Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Puan Indonesia IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM
Srimufi, Mela
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Inkonsistensi Aturan Keterwakilan Perempuan dalam Pelakasanaan Pemilu 2024 dalam Perspektif Feminis Legal Teori Haviz, Fauzan; Viona, Asi Nanda; Ramadhan, Adit Nazmi; Srimufi, Mela; Albert, Eko; Mairul, Mairul
PUAN INDONESIA Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Puan Indonesia Vol 6 No 2 Januari 2025
Publisher : ASOSIASI IDEBAHASA KEPRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37296/jpi.v6i2.232

Abstract

Abstract The women's movement in Indonesia has active involvement in the political field, but there is still a gap in terms of women's participation and representation in formal political structures. Women's political representation is quite important if we want to have a gender-friendly democracy. After the publication of PKPU number 10 of 2023, the position of women was degraded and of course this is very dangerous for gender equality, the existence of this provision gave rise to a polemic in terms of the hierarchy of PKPU statutory regulations, which directly contradicts Law number 7 of 2017 concerning elections which states women's representation is at least 30%, legal feminist theory sees that this representation figure actually makes women's position weaker. The type of research used is library research using the statutory approach method. Meanwhile, the analysis used is juridical-normative analysis, where in this case the author will describe an event by providing analysis through the lens that the author uses. through theories, principles, concepts and other things that are interrelated. Whereas the regulations issued by the KPU, namely PKPU number 10 of 2023, place women's position in a reductive marginal position in politics or the arena of political contestation in 2024. Whereas from the perspective of feminist legal theory its nature is rejection or refusal, this theory emphasizes the aspect of equality based on arguments. and also ideology, a feminist legal theory perspective certainly rejects the 30% female representation figure because it directly makes women marginal-reduce. Keywords— elections, women's representation, feminist legal theory
ANALISIS KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA OTENTIK DI BIDANG PERTANAHAN Srimufi, Mela; Mahlill Adriaman
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 3 No. 1 (2025): April 2025
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v3i1.227

Abstract

Pengelolaan hak atas tanah memiliki peran strategis dalam mendukung kepastian hukum dan pembangunan nasional. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memegang peranan penting dalam pembuatan akta otentik yang berkaitan dengan transaksi pertanahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kewenangan notaris dalam pembuatan akta pertanahan, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta mengeksplorasi sinergi antara notaris dan PPAT dalam mendukung sistem hukum agraria yang berkeadilan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris berwenang membuat akta pendukung seperti Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan Akta Kuasa Menjual, tetapi akta yang menjadi dasar pendaftaran tanah, seperti akta jual beli, hanya dapat dibuat oleh PPAT.Sinergi antara notaris dan PPAT menjadi kunci untuk menciptakan kepastian hukum dalam transaksi pertanahan. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi regulasi untuk memperkuat kolaborasi kedua profesi, sehingga mendukung sistem hukum agraria yang lebih inklusif dan berkeadilan
ANALISIS PERAN KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA DALAM MENCEGAH PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI KASUS AKUISISI TOKOPEDIA OLEH TIKTOK SHOP) Srimufi, Mela; Mahlill Adriaman
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 3 No. 2 (2025): Oktober 2025
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v3i2.370

Abstract

Akuisisi Tokopedia oleh TikTok Shop memunculkan kekhawatiran atas potensi praktik monopoli dan ketimpangan struktur pasar dalam sektor ekonomi digital yang tengah berkembang pesat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses akuisisi tersebut dilihat dari perspektif persaingan usaha, dan bagaimana peran lembaga pengawas persaingan dalam mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dan analisis dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga pengawas persaingan menjalankan fungsi strategis dalam menilai dampak pasar dari transaksi akuisisi yang melibatkan entitas besar di sektor teknologi dan perdagangan elektronik. Dalam kasus ini, lembaga tersebut memberikan persetujuan bersyarat dengan menetapkan lima poin utama, termasuk larangan penyalahgunaan posisi dominan, kebebasan promosi lintas platform, dan perlindungan terhadap pelaku UMKM. Temuan ini menunjukkan adanya upaya aktif negara dalam menjaga keseimbangan pasar dan mencegah eksklusi terhadap pesaing kecil. Dampaknya, pengawasan yang efektif tidak hanya melindungi struktur persaingan yang sehat, tetapi juga memperkuat prinsip demokrasi ekonomi serta menjamin keberlangsungan pelaku usaha kecil dalam ekosistem digital nasional yang kompetitif.
Co-Authors Albert, Eko Haviz, Fauzan Mahlill Adriaman Mairul, Mairul Ramadhan, Adit Nazmi Viona, Asi Nanda