Aprillia. RS, Dwi Arassy
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Tinjauan Kriminologi Terhadap Kelangkaan Dan Kenaikan Harga Minyak Goreng Di Bandar Lampung Effendi, Nurlis; Aprillia. RS, Dwi Arassy
Jurnal Hukum Malahayati Vol 5, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Minyak goreng adalah salah satu komoditas dari sembilan bahan pokok yang bersifat strategis dan multiguna. Kedua sifat tersebut membuat minyak goreng menjadi salah satu komoditas yang memiliki peranan yang penting dalam perekonomian Indonesia salah satunta di Bandar Lampung.Dampak dari kelangkaan dan Kenaikan harga minyak Goreng di Bandar lampung salah satunya adalah penurunan daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat adalah kemampuan masyarakat sebagai konsumen untuk membeli  barang  atau jasa yang dibutuhkan.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengandalkan studi kepustakaan dan fokusnya adalah menganalisis bahan hukum primer dan sekunder.Dimana bahan hukum primer adalah peraturan-peraturan hukum yang berlaku dan kasus hukum, sedangkan bahan hukum sekunder termasuk pendapat-pendapat hukum yang terdapat dalam buku maupun jurnal hukum. Daya beli masyarakat ditandai dengan  meningkat atau menurun. Daya beli meningkat jika kemampuan membeli masyarakat lebih tinggi dari periode sebelumnya sebaliknya daya beli masyarakat dikatakan menurun jika kemampuan membeli barang dan jasa lebih rendah dari periode sebelumnya. Penyebab kelangkaan dan kenaikan harga minyak di Bandar Lampung adalah Penyelundupan yang dilakukan oleh para mafia minyak goreng. Selain penyelundupan, banyak juga kasus penimbunan minyak goreng. Terhadap  penimbunan  barang  kebutuhan  pokok  dan/atau  barangpenting  dalam Undang –Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
Analisis Perjanjian Kerjasama Antara Pt Anugerah Pharmindo Lestari Dengan Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin Tentang Pengadaan Obat, Alat Kesehatan Dan Bahan Medis Habis Pakai Oktivian, Muhammad Rizal; Martinouva, Rissa Afni; Aprillia. RS, Dwi Arassy; Efendi, Nurlis
Jurnal Hukum Malahayati Vol 6, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jhm.v6i1.13901

Abstract

Penelitian ini di latar belakangi oleh data observasi pada Perjanjian Kerjasama Antara PT Anugerah Pharmindo Lestari dengan rumah sakit Pertamina Bintang Amin.  Penelitian ini bertujuan untuk 1). Mengetahui bentuk perjanjian, 2). Mengetahuin isi perjanjian antara PT Anugerah Pharmindo Lestari dengan Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin 3) Tinjauan masalah perjanjian kerjasama antara PT Anugerah Pharmindo Lestari dengan Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin. Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Bintang Amin dengan menggunakan data sekunder dan primer dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Setiap data primer maupun data sekunder yang telah terkumpul setelah ditulis dalam bentuk uraian atau laporan yang terperinci, langsung dianalisis, kemudian disusun supaya lebih sistematis, dan selanjutnya ditarik kesimpulan. Perjanjian pengadaan obat-obatan antara antara Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin dengan perusahaan farmasi telah sesuai dengan isi atau materi perjanjian pengadaan obat-obatan yang telah disepakati kedua belah pihak sebagaimana syarat perjanjian yang layak (diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata).
Legal Protection For People With Disabilities In Terms Of Fulfilling The Right To Education In Higher Education (Case Studies Of Aw In Indonesia And Ra In Canada) Sugiharto, Gatot; Mukti, Intan; Arabella, Gea Salsa; Ramadhanty, Hernika; Maulida, Firda; Aprillia. RS, Dwi Arassy
Jurnal Hukum Malahayati Vol 6, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jhm.v6i2.23862

Abstract

The urgency of this research is because the reality in the field shows that people with disabilities still face various obstacles in accessing higher education, both in terms of infrastructure, policies, and social acceptance. Legal protection must be given to anyone without exception, including people with disabilities. Persons with disabilities are part of a society that has equal rights in various aspects of life, including education, employment, health, and social participation. One of the rights of people with disabilities that is the main issue in this study is the right to education. In this study, the author uses normative juridical legal research methods or literature research. The results of the study show that Regulations in Indonesia and Canada both guarantee the right to education for people with disabilities, but the implementation is different. In Indonesia, Law No. 8 of 2016 and Permendikbud No. 46 of 2014 have regulated the obligations of universities in providing accessibility, but do not have binding technical standards and strong supervisory mechanisms. Meanwhile, Canada has more comprehensive regulations such as the Accessible Canada Act of 2019, which not only establishes rights but also regulates funding, supervision, and sanctions for institutions that do not comply with the rules. In Indonesia, weak technical standards, lack of infrastructure, and lack of funding are the main obstacles to realizing optimal inclusive education. Meanwhile, in Canada, despite more advanced systems, challenges such as uneven distribution of funds and gaps in facilities in remote areas still need to be addressed. From the results of the study, it can be concluded that legal protection for persons with disabilities in fulfilling the right to education in higher education has been regulated both in Indonesia and Canada, but with a different approach. In addition, that although regulations are in place, the main challenge lies in the implementation of policies at the university level. From this conclusion, the author can provide suggestions that there is a need for policy improvements in both countries so that the implementation of inclusive education can really run effectively and evenly for all students with disabilities Keywords: Legal Protection, Disability, Right to Education