Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.024
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Progressive Law Review Jurnal Hukum Malahayati AS-SIYASI JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW
Martinouva, Rissa Afni
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
LAND CONFLICT AND IMPACT ON TOLL ROAD DEVELOPMENT FOR PUBLIC BENEFIT IN SOUTH LAMPUNG REGENCY Novriwan Hakim, Muhamad Galank; Martinouva, Rissa Afni
Progressive Law Review Vol 3 No 01 (2021): April
Publisher : Faculty of Law-Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/plr.v3i01.48

Abstract

The development of the Trans Sumatera toll road for the Bakauheni Terbanggi Besar Section II package currently causes uncertainty in the calculation of compensation for residual lands, so that there is a change in the function of the land from the remaining land affected by the development. The remaining land referred to in this study is the rest of the land that has been compensated by agencies that need land, in this case the Ministry of Public Works and Public Housing but still leaves problems that have not been resolved. The problem in this study relates to the basis and process of settlement of compensation for the residual land that has lost its social function and economic value in the construction of the JTTS Bakauheni-Terbanggi Besar Section, efforts that must be undertaken by the community for the remaining land that loses social function and economic value in the JTTS development Large Bakauheni-Terbanggi Section. This research is a normative and empirical juridical research. This research was conducted in Serdang Village, tanjung Bintang District, South Lampung Regency.
Model Of Labor Dispute Resolution On Cases Of Union Busting In Indonesia And The Usa Martinouva, Rissa Afni; Effendi, Nurlis Effendi
Jurnal Hukum Malahayati Vol 5, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research examines the dispute resolution model concerning cases of union busting in Indonesia and the United States. Dispute resolution is crucial in the context of global industrial relations, considering the differences in legal systems, cultures, and labor policies between the two countries. Through a comparative legal approach, this article analyzes the legal framework in Indonesia and the United States related to union busting. Dispute resolution models, including mediation, arbitration, and litigation, are explored to understand their effectiveness and challenges in each legal context. The study employs references from labor laws, government policies, and recent legal cases to provide deeper insights. The results of this research are expected to serve as a foundation for improving and harmonizing labor dispute resolution systems in Indonesia and the United States, aligning with global efforts to enhance worker protection.
AKIBAT HUKUM ATAS PERJANJIAN KREDIT MASYARAKAT BERSUBSIDI MELALUI NOTARIS MENURUT HUKUM PERDATA Martinouva, Rissa Afni; Rohaini, Rohaini
Jurnal Hukum Malahayati Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kepemilikan rumah adalah hal yang menggembirakan bagi sebuah keluarga yang menginginkan tempat tinggal baru. Bermacam-macam cara kepemilikan rumah kredi perumahan rakyat diantaranya dengan mengabil alih dari kredit yang masih berjalan. Pembelian rumah dapat dilaksanakan secara lunas dan secara angsuran atau kredit. Pembelian juga dapat dilaksanakan melalui over kredit yaitu perpindahan kepemilikan rumah dipindah alihkan pada pihak lain dengan perjanjian dan meneruskan angsuran kredit ke bank yang masih tersisa. Pada penelitian ini akan membahas terkait kebutuhan hukum yang harus diperjelas terhadap tanggung jawab pada penjualan secara over kredit. Aturan terkait dengan rumah over kredit perumahan rakyat bersubdisi tidak diatur secara jelas. Penelitian dilaksanakan secara normatif empiris yaitu berdasarkan aturan hukum dan pustaka yang mendukung. Penelitian secara empiris akan dilaksakan wawancara kepada pihak depeloper/ pengembang perumahan subsidi. Masalah yang akan dibahas adalah bagaimana aturan hukum pada perjanjian over kredit, bagaimana akibat hukum pada perjanjian secara over kredit perumahan. Aturan hukum pada perjanjian over kredit tidak secara jelas diuraikan karena berdasarkan perjanjian tidak bernama dan disasarkan perikatan bersyarat. Komitmen yang dibangun melalui perjanjian yang dilaksanakan pihak-pihak. Alasan dilaksanakannya over kredit diantaranya adalah keinginan pemilik pertama yang ingin melepaskan kewajibannya dan memindahkan ke pihak lain. Akibat hukum pada perjanjian secara over kredit perumahan rakyat bersubsidi timbul hak kewajiban anatara para pihak.
Legal And Economic Impact Of The Boycott Of Israel Supporting Products Against Indonesia As A Result Of The Israel-Hamas War Agustina, Reni; Rodliyah, Nunung; Nuraini, Nuraini; Arjuna, Piki; Martinouva, Rissa Afni
Jurnal Hukum Malahayati Vol 5, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kemajuan tekonologi perlu disikapi oleh institusi hukum seperti Mahkamah Konstitusi. Salah satu solusi yang muncul adalah mengadopsi persidangan jarak jauh yang mengubah cara tradisional mereka dalam memutuskan kasus-kasus yang kompleks. Penelitian ini untuk menganalisa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan yang sumber datanya dari buku dan artikel ilmiah. Penelitian ini menemukan bahwa persidangan jarak jauh telah membawa berbagai manfaat signifikan bagi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi mereka sebagai penjaga keadilan konstitusional seperti aksesibilitas yang lebih luas, efisiensi operasional, fleksibilitas waktu, keamanan, dan pengurangan dampak lingkungan. Namun, persidangan jarak jauh juga menghadapi kendala yakni masalah infrastruktur teknologi, keamanan dan privasi data serta kendala teknis seperti gangguan koneksi internet, masalah perangkat lunak, atau kegagalan sistem dapat mengganggu kelancaran persidangan. Masalah tersebut dapat mempengaruhi efisiensi. Sedangkan dalam fikih siyasah, kehadiran di hadapan hakim tidak hanya merupakan kewajiban prosedural, tetapi juga mencerminkan adab dan sikap hormat terhadap keadilan. Meskipun demikian, fikih siyasah juga mengakomodasi prinsip keberlakuan (istihsan) yang memungkinkan interpretasi dan penyesuaian terhadap kondisi-kondisi kontemporer, termasuk penggunaan teknologi dalam proses hukum. Asalkan prinsip-prinsip keadilan dan keadaban dipatuhi. Penggunaan teknologi harus dikelola dengan bijaksana untuk memastikan bahwa tujuan dari sistem peradilan untuk menyediakan keadilan yang adil dan merata dapat tercapai dengan baik.
Pemanfaatan Zona Nilai Tanah Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Karena Jual BeliELI Sanjaya, Riko Rahmadany; Muslih, Muslih; Martinouva, Rissa Afni
Jurnal Hukum Malahayati Vol 5, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada proses kepemilikan tanah terdapat istilah zona nilai tanah. Zona nilai tanah merupakan area yanng menggambarkan nilai tanah yang relatif sama, sekumpulan bidang tanah yang batasanya bersifat imaginer ataupun nyata sesuai pengguanaan tanah dan mempunyai perbedaan nilai antara yang satu dengan yang lainnya berdasarkan analisis perbandingan harga pasar dan biaya. Salah satunya terjadi dimaana konsumen merassa bahwa secara geografi tanah tidak sesuai dengan harga, sehingga proses jual beli menjadi terhambat. Selanjutnya dilakukanlah pengukuran ulang oleh pihak notaris, dan pengukuran tersebut dilakukan dilakukan oleh pihak badan pertanahan nasional (BPN). Oleh karena itu, peneliti merasa zona nilai tanah sangat penting untuk kita pahami saat proses peralihan hak ataas tanah karena jual beli. Pada penelitian ini akan membahas terkait arti penting dan implementasi zona nilai tanah terhadap peralihan hak ataas tanah karena jual beli secara hukum perdata.Jenis penelitian ini mengguanakan penelitian normatif empiris yang bermula dari ketentuan hukum positif yang diberlakukan pada peristiwa hukum dalam masyarakat. Data diperoleh melalui wawancara dengan pegawai notaris dan pegawai kantor pertanahan nasional. Data sekunder diperoleh melalui peneliian kepustakaan meliputi buku, peraturan perundang undangan, dokumen resmi dan lain-lain, kemudian data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa arti penting dan implementasi zona nilai tanah terhadap peralihan hak atas tanah karena jual beli adalah zona nilai tanah (ZNT) sangat dibutuhkan atau sangat penting dalam proses peralihan hak atas tanah karena jual beli, yaitu yang pertama zona nilai tanah menyediakaan informasi nilai tanah sebagai kebutuhan dan rujukan nasional untuk mewujudkan fungsi tanah bagi sebagian besar kemakmuran rakyat, kedua mempermudah mengidentifikasi nilai tanah dengan cara menentukan secara jelas batas batas kepemilikan hak atas tanah dalam bentuk sketsa/peta yang selanjutnya diterapkan sebagai penentu penerimaan negara bukan pajak, dan yang ketiga mempermudah pemeriksaan nilai tanah, status tanah guna penilaian nilai perolehan objek pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan (BPHTB) untuk semua transaksi jual beli, hibah, waris ataupun lainnya. Implementasi zona nilai tanah berguna dalam proses pelaksanaan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena jual beli, dengan meminta peta zona nilai tanah di kantor BPN setempat. Setelah permohonan peta zona nilai tanah selesai, maka itu merupakan salah satu syarat dalam pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena jual beli, kepada pemilik sertifikat tanah baru.kata kunci : ZNT, Peralihan Hak Atas Tanah, Jual Beli                                                                          
Analisis Perjanjian Pelayanan Kesehatan Antara Pt. X Perusahaan Asuransi Dengan Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin Lampung Sah, Kodir; Martinouva, Rissa Afni; Efendi, Nurlis; Sunaryo, Sunaryo
Jurnal Hukum Malahayati Vol 5, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perjanjian kerjasama merupakan kesepakatan antara dua atau lebih pihak yang memiliki tujuan untuk mencapai hasil yang saling menguntungkan. Perjanjian ini dapat dibuat untuk berbagai jenis kerjasama, seperti kerjasama bisnis, kerjasama pemerintah, atau kerjasama nirlaba. Perjanjian kerjasama biasanya berisi tentang tujuan dan sasaran kerjasama, hak dan kewajiban masing-masing pihak, jangka waktu kerjasama, besaran biaya atau keuntungan yang akan didapatkan oleh masing-masing pihak, serta mekanisme penyelesaian perselisihan atau masalah yang mungkin terjadi selama kerjasama. Perjanjian kerjasama sangat penting untuk menghindari kebingungan atau perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama. Selain itu, perjanjian kerjasama juga dapat memberikan jaminan hukum bagi masing-masing pihak sehingga terciptanya kepastian dalam pelaksanaan kerjasama. PT. X Perusahaan Asuransi mengadakan nota kesepahaman (MoU) dengan RS Bintang Amin Lampung. Perjanjian tersebut menetapkan bahwa pihak pertama memberikan jaminan atas kecelakaan penumpang dan lalu lintas jalan sesuai dengan Undang-Undang 33 dan 34 Tahun 1964 dan peraturan pelaksanaannya. Sesuai dengan kewenangan masing-masing, para pihak sepakat untuk saling berkoordinasi dan bekerjasama. Jenis penelitian inni merupakan hukum normatif dengan Pendekatan yang menekankan pada kualitas dikenal dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu mengetahui Hak dan kewajiban merujuk pada hakhak yang dimiliki dan kewajibab-kewajiban yang harus dipatuhi oleh masingmasing pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Serta, Mekanisme penyelesaian sengketa dalam perjanjian kerjasama menjadi penting untuk mengatasi perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat. Pendekatan negosiasi, arbitrase, dan pengadilan merupakan beberapa opsi yang dapat digunakan.
Implikasi Perjanjian Take Over Kredit Pemilikan Rumah Di Hadapan Notaris (Studi Di Kantor Notaris & Ppat Rendy Renaldy, S.H.,M.Kn. Bandar Lampung) (Studi Di Kantor Notaris & PPAT Rendy Renaldy, S.H.,M.Kn. Bandar Lampung) Darmawan, Andre; Muslih, Muslih; Martinouva, Rissa Afni
Jurnal Hukum Malahayati Vol 6, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Take Over KPR bawah tangan merupakan jenis take over yang tidak resmi sebab tidak melibatkan pihak bank di dalamnya. Take over di bawah tangan merupakan sebuah proses pengalihan kepemilikan rumah yang dilakukan hanya antara pihak pembeli dan juga penjual saja. Take over ini berlangsung tanpa adanya keterlibatan pihak bank selaku pemberi dana KPR itu sendiri.  Proses take over KPR bawah tangan bisa dilakukan hanya melalui pihak notaris langsung. Dasar Hukum Take Over KPR Bawah Tangan mengacu pada pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai bagian dari asas kebebasan berkontrak.  Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris.  Penelitian ini membahas bagaimana Implikasi Perjanjian Take Over yang dilakukan di hadapan Notaris terhadap para pihak dan faktor yang Menyebabkan Para Pihak Melakukan Perjanjian Take Over Kredit Pemilikan Rumah Di Hadapan Notaris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan para pihak lebih memilik melakukan perjanjian take over Kredit pemilikan rumah di hadapan notaris tanpa melibatkan pihak bank, faktor tersebut antaralain : Proses Cepat dan Mudah, Biaya Lebih Murah, Bisa Negosiasi Harga Antar Pihak, Kedudukan Hukum Pihak Ke Tiga Lebih Terjamin. Implikasi take over kredit pemilikan rumah di Hadapan notaris adalah lahirnya suatu hubungan hukum baru antara debitur pertama dengan debitur baru yaitu sebagai pihak ketiga yang membeli rumah dengan oper kredit tersebut, yang mana debitur baru ini tidak diakui oleh pihak Bank sebagai penerima pembiayaan atas pembelian kredit rumah tersebut dan sulit untuk mengambil sertifikat bagi debitur baru karena bank tidak mengakui adanya perjanjian tersebut.Kata Kunci : Take Over, Para Pihak, Notaris, Wanprestasi
Analisis Perjanjian Kerjasama Antara Pt Anugerah Pharmindo Lestari Dengan Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin Tentang Pengadaan Obat, Alat Kesehatan Dan Bahan Medis Habis Pakai Oktivian, Muhammad Rizal; Martinouva, Rissa Afni; Aprillia. RS, Dwi Arassy; Efendi, Nurlis
Jurnal Hukum Malahayati Vol 6, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini di latar belakangi oleh data observasi pada Perjanjian Kerjasama Antara PT Anugerah Pharmindo Lestari dengan rumah sakit Pertamina Bintang Amin.  Penelitian ini bertujuan untuk 1). Mengetahui bentuk perjanjian, 2). Mengetahuin isi perjanjian antara PT Anugerah Pharmindo Lestari dengan Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin 3) Tinjauan masalah perjanjian kerjasama antara PT Anugerah Pharmindo Lestari dengan Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin. Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Bintang Amin dengan menggunakan data sekunder dan primer dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Setiap data primer maupun data sekunder yang telah terkumpul setelah ditulis dalam bentuk uraian atau laporan yang terperinci, langsung dianalisis, kemudian disusun supaya lebih sistematis, dan selanjutnya ditarik kesimpulan. Perjanjian pengadaan obat-obatan antara antara Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin dengan perusahaan farmasi telah sesuai dengan isi atau materi perjanjian pengadaan obat-obatan yang telah disepakati kedua belah pihak sebagaimana syarat perjanjian yang layak (diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata).
Investasi Reksadana Syariah Di Aplikasi Bibit Karno, Rendi; Martinouva, Rissa Afni
ASAS Vol. 13 No. 2 (2021): Asas, Vol. 13, No. 02 Desember 2021
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v13i2.11284

Abstract

The development of technology is very rapid so that it gives birth to new products that can make it easier for humans to make any transaction easily, the development of interest in conventional and sharia investment in Indonesia is starting to move but lacks experience and knowledge to implement, the seed application takes this opportunity by creating a robo advisor best to answer the problem. There are several kinds of investments contained in the seed application, making it easier for novice investors to make transactions, both conventional and Islamic investments. This study aims to assess the effectiveness and increase the attractiveness of sharia investment enthusiasts in seed applications. Making it easier for sharia investment developers to further develop it in accordance with the provisions of the DSN MUI fatwa no. 20/DSN/MUI/IV/2001.Keyword: Investment, Mutual Funds, Sharia, Bibit
Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkoba Melalui Terapi Musik dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Hasan, Zainudin; Martinouva, Rissa Afni; Kartika, Kartika; Asnawi, Habib Shulton; Hasanah, Uswatun
As-Siyasi: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 1 (2022): As-Siyasi: Journal of Constitutional Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/as-siyasi.v2i1.12781

Abstract

Music therapy is the professional use of musical interventions and their elements in a therapeutic relationship to achieve specific goals. Rehabilitation of drug addicts through music therapy is one of the concepts of social rehabilitation by helping to recognize and accept different emotions, develop expressive abilities and self-awareness, increase self-confidence, and facilitate relaxation and reduce stress. The research method used in this research is field research. Based on research conducted by the author at the Way Huwi Narcotics Penitentiary, Lampung Province, using the concept of passive music therapy by only listening to music, the object of research tends to only reach the stage of feeling calm and not yet at the stage of changing mindset significantly to leave old habits and replace them with habits. While the activities carried out in the active music therapy process can include singing, songwriting, improvisation, and performing performances that have therapeutic elements so that the use of active music therapy tends to provide a maximum role rather than just listening. Based on the perspective of human rights, this rehabilitation is in line with the recognition of human rights in the 1945 Constitution which is contained in Article 28A, Article 28C paragraph 1 and then Article 28H paragraph 2.
Co-Authors AGUSTINA, RENI Aprillia. RS, Dwi Arassy Arjuna, Piki Darmawan, Andre Efendi, Nurlis Effendi, Nurlis Effendi Habib Shulton Asnawi Karno, Rendi Kartika Kartika Muslih Muslih Novriwan Hakim, Muhamad Galank Nunung Rodliyah Nuraini Nuraini Oktivian, Muhammad Rizal Sah, Kodir Sanjaya, Riko Rahmadany Sunaryo Sunaryo Uswatun Hasanah Zainudin Hasan