Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Analisis Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Menurut Peraturan Daerah Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 (Studi di UPN Veteran Jawa Timur) Annisa, Khofifah Khoiru; Salmi, Ulfatillah; Prakosa, Sakti Sigap; Hardjati, Susi
Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced Vol. 3 No. 1 (2025): Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and A
Publisher : Yayasan Sagita Akademia Maju

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61579/future.v3i1.310

Abstract

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah area yang melarang aktivitas merokok, serta kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, atau mempromosikan berbagai produk tembakau. Salah satu lokasi yang termasuk dalam KTR adalah tempat proses belajar mengajar, seperti perguruan tinggi atau universitas. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis gambaran terhadap Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Menurut Peraturan Daerah Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 (Studi di UPN “Veteran” Jawa Timur). Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Informan pada penelitian ini adalah Civitas Akademika dan warga lainnya yang berada di lingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur. Hasil penelitian ini dilihat dengan teori menurut Smith dengan empat indikator yakni : 1) Kebijakan Ideal, kebijakan tersebut belum berjalan dengan semestinya, karena tidak adanya sosialisasi intensif yang dilakukan pihak kampus; 2) Kelompok Sasaran, sasaran kebijakan KTR belum mengetahui secara menyeluruh terkait kebijakan larangan merokok di kawasan tertentu sehingga masih terdapat pelanggaran kebijakan yang dilakukan; 3) Organisasi Pelaksana, dalam hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan kewajiban-kewajiban pimpinan yang masih belum optimal, terutama dalam hal pengawasan, penyediaan tempat merokok, dan penegakan aturan. Akan tetapi, untuk kewajiban berupa pemasangan tanda atau himbauan larangan merokok dan teguran sudah dilaksanakan; 4) Faktor Lingkungan, kurangnya kesadaran sosial dan budaya merokok dari kelompok sasaran juga turut mempengaruhi implementasi kebijakan ini.
Responsivitas Penyelenggara Pelayanan Administrasi Kependudukan “SAYANG WARGA” di Kelurahan Kalirungkut Kota Surabaya Annisa, Khofifah Khoiru; Tukiman, Tukiman
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 6, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v6i2.2071

Abstract

Tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintah terwujud dalam pelayanan publik yang sesuai dengan proposionalitas kebutuhan masyarakat dan memberikan kepuasan bagi masyarakat. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, responsivitas menjadi indikator penting karena menjadi dasar dalam kegiatan yang berhadapan langsung dengan masyarakat atau penerima layanan. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan tujuan mengetahui tingkat responsivitas para penyelenggara pelayanan publik atau petugas kelurahan dalam menjalankan pelayanan administrasi kependudukan ”Sayang Warga” di Kelurahan Kalirungkut Kota Surabaya. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Sie Pemerintahan Kelurahan Kalirungkut, Petugas Kelurahan sebagai pelayanan Sayang Warga, serta sebagian masyarakat sebagai penerima layanan. Teknik analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian menggambarkan bahwa petugas Kelurahan Kalirungkut dalam merespon pemohon sudah responsif, ramah, sopan, dan komunikatif. Dalam kecepatan melayani sudah cukup sigap, tulus, tidak bertele-tele dan cekatan. Dari indikator ketepatan melayani sudah memastikan kevalidan berkas pengajuan sebelum melakukan submit. Dalam kecermatan melayani petugas menyelesaikan pengajuan permohonan dengan sungguh-sungguh, totalitas, dan fokus. Dari ketepatan waktu pelayanan juga sudah memproses berkas secara cepat dan tepat serta menjamin kepastian waktu kepada pemohon. Terakhir dari kemampuan menanggapi keluhan sudah cukup responsif dan solutif dalam menanggapi keluhan atau pengaduan. 
IMPLEMENTASI PROGRAM D-CARDS DALAM UPAYA PENINGKATAN LAYANAN INKLUSIF DI DISPENDUKCAPIL KOTA MALANG Annisa, Khofifah Khoiru; Muljanto, M. Agus
Jurnal Governansi Vol 12 No 1 (2026): Jurnal Governansi Volume 12 Nomor 1, April 2026
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jgs.v12i1.20030

Abstract

Inclusive public services represent a fundamental right for every citizen, including people with disabilities who frequently face barriers, discrimination, and social inequalities when accessing population administration services, making this research urgent due to the need for service innovations that accommodate vulnerable groups. This study aims to analyze the implementation of the D-CARDS program to enhance inclusive services in Malang City using a qualitative descriptive approach with data collected through in-depth interviews, observation, and documentation from five informants: the Secretary of the D-CARDS innovation team, data recording staff, D-CARDS innovation team members, and two program beneficiaries, analyzed via three key aspects influencing success organization, interpretation, and application. Findings reveal suboptimal implementation: organizationally, a mobile service team exists with stakeholder collaboration, resource support, accessible units, and methods, but field staff shortages, lack of technical training, and budget constraints persist; interpretation includes technical guidelines and implementers yet lacks active socialization; application follows SOPs but encounters technical obstacles. Overall, D-CARDS proves a vital innovation for inclusive public services requiring strengthened support across all three aspects to minimize shortcomings, ensure widespread equitable benefits, enhance competent human resources, conduct comprehensive socialization, and adopt more proactive service methods to promote social justice in population administration.