part of the telecommunications industry. By selling goods at below-market prices or relatively cheap, which occurs on the black market, most cell phones have unofficial IMEIs. This research aims to find out the legal implementation of smartphone sale and purchase agreements with unregistered or illegal IMEIs. The research method used in this research is the juridical-normative method. This research uses a statutory approach and a conceptual approach from secondary legal materials. The results of his research show that the validity of an illegal smartphone sale and purchase agreement based on the Civil Code is null and void. This is based on the failure to fulfill the legal requirements of the agreement based on Article 1320 of the Civil Code, namely that the object being agreed upon is an unlawful cause. If viewed from the legal aspect of consumer protection, responsibility for buying and selling is regulated in the provisions of Article 19 of Law Number 8 of 1999.

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search