Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Menurut Peraturan Daerah Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 (Studi di UPN Veteran Jawa Timur) Annisa, Khofifah Khoiru; Salmi, Ulfatillah; Prakosa, Sakti Sigap; Hardjati, Susi
Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced Vol. 3 No. 1 (2025): Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and A
Publisher : Yayasan Sagita Akademia Maju

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61579/future.v3i1.310

Abstract

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah area yang melarang aktivitas merokok, serta kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, atau mempromosikan berbagai produk tembakau. Salah satu lokasi yang termasuk dalam KTR adalah tempat proses belajar mengajar, seperti perguruan tinggi atau universitas. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis gambaran terhadap Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Menurut Peraturan Daerah Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 (Studi di UPN “Veteran” Jawa Timur). Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Informan pada penelitian ini adalah Civitas Akademika dan warga lainnya yang berada di lingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur. Hasil penelitian ini dilihat dengan teori menurut Smith dengan empat indikator yakni : 1) Kebijakan Ideal, kebijakan tersebut belum berjalan dengan semestinya, karena tidak adanya sosialisasi intensif yang dilakukan pihak kampus; 2) Kelompok Sasaran, sasaran kebijakan KTR belum mengetahui secara menyeluruh terkait kebijakan larangan merokok di kawasan tertentu sehingga masih terdapat pelanggaran kebijakan yang dilakukan; 3) Organisasi Pelaksana, dalam hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan kewajiban-kewajiban pimpinan yang masih belum optimal, terutama dalam hal pengawasan, penyediaan tempat merokok, dan penegakan aturan. Akan tetapi, untuk kewajiban berupa pemasangan tanda atau himbauan larangan merokok dan teguran sudah dilaksanakan; 4) Faktor Lingkungan, kurangnya kesadaran sosial dan budaya merokok dari kelompok sasaran juga turut mempengaruhi implementasi kebijakan ini.
Pengendalian Kebijakan Larangan Impor Pakaian Bekas di Kota Surabaya Salmi, Ulfatillah; Nawangsari, Ertien Rining
Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram Vol 11 No 2 (2025): Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32666/tatasejuta.v11i2.674

Abstract

This study aims to analyzed the policy control of Minister of Trade No. 40 of 2022 by Tanjung Perak Customs in Surabaya City. Despite the policy that used clothing is prohibited from being imported, the phenomenon of thrifting and circulation of imported used clothing is still found, including in Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya. This research uses a qualitative method with data collection through observation, interviews, and documentation of Tanjung Perak Customs employees and imported used clothing traders. Data analysis used the Miles and Huberman interactive model, and triangulation for data validity. The results showed that policy control by Tanjung Perak Customs was carried out through three dimensions according to Riant Nugroho's theory, namely: (1) Monitoring, has reflected early detection efforts for the entry of imported used clothing through document and physical checks in the Customs area; (2) Evaluation, comparing the results of supervision that are close to policy objectives, system improvements, and increased enforcement that reflects the intensity of supervision; and (3) Rewards carried out in the form of confiscation and destruction of imported used clothing as a form of administrative sanctions for violations, as well as news in the mass media and customs classes to overcome challenges from the importer side such as the principle of “ignorance”. The conclusion is that although policy control in the Customs area has been implemented, it is necessary to strengthen coordination between institutions in the field and the strong economic motives of imported used clothing traders cause the policy to not be fully implemented properly in the field.